PENKES
Sebanyak 13 Sekolah di Sikka Dapat Program Revitalisasi dari Kemendikdasmen
Maumere, GardaFlores – Pada tahun anggaran 2025 ini, sebanyak 13 sekolah di Kabupaten Sikka mendapat Program Revitalisasi Sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka, Germanus Goleng mengatakan hal itu di Maumere, Rabu (2/7/2025).
Germanus mengatakan, 13 sekolah yang akan menerima program tersebut, terdiri dari satu taman kanak-kanak, tiga sekolah dasar, dan sembilan SMP.
“Saat ini prosesnya masih berjalan. Untuk TK Pembina, kepala sekolahnya saat ini sedang berada di Jakarta mengikuti rangkaian kegiatan. Untuk SD dan SMP, koordinasi dilakukan melalui zoom meeting, dan selanjutnya akan dilanjutkan secara langsung di Kupang,” jelas Germanus.
Baca juga:
Relawan CNPS Sikka Serahkan 1.000 Masker untuk Korban Erupsi Gunung Ile Lewotolok
Program revitalisasi ini bersifat swakelola dengan pelaksana proyek (PPK) berada di bawah kendali kementerian. Dinas PKO hanya bertugas dalam koordinasi dan monitoring pelaksanaan.
Germanus mengatakan, untuk mendapatkan program revitalisasi sekolah, data utama bersumber dari pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing sekolah. Oleh karena itu, dinas terus memfasilitasi sekolah-sekolah agar dapat mengisi Dapodik dengan baik dan benar.
“Kalau data yang dikirim cocok dan lolos asistensi kementerian, maka proses selanjutnya akan berjalan. Saat ini kami juga tengah mendata sekolah-sekolah yang berpeluang menerima revitalisasi tahun 2026,” tambahnya.
Terkait pagu anggaran untuk masing-masing sekolah, Germanus menyatakan pihaknya belum menerima informasi rinci karena besaran dana disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing sekolah.
Baca juga:
Juni 2025 Kota Maumere Mengalami Inflasi 0,99 %
Ia berharap program revitalisasi ini dapat dilaksanakan secara maksimal di tahun pertama agar bisa menjadi model bagi tahun-tahun berikutnya.
“Kalau kita gagal di tahun pertama, akan sulit mendapat kepercayaan lagi. Maka kami fokus membantu sekolah dalam memenuhi seluruh persyaratan. Pengawasan juga kami lakukan bersama perguruan tinggi yang berada di daerah ini, sesuai ketentuan kementerian,” pungkasnya.
Prioritas Rusak Berat dan Sedang
Sementara itu pejabat fungsional Dinas PKO, Serilus Siga Juang mengatakan, program revitalisasi ditujukan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, terutama rusak berat dan sedang.
“Revitalisasi ini merupakan bagian dari program pendidikan yang saat ini diprioritaskan, khususnya untuk sekolah-sekolah dalam kondisi rusak sedang hingga berat yang secara bertahap harus direhabilitasi,” ujar Serilus.
Baca juga:
Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Kapolda NTT Minta Maaf Atas Berbagai Kekurangan
Selain perbaikan bangunan, aspek penting lain dalam program ini adalah ketersediaan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) di seluruh sekolah. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi sekolah yang tidak memiliki MCK layak.
Serilus menjelaskan bahwa program revitalisasi ini melibatkan Kementerian melalui BPK sebagai penanggung jawab utama, dibantu oleh tim fasilitator dari perguruan tinggi negeri. Di Kabupaten Sikka, SMP difasilitasi oleh tim dari Universitas Nusa Cendana (Undana), sementara SD oleh Politeknik Negeri Kupang.
Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola. Setiap sekolah membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2SP) yang terdiri dari unsur sekolah, komite, dan perwakilan masyarakat. P2SP akan menunjuk tenaga perencana dan pengawas dengan kualifikasi minimal D3 Teknik Sipil.

Pejabat fungsional Dinas PKO Kabupaten Sikka, Serilus Siga Juang.
“Tenaga perencana menyusun gambar dan RAB yang akan didampingi oleh tim fasilitator dari perguruan tinggi,” jelasnya.
Penetapan sekolah penerima revitalisasi dilakukan berdasarkan data kerusakan yang diinput oleh sekolah melalui aplikasi Dapodik. Proses penilaian untuk usulan tahun berikutnya akan dilakukan pada Agustus 2025.
Tujuan utama dari program ini adalah agar sarana dan prasarana sekolah memenuhi standar nasional, sehingga sekolah-sekolah dapat masuk kategori layak dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Untuk tahun ini, fokus yang disetujui kementerian adalah rehabilitasi MCK untuk SD dan rehabilitasi ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang administrasi, serta UKS untuk SMP,” pungkas Serilus.»
(rel).
PENKES
Setelah Lebih dari 50 Tahun Dikelola Sanpukat, SDK Tebuk Resmi Menjadi SDN
Setelah lebih dari 50 tahun dikelola Sanpukat Keuskupan Maumere, SDK Tebuk di Kecamatan Nita resmi beralih menjadi SDN Tebuk. Perubahan status ini merupakan hasil perjuangan masyarakat dan para guru sejak 2023.
MAUMERE, GardaFlores – Setelah lebih dari 50 tahun dikelola Yayasan Pendidikan Umat Katolik (Sanpukat) Keuskupan Maumere, SDK Tebuk di Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, resmi beralih status menjadi SD Negeri (SDN) Tebuk.
Peralihan status sekolah yang diperjuangkan masyarakat dan para guru sejak 2023 itu diresmikan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, pada Kamis (19/11/2026). Peresmian tersebut menandai berakhirnya pengelolaan SDK Tebuk di bawah Sanpukat dan dimulainya pengelolaan sekolah oleh pemerintah daerah.
Peresmian ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Bupati Sikka tentang peralihan status sekolah, penandatanganan prasasti, serta pembukaan papan nama SDN Tebuk.
Bupati Juventus Prima Yoris Kago mengapresiasi Sanpukat atas pelayanan pendidikan yang telah diberikan selama mengelola SDK Tebuk. Ia mengatakan pemerintah daerah terbuka terhadap aspirasi masyarakat yang menghendaki perubahan status sekolah swasta menjadi negeri, dengan tetap memperhatikan koordinasi bersama yayasan yang menaunginya.
“Apabila ada permintaan peralihan dari sekolah swasta ke negeri, kami terima. Yang penting berkoordinasi terlebih dahulu dengan yayasan, dalam hal ini Sanpukat,” tegas Bupati yang akrab disapa JPYK itu.
Lebih dari 100 Siswa SD Yos Sudarso Kunjungi Gramedia dan Perpustakaan Frans Seda
Menurut JPYK, penegerian SDK Tebuk bukan peristiwa pertama di Kabupaten Sikka. Sejumlah sekolah dasar katolik (SDK) di wilayah tersebut telah lebih dahulu beralih menjadi sekolah negeri. Di Kecamatan Waiblama, bahkan hampir seluruh SDK telah berstatus negeri.
Setelah perubahan status, pemerintah daerah masih harus menyelesaikan sejumlah urusan administratif dan teknis. JPYK meminta kepala sekolah segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, terutama untuk memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), menata tenaga pendidik, dan mengembangkan fasilitas sekolah.
Persoalan tenaga guru juga menjadi perhatian. JPYK menyampaikan harapan agar ke depan tersedia kebijakan yang membuka peluang peningkatan status tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sesuai ketentuan.
“Mudah-mudahan ada kebijakan perekrutan PPPK ke depan sehingga ada peluang perekrutan tenaga guru yang ada. Yang penting proses Dapodik dipercepat,” ujarnya.
Sanpukat Berharap Nilai Kristiani Tetap Dipertahankan
Pihak Sanpukat menerima peralihan status SDK Tebuk setelah melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait. RD. Matius, Pastor Pembantu Paroki Nita yang mewakili Sanpukat, mengatakan setiap aspirasi umat mengenai perubahan status sekolah dikomunikasikan kepada Uskup Maumere untuk memperoleh persetujuan.
Tour de NTT Etape III Libatkan 2.000 Peserta, Bupati Sikka Soroti Dampak bagi Wilayah Perbatasan
Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan para guru yang telah memperjuangkan penegerian SDK Tebuk. Namun, ia mengingatkan agar perubahan status kelembagaan tidak menghilangkan nilai pendidikan yang telah ditanamkan selama sekolah tersebut dikelola Sanpukat.
“Semoga peralihan ini tidak meninggalkan nilai Kristiani dan pendidikan karakter yang sudah ditanam sebelumnya di sekolah ini,” pesannya.
Perjuangan Dimulai Sejak 2023
Upaya mengubah status SDK Tebuk menjadi sekolah negeri telah dimulai pada 2023. Masyarakat dan para guru menempuh berbagai tahapan melalui diskusi serta koordinasi dengan pihak sekolah, Sanpukat, dan Pemerintah Kabupaten Sikka.
Proses tersebut berlanjut dengan pembentukan Panitia Alih Status Sekolah. Panitia kemudian mengurus persyaratan administrasi hingga penandatanganan berita acara serah terima dari Sanpukat kepada Panitia Alih Status Sekolah.
Peralihan itu memperoleh dasar hukum melalui Keputusan Bupati Sikka Nomor 426/HK/2026 tentang Peralihan SDK Tebuk Menjadi SDN Tebuk.
Dengan status negeri, tanggung jawab pengelolaan sekolah kini berada pada pemerintah daerah. Pemenuhan kebutuhan guru, pembaruan data pendidikan, dan kondisi fasilitas menjadi sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti agar perubahan status tersebut memberi manfaat nyata bagi peserta didik.
Di sisi lain, masyarakat dan pihak sekolah juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan nilai Kristiani serta pendidikan karakter yang telah menjadi bagian dari perjalanan SDK Tebuk selama lebih dari lima dekade.»(rel)
PENKES
Lebih dari 100 Siswa SD Yos Sudarso Kunjungi Gramedia dan Perpustakaan Frans Seda
Lebih dari 100 siswa kelas IV dan V SD Yos Sudarso Maumere mengunjungi Gramedia Maumere dan Perpustakaan Daerah Frans Seda. Kunjungan melalui program Tutu Nusra ini memperkenalkan anak-anak pada toko buku dan perpustakaan sebagai ruang untuk memperoleh bacaan dan pengetahuan.
MAUMERE, GardaFlores – Lebih dari 100 siswa kelas IV dan V SD Yos Sudarso Maumere mengunjungi Gramedia Maumere dan Perpustakaan Daerah Frans Seda Kabupaten Sikka, Kamis (19/11/2026), untuk mengenal buku, sumber informasi, dan fasilitas belajar di luar lingkungan sekolah.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program Tutu Nusra: Dari Ruang Sekolah ke Ruang Penuh Makna, hasil kolaborasi Gramedia Maumere dan Perpustakaan Daerah Frans Seda.
Di Gramedia Maumere, para siswa diperkenalkan dengan beragam jenis buku bacaan, buku pengetahuan, serta perlengkapan pendidikan. Mereka juga mengenal toko buku sebagai tempat untuk mencari bahan bacaan dan informasi, tidak hanya sebagai tempat membeli buku.
Pimpinan Gramedia Maumere, Toni Albertus Sinaga, menyambut antusiasme para siswa. Menurutnya, pengalaman belajar di luar kelas dapat memberikan suasana berbeda dalam proses pembelajaran.
Bupati Sikka Siapkan Bonus, Tantang Persami Ukir Prestasi di ETMC 2026
Ia berharap kunjungan tersebut meninggalkan pengalaman positif dan mendorong minat baca para siswa.
Perjalanan berlanjut ke Perpustakaan Daerah Frans Seda. Di sana, para siswa mengenal koleksi buku, fasilitas, dan layanan perpustakaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membaca dan belajar.
Kunjungan ini mempertemukan dua ruang akses bacaan dengan fungsi berbeda. Gramedia menyediakan beragam buku dan perlengkapan pendidikan untuk dibeli, sedangkan perpustakaan menyediakan koleksi bacaan dan layanan yang dapat diakses masyarakat.
Melalui Tutu Nusra, Gramedia Maumere dan Perpustakaan Daerah Frans Seda memperkenalkan kepada anak-anak pilihan tempat untuk mendapatkan bahan bacaan dan pengetahuan di luar sekolah.
Bagi para siswa, pengalaman mengunjungi toko buku dan perpustakaan memberi kesempatan untuk mengenal langsung lingkungan yang menyediakan akses terhadap buku.»(rel)
PENKES
Psikiater Minta Sikka Perkuat Pencegahan dan Deteksi Dini Bunuh Diri
Sejumlah kasus bunuh diri di Kabupaten Sikka menjadi perhatian psikiater RSUD dr. T.C. Hillers Maumere. Pemerintah daerah didorong memperkuat edukasi kesehatan jiwa, deteksi dini, dan sistem pendampingan masyarakat.
MAUMERE, GardaFlores – Sejumlah kasus bunuh diri yang terjadi di Kabupaten Sikka sepanjang November 2026 menjadi perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa di daerah tersebut.
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, dr. Petrus Agustinus Seda Sega, MM, Sp.KJ., menilai pemerintah daerah perlu memperkuat edukasi, deteksi dini, dan pendampingan kesehatan jiwa hingga ke tingkat keluarga dan lingkungan masyarakat.
Menurut Petrus, peristiwa yang terjadi dalam beberapa waktu berdekatan di sejumlah wilayah Kabupaten Sikka seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
Ia menyayangkan persoalan kesehatan jiwa yang dinilainya belum mendapatkan perhatian memadai. Penanganan, menurutnya, tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi peristiwa yang merenggut nyawa.
“Saya sangat prihatin. Kesehatan jiwa seperti dianaktirikan. Kita tidak bisa hanya bereaksi ketika sudah terjadi kasus kematian. Harus ada langkah nyata untuk mencegahnya,” ungkapnya.
Gubernur NTT Siapkan Dukungan Anggaran Pameran Pembangunan HUT ke-68
Kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus
Petrus menjelaskan, terdapat sejumlah kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap perilaku bunuh diri. Di antaranya kehilangan orang yang dicintai, hidup dalam kesendirian, pengalaman pengasuhan yang buruk pada masa kecil, kehilangan pekerjaan, serta hidup dengan penyakit kronis.
Kelompok lain yang membutuhkan perhatian meliputi anak sekolah dan mahasiswa, korban kekerasan dalam rumah tangga, perundungan dan kekerasan seksual, korban perceraian, lanjut usia atau pensiunan, anak-anak yang tinggal di asrama, serta masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu direspons melalui dukungan keluarga, pendampingan sosial, pemeriksaan kesehatan jiwa, dan akses terhadap pelayanan profesional.
Ia menegaskan bahwa persoalan kesehatan jiwa tidak dapat dianggap sebagai masalah pribadi semata. Keluarga dan lingkungan masyarakat memiliki peran penting untuk mengenali perubahan perilaku serta menghubungkan orang yang membutuhkan bantuan dengan tenaga kesehatan.
Waspadai efek peniruan dari pemberitaan
Petrus juga mengingatkan adanya fenomena copycat suicide atau perilaku bunuh diri yang dipengaruhi paparan terhadap informasi mengenai kasus serupa.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai pemberitaan. Karena itu, informasi mengenai kasus bunuh diri perlu disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak menjadi pemicu peniruan, terutama bagi orang yang sedang mengalami kerentanan psikologis.
“Ketika seseorang yang sedang mengalami masalah psikologis melihat atau membaca kasus serupa, bisa muncul perasaan bahwa dirinya mengalami nasib yang sama. Karena itu, edukasi kesehatan mental sangat penting agar tidak muncul kasus-kasus berikutnya,” jelasnya.
Ia menilai edukasi kesehatan jiwa perlu diperluas agar masyarakat mampu mengenali persoalan psikologis dan mengetahui cara memberikan dukungan kepada orang yang membutuhkan pertolongan.
Tour de NTT Etape III Libatkan 2.000 Peserta, Bupati Sikka Soroti Dampak bagi Wilayah Perbatasan
Sistem pencegahan perlu dijalankan secara terpadu
Petrus mengungkapkan, pemerintah sebenarnya telah memiliki konsep penanganan kesehatan jiwa melalui tiga pendekatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif.
Namun, menurutnya, persoalan utama terletak pada pelaksanaan program yang belum berjalan optimal.
Pendekatan promotif diarahkan untuk memberikan edukasi kesehatan jiwa kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental, mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa, serta memperluas pemeriksaan atau skrining kesehatan jiwa.
Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, puskesmas, pendamping desa, pendamping sosial, dan lembaga swadaya masyarakat.
Sementara itu, pendekatan preventif perlu difokuskan pada kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi. Langkahnya mencakup pemeriksaan kesehatan jiwa, penguatan dukungan keluarga dan lingkungan, penyediaan alur rujukan yang jelas, serta pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan.
Adapun pendekatan kuratif berfokus pada pengobatan dan penanganan medis bagi orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa, termasuk mereka yang membutuhkan penanganan segera karena berisiko membahayakan diri sendiri.
Menurut Petrus, ketiga pendekatan tersebut harus berjalan beriringan. Program kesehatan jiwa tidak cukup hanya tercantum dalam perencanaan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pencegahan harus dimulai dari keluarga hingga desa
Lebih jauh, Petrus menegaskan bahwa pencegahan bunuh diri tidak dapat hanya dibebankan kepada dokter, rumah sakit, atau tenaga kesehatan.
Sistem dukungan kesehatan jiwa perlu dibangun mulai dari lingkungan keluarga, kelompok dukungan keluarga (family support group), RT, RW, hingga pemerintah desa.
Masyarakat perlu dibekali pengetahuan untuk mengenali perubahan perilaku seseorang yang sedang mengalami tekanan psikologis serius. Dengan demikian, keluarga dan lingkungan dapat memberikan perhatian, melakukan pendampingan, serta membantu menghubungkan orang tersebut dengan tenaga kesehatan profesional.
Ia juga mendorong pemerintah daerah menggerakkan seluruh perangkat pemerintahan agar edukasi, deteksi dini, dan pendampingan menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Orang yang melakukan bunuh diri tidak serta-merta sampai pada keputusan tersebut tanpa adanya proses. Karena itu, keluarga dan lingkungan harus lebih peka terhadap perubahan perilaku seseorang. Kita membutuhkan pendidikan dan kepekaan masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa,” tegasnya.
Pria 69 Tahun Ditemukan Meninggal di Rumahnya di Sikka, Polisi Lakukan Pemeriksaan
RSUD T.C. Hillers tangani sekitar satu pasien setiap bulan
Berdasarkan pengalamannya sebagai psikiater di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, Petrus mengungkapkan bahwa setiap bulan terdapat sekitar satu pasien terkait kasus bunuh diri yang mendapatkan penanganan di rumah sakit tersebut.
Ia menyayangkan adanya pasien yang tiba di rumah sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia sehingga tidak lagi memungkinkan mendapatkan pertolongan medis.
Kondisi itu, menurutnya, memperlihatkan pentingnya deteksi dini dan pendampingan di tengah masyarakat. Penanganan tidak boleh baru dilakukan ketika seseorang sudah berada dalam kondisi kritis.
Petrus juga menyinggung angka kematian akibat bunuh diri secara nasional. Namun, angka 700 hingga 800 kematian yang disebutkannya dalam wawancara masih memerlukan verifikasi melalui sumber data resmi sebelum dapat digunakan sebagai rujukan statistik dalam pemberitaan.
Jangan menunggu sampai terjadi korban berikutnya
Petrus menegaskan, persoalan kesehatan jiwa tidak cukup direspons dengan keprihatinan setiap kali terjadi kematian. Pemerintah daerah perlu memastikan sistem edukasi, pencegahan, pendampingan, dan pelayanan medis berjalan secara terpadu.
Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial diharapkan memperkuat program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dukungan puskesmas, pemerintah desa, pendamping sosial, tokoh masyarakat, keluarga, dan organisasi kemasyarakatan juga diperlukan.
Ia mengingatkan bahwa pencegahan harus dibangun dari lingkungan terdekat agar orang yang sedang menghadapi persoalan kesehatan jiwa tidak merasa sendirian dan dapat memperoleh bantuan sedini mungkin.
“Kalau sistemnya tidak berjalan, kasus seperti ini akan terus berulang. Sistem itu harus dibangun dari dasar, mulai dari keluarga, lingkungan RT, RW, sampai desa. Jangan sampai kita baru bergerak setelah ada korban berikutnya,” pungkasnya.
Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sikka menjadi pengingat bahwa kesehatan jiwa membutuhkan perhatian berkelanjutan. Penguatan layanan kesehatan, dukungan keluarga, edukasi masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang menjangkau hingga tingkat desa menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.»(rel)
-
NASIONAL1 year agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA1 year agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA1 year agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM1 year agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka

Pingback: Kemendikdasmen Wajibkan Upacara Bendera Rutin dan Tetapkan Jadwal TKA SD–SMP April 2026 - Garda Flores %