MAUMERE, GardaFlores – PT Krisrama meminta media Floresa memaparkan dasar investigasi pemberitaan konflik tanah HGU Nangahale, termasuk sumber dokumen, kronologi, dan fakta yang digunakan dalam menyusun laporan. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan antara perusahaan dan wartawan Floresa di Maumere, 9 November 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi Floresa untuk menjelaskan hasil investigasinya sekaligus bagi tim hukum PT Krisrama menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyoroti konflik tanah dan penangkapan sejumlah warga.

Ketua Tim Hukum PT Krisrama, Marianus Laka, SH, mengatakan pemberitaan mengenai penangkapan dan penahanan warga Nangahale perlu menempatkan persoalan dalam konteks hukum secara utuh. Menurut dia, perusahaan memiliki dasar untuk menjelaskan laporan pidana yang diajukan melalui jajaran direksi dan tim hukumnya.

“Kami dari tim hukum PT Krisrama akan menyampaikan kasus Nangahale dari aspek hukum. Karena kejadian yang diberitakan selama ini soal penangkapan dan penahanan masyarakat hukum adat, sehingga yang berwenang untuk menjawab itu adalah PT Krisrama,” kata Marianus.

Frans Seda Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Bupati Sikka: Jangan Hanya Bangga, Teladani Pengabdiannya!

Ia menilai pemberitaan yang tidak memberi ruang penjelasan secara proporsional kepada perusahaan berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak utuh. Menurut Marianus, konflik Nangahale telah berlangsung sekitar 14 tahun dan melibatkan proses hukum serta dokumen pertanahan yang perlu diperiksa secara menyeluruh.

Karena itu, ia meminta pemberitaan tidak hanya menyoroti penangkapan dan penahanan warga, tetapi juga menguraikan dasar pelaporan, proses hukum, status tanah HGU, serta pertimbangan putusan pengadilan.

Moderator pertemuan, Romo Yan Varoka, mengatakan sejak awal pertemuan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada wartawan Floresa menjelaskan temuan investigasi yang menjadi dasar pemberitaan.

“Teman-teman wartawan sudah membuat pemberitaan sehingga tim hukum dan sekretaris kami sudah menyampaikan dasarnya, dan sekarang silakan teman-teman wartawan menyampaikan apa yang ditemukan dalam investigasi, apakah itu investigasi lapangan atau investigasi verbal by phone. Kita ini mau mendudukkan persoalan yang sebenarnya,” ujarnya.

Tiga Terdakwa Perkara HGU Nangahale Dinyatakan Bersalah, Kuasa Hukum Tegaskan Bukan Bebas

Romo Yan menyebut pertemuan itu bukan untuk membatasi kerja jurnalistik, melainkan membuka ruang bagi para pihak menguji informasi dan menjelaskan hal-hal yang dinilai belum tepat.

Dalam diskusi, wartawan Floresa Kelvin Wuran mengangkat sejumlah persoalan, antara lain perubahan status HGU Nangahale, dokumen ATR/BPN, indikasi tanah terlantar, serta keputusan tim penyelesaian konflik.

Kelvin juga menyebut sejumlah dokumen dan catatan yang berkaitan dengan status HGU Patiahu pada 2010, proses permohonan HGU pada 2013, penolakan warga pada 2015, serta keputusan-keputusan terkait penyelesaian konflik. Ia turut mempertanyakan proses pengeluaran tanah HGU Nangahale dan Patiahu dari daftar tanah terindikasi terlantar pada 2020.

Tim hukum PT Krisrama meminta agar temuan tersebut dijelaskan secara konkret, termasuk sumber dokumen, urutan peristiwa, dan kaitannya dengan substansi pemberitaan. Marianus menilai penyebutan dokumen dan pengajuan pertanyaan belum cukup untuk menjawab persoalan mengenai dasar serta akurasi laporan.

HGU Berakhir pada 2013, Kuasa Hukum Krisrama Jelaskan Dasar Hukum Lahan Nangahale

Dalam pertemuan itu, Marianus juga merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5, yang mengatur kewajiban pers melayani hak jawab dan hak koreksi.

“Kami mengharapkan teman-teman pers Floresa agar menempatkan porsi pada aspek hukum, sehingga nanti tim hukum menjelaskan mengapa mereka sampai dipidana,” katanya.

Ia meminta persoalan Nangahale tidak dikaitkan secara tidak proporsional dengan ranah imamat maupun posisi Uskup Maumere. Menurut dia, perkara tersebut telah memasuki ranah hukum sehingga perlu dibahas berdasarkan fakta, dokumen, dan putusan pengadilan.

Tim hukum PT Krisrama juga menyebut putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 131, 132, dan 133 sebagai bagian dari dasar penjelasan mengenai perkara tiga orang terpidana dan penetapan Jhon Bala sebagai tersangka.

Putusan PT Kupang Ubah Vonis Tiga Terdakwa, Kuasa Hukum Krisrama Desak Penertiban Lahan Nangahale

Marianus mengatakan pertimbangan dalam putusan tersebut perlu dijelaskan kepada publik, termasuk yang berkaitan dengan status tanah HGU dan posisi warga yang mengklaim sebagai masyarakat adat.

Ia juga menyebut Direktur PT Krisrama, Romo Ephy Rimo, akan menjelaskan perjalanan hukum perkara Nangahale, termasuk keterlibatannya dalam proses penerbitan 10 sertifikat.

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur PT Krisrama, tim kuasa hukum, sekretaris perusahaan, Romo Yan Varoka selaku moderator, serta sejumlah warga yang memperjuangkan tanah HGU Nangahale.

PT Krisrama berharap pertemuan itu dapat membuka ruang pengujian terhadap dasar pemberitaan konflik Nangahale. Perusahaan meminta agar informasi mengenai perkara tersebut disajikan dengan memperhatikan dokumen pertanahan, proses hukum, dan keterangan para pihak yang terlibat.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka memusnahkan 106 item barang bukti dari 34 perkara tindak pidana umum di halaman kantor Kejari Sikka, Jalan Jenderal Sudirman, Maumere, Selasa, 10 November 2026.

Dari 34 perkara tersebut, 33 di antaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, sedangkan satu perkara diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).

Pemusnahan yang dimulai pukul 15.00 WITA itu dipimpin Kepala Kejari Sikka Deddy Agus Oktavianto. Sejumlah unsur penegak hukum dan instansi terkait turut hadir, antara lain Komandan Lanal Maumere Kolonel Laut (P) Yoyok Ary Nugroho A.S., perwakilan Pengadilan Negeri Maumere, Polres Sikka, Kodim 1603/Sikka, Polda NTT, dan Rutan Kelas IIB Maumere.

Barang bukti tersebut berasal dari sejumlah perkara, di antaranya persetubuhan atau pencabulan, perikanan, penganiayaan, dan pembunuhan.

Frans Seda Jadi Pahlawan Nasional, Vox Point Sikka Soroti Tanggung Jawab Generasi Muda

Kejari Sikka memusnahkan barang bukti dengan cara berbeda sesuai jenisnya. Pakaian, barang berbahan tekstil, dokumen, dan kertas rekapan perjudian dibakar. Parang, pisau, batang kayu, serta alat panah ikan atau spear gun dipotong atau dirusak sebelum dibakar.

Sementara itu, kacamata selam, pelampung, dan sejumlah peralatan perikanan lainnya dipotong atau dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali.

Deddy mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pohon Kapuk Tumbang Timpa Rumah dan Tutup Jalan di Koting B, Evakuasi Tertunda

“Pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan selaku eksekutor dalam menindaklanjuti amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Deddy.

Menurut dia, pemusnahan secara terbuka juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Kejaksaan kepada masyarakat dalam menjalankan penegakan hukum.

Selain menindaklanjuti putusan pengadilan, pemusnahan barang bukti bertujuan mencegah barang-barang tersebut disalahgunakan atau kembali beredar di masyarakat.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka telah memeriksa 11 saksi dalam penyidikan dugaan penyimpangan pembangunan fasilitas Watergen di Desa Semparong, Kabupaten Sikka. Proyek Tahun Anggaran 2022 dengan nilai anggaran Rp2,5 miliar itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sementara sekitar Rp1,5 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sikka, Aditya Pratama, mengatakan pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen masih berlangsung untuk mengungkap rangkaian pelaksanaan proyek serta pihak yang bertanggung jawab.

“Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari bukti-bukti yang kemudian akan dilakukan verifikasi untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab sehingga dapat memastikan siapa tersangkanya. Untuk sementara, kami sudah memeriksa kurang lebih 11 saksi,” jelas Aditya di Maumere, Rabu (4/11/2026).

Kejari Sikka Geledah Kantor PUPR dan Setda, Amankan Dua Boks Dokumen Kasus Watergen

Menurut Aditya, penyidik mengamankan sejumlah dokumen saat menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka. Dokumen tersebut antara lain berupa surat, kuitansi, dan berkas administrasi yang berkaitan dengan proyek Watergen.

Seluruh dokumen akan diperiksa dan dicocokkan dengan keterangan saksi serta alat bukti lainnya. Penyidik belum menetapkan tersangka karena masih mendalami konstruksi perkara.

Aditya menyebut dugaan kemahalan harga atau mark-up menjadi salah satu indikasi yang sedang diperiksa. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya penyimpangan lain, termasuk terkait keterlambatan pekerjaan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

“Karena masih dalam proses, kita akan mencari benang merahnya. Alat buktinya seperti apa, verifikasinya seperti apa, benar atau tidak, sehingga bisa ditentukan apakah perkara ini memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujarnya.

Penjabat Kepala Desa Semparong, Mudir, mengatakan hingga saat ini fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan masyarakat. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

Mengenai kerugian negara, Aditya menyampaikan angka sementara diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar. Nilai tersebut belum menjadi hasil akhir karena proses penghitungan dan pendalaman perkara masih berjalan.

Di tengah proses hukum itu, fasilitas Watergen di Desa Semparong disebut tidak lagi berfungsi sejak Oktober 2025. Penjabat Kepala Desa Semparong, Mudir, mengatakan hingga saat ini fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan masyarakat.

Kondisi itu berdampak pada kebutuhan air minum warga. Menurut Mudir, masyarakat Desa Semparong yang berjumlah lebih dari 1.200 jiwa masih mengandalkan air payau dari sumur di tepi pantai. Air tersebut terasa asin dan tidak memenuhi kebutuhan air minum warga.

Tiga Warga Sikka Disebut Diamankan Polda NTT dalam Penyelidikan Narkotika

Untuk memperoleh air minum, masyarakat harus membeli air dari Maumere dengan harga sekitar Rp10.000 untuk kemasan 20 liter. Sementara air isi ulang dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per galon.

Mudir menjelaskan, sumur yang selama ini menjadi salah satu sumber air warga juga kerap tertutup pasir ketika terjadi abrasi. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah desa bersama warga kini berupaya menyiapkan sumur baru yang lokasinya lebih jauh dari bibir pantai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes da Maga Bapa, mengatakan pemerintah daerah bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

“Untuk sementara, kami dari Pemerintah Desa Semparong sudah mengumpulkan dana untuk membeli gorong-gorong untuk sumur yang baru,” ujar Mudir.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejari Sikka. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes da Maga Bapa, mengatakan pemerintah daerah bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Kita kooperatif karena pemeriksaan sudah dilaksanakan selama ini. Ini bukan baru, tetapi sudah dalam proses penyidikan. Mekanisme yang diatur sudah sesuai tugasnya. Tidak ada birokrasi yang mengatur,” jelasnya.

Revitalisasi SDK Gehak Capai 46 Persen, Bupati Sikka Minta P2SP Jaga Tenggat

Margaretha meminta aparatur sipil negara, terutama yang menangani pengadaan barang dan jasa, tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan serta berkoordinasi dengan pimpinan. Ia juga mendorong ASN memanfaatkan fasilitas konsultasi dan pendampingan melalui Kejaksaan maupun Inspektorat apabila membutuhkan penjelasan terkait pelaksanaan tugas.

“Saya pikir negara sudah mengatur struktur organisasi kita secara berlapis. Ada pihak-pihak yang memang bisa menjadi tempat kita berkonsultasi,” ujarnya.

Hingga Rabu (4/11/2026), Kejari Sikka belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih memverifikasi dokumen, mendalami keterangan saksi, dan menelusuri dugaan penyimpangan dalam pembangunan fasilitas Watergen yang hingga kini tidak dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Semparong.»(rel)