EKONOMI
Forum Warung Makan Maumere Bersatu Tolak Pajak 10 Persen, Desak Pemda Tinjau Ulang Perda
Maumere, GardaFlores – Forum Warung Makan Maumere Bersatu (FWM2B) menolak penerapan pajak 10 persen untuk makanan dan minuman dan mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka agar meninjau ulang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pernyataan sikap FWM2B disampaikan pada Rabu, 17 Juli 2025, sebagai respons atas Surat Bupati Sikka Nomor: Bapenda.970/411/VII/2025 tertanggal 10 Juli 2025, yang menetapkan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen terhadap makanan dan/atau minuman di restoran, rumah makan, dan warung.
“Pelaku usaha tidak menolak membayar pajak. Kami hanya meminta kejelasan dan keadilan dalam pelaksanaannya, karena konsumen yang enggan membayar, sementara pelaku usaha ditekan,” ujar Ifan Baba Hendriques, penanggung jawab FWM2B.
Baca juga:
Pemkab Sikka Luncurkan SIKKA RinTA untuk Perkuat Riset dan Inovasi Berbasis Bukti
Menurut FWM2B, penerapan pajak tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha karena aturan tidak secara tegas mengatur sanksi bagi konsumen yang menolak membayar pajak, namun pelaku usaha tetap diwajibkan memungutnya. Di sisi lain, mereka menilai Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) cenderung melakukan tindakan represif terhadap pelaku usaha yang tidak menerapkan pungutan tersebut, termasuk ancaman pencabutan izin usaha.

Aksi Penutupan Usaha
Sebagai bentuk protes, sejumlah restoran, rumah makan, dan warung di Kota Maumere dan sekitarnya sempat ditutup selama beberapa hari. FWM2B menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk solidaritas dan perjuangan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha.
“Kami menutup warung bukan karena tidak mau bayar pajak, tapi untuk menyampaikan pesan bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam kebijakan ini,” tegas Ifan.
FWM2B juga menyoroti kontribusi pelaku usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka. Tahun 2024, sektor usaha makanan dan minuman menyumbang sekitar Rp1,6 miliar. Meski demikian, mereka merasa tidak mendapat perlindungan dan dukungan yang memadai.
Baca juga:
BPKAD Sikka Kenalkan TAPAK SIKKA, Strategi Baru Optimalkan Aset untuk Dongkrak PAD
Dalam pernyataannya, FWM2B menyampaikan delapan tuntutan utama kepada Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sikka:
Meninjau ulang Perda Nomor 5 Tahun 2023 agar lebih adil dan efektif; Melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat hingga ke desa-desa; Menerbitkan Peraturan Bupati sebagai turunan teknis pelaksanaan Perda; Menerapkan sistem klaster dalam pengenaan pajak berdasarkan skala usaha; Memberi ruang kemanusiaan melalui pengurangan, pembebasan, atau penundaan pajak; Menegur Bapenda atas dugaan tindakan represif terhadap pelaku usaha; Memberikan klarifikasi terbuka oleh DPRD Sikka untuk meredakan ketegangan social dan Menarik kembali sekitar 1.500 ASN/PPPK yang ditugaskan sebagai juru pungut ke instansi asal.
FWM2B berharap pemerintah dan DPRD Kabupaten Sikka dapat mendengar dan menindaklanjuti aspirasi ini secara bijaksana. Mereka menginginkan regulasi yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan bersama, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal pasca-pandemi.
“Duka pelaku usaha hari ini adalah duka kita bersama. Kami ingin tetap menjadi mitra pemerintah dalam membangun Sikka yang maju dan sejahtera,” tutup Ifan Baba Hendriques.»(rel)
EKONOMI
Harga Pasir Dipersoalkan, Sopir Truk dan Pemilik Galian C Temui Bapenda Sikka
Puluhan sopir truk dan pemilik Galian C menemui Bapenda Sikka untuk membahas harga pasir di mulut tambang, volume muatan dan pajak. Bapenda menyebut terdapat selisih pembayaran sekitar Rp12.500 per truk.
MAUMERE, GardaFlores – Persoalan harga pasir di mulut tambang mempertemukan puluhan sopir truk dan pemilik lokasi Galian C berizin dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan di Kantor Bapenda Sikka itu membahas harga material, volume pasir yang diangkut setiap truk, serta pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayarkan di lokasi penambangan.
Puluhan truk pengangkut pasir dan batu memadati ruas Jalan Negara Trans Flores di sekitar Kantor Bapenda, mulai dari pertigaan hingga depan kantor.
Kepala Bapenda Sikka Yosef Benyamin mengatakan persoalan yang dibahas berkaitan dengan pengambilan mineral bukan logam dan batuan di mulut tambang, khususnya pasir.
Warga Alok Barat Adu Dayung dan Renang Tradisional di Nangahure
“Pertemuan hari ini pertama ada kaitan dengan pengambilan mineral bukan logam di mulut tambang, teristimewa kaitan dengan pasir,” kata Yosef.
Menurut Yosef, berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, harga jual pasir di mulut tambang ditetapkan Rp100 ribu per meter kubik dengan pajak sebesar 20 persen.
Ia mencontohkan, tiga meter kubik pasir bernilai Rp300 ribu. Pajak 20 persen dari nilai tersebut mencapai Rp60 ribu dan dipungut di lokasi penambangan.

Persoalan lain muncul pada perbedaan nilai pembayaran yang selama ini diterapkan. Yosef menyebut sebelumnya ada kesepakatan harga satu truk pasir sebesar Rp250 ribu, kemudian ditambah pajak Rp62.500.
Namun, dalam pelaksanaannya, pembayaran di mulut tambang hanya Rp300 ribu per truk, termasuk pajak. Dari kondisi tersebut terdapat selisih Rp12.500.
“Makanya ada selisih sekitar Rp12.500 karena dia mengambilnya kan volumenya lebih dari tiga kubik sehingga bayarnya harus lebih,” ujar Yosef.
Bapenda menilai volume muatan menjadi bagian penting dalam persoalan tersebut karena jumlah material yang diambil berkaitan dengan nilai material dan pajak yang harus dibayarkan.
Pasca Gempa, Alok Barat Libatkan 11 Sekolah dalam Cerdas Cermat dan Badminton
Yosef mengatakan mekanisme pembayaran berdasarkan kesepakatan sebelumnya sempat berjalan selama empat bulan. Namun, dalam dua bulan terakhir, pembayaran di mulut tambang kembali berada pada angka Rp300 ribu per truk termasuk pajak.
“Dalam pelaksanaannya hanya berjalan 4 bulan dan 2 bulan terakhir itu mereka bayar di mulut tambang cuma Rp300 ribu,” katanya.
Pertemuan tersebut kemudian menjadi ruang bagi Bapenda, sopir truk dan pemilik Galian C untuk membicarakan kembali kesesuaian harga material, volume angkutan dan kewajiban pajak di lokasi penambangan.
Puluhan truk yang datang ke Kantor Bapenda Sikka terlihat parkir di sepanjang ruas jalan sekitar kantor selama pertemuan berlangsung.»(rel)
EKONOMI
BPJN NTT Ukur Ruas Karica-Lidi di Palue, Temukan Jalan Rusak Berat dan Akses Sempit
Pengukuran BPJN NTT di ruas Pelabuhan Karica-Lidi, Palue, Sikka, menemukan sejumlah bagian jalan rusak berat. Tim juga mencatat akses sempit, tikungan tajam, lereng rawan longsor dan sekitar 500 meter pekerjaan yang belum dikerjakan.
MAUMERE, GardaFlores — Kondisi ruas jalan Pelabuhan Karica-Lidi di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, menjadi perhatian tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT. Saat melakukan pengukuran pada Minggu (27/9/2026), tim menemukan sejumlah bagian jalan dalam kondisi rusak berat serta beberapa titik dengan akses yang sempit.
Pengukuran yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA itu mencakup kondisi fisik jalan, lebar badan jalan, batas ruas dan titik-titik yang membutuhkan perhatian. Tim menggunakan Total Station, GPS/GNSS, meteran pita dan rol meter.
Ruas yang diukur memiliki panjang sekitar 3,9 kilometer dengan lebar badan jalan rata-rata sekitar 5 meter. Pada sejumlah bagian, permukaan jalan mengalami kerusakan berat.
Tim juga menemukan titik-titik kritis berupa tikungan tajam dan lereng yang rawan longsor. Kondisi akses yang sempit menjadi persoalan lain yang ditemukan di lapangan dan perlu diperhitungkan dalam rencana penanganan ruas tersebut.
Wisuda UNIMOF 2026, Wabup Sikka Dorong 142 Lulusan Ciptakan Lapangan Kerja
Selain kondisi fisik jalan, terdapat kekurangan pekerjaan pada ruas sepanjang sekitar 500 meter yang belum dikerjakan.
Sementara itu, pada ruas Karica-Lidi dengan panjang keseluruhan sekitar 4,1 kilometer, tidak ditemukan bekas bahu jalan pada bagian ruas yang diamati.
Temuan tersebut menjadi bagian dari data lapangan yang perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti pihak teknis dalam tahapan perencanaan maupun penanganan jalan.
Secara keseluruhan, panjang jaringan jalan yang menjadi perhatian di wilayah Kecamatan Palue tercatat sekitar 14,3 kilometer berdasarkan data yang dihimpun dalam kegiatan tersebut.
Gerakan 1 ASN 1 Buku, Disarpus Sikka Terima Sumbangan Buku dari ASN
Pengukuran di lapangan mendapat pengawalan dan monitoring personel Polsubsektor Palue-Polsek Nelle. Masyarakat tetap dapat menggunakan jalan secara bergantian selama proses pengukuran berlangsung.
Kegiatan tersebut selesai sekitar pukul 12.00 WITA setelah seluruh data lapangan diperiksa dan peralatan dikumpulkan.
Hasil pengukuran selanjutnya menjadi bahan perencanaan penanganan ruas jalan, khususnya pada bagian yang mengalami kerusakan berat, memiliki akses sempit, tikungan tajam dan berada di kawasan dengan potensi longsor.»(rel)
EKONOMI
HIMBARA Salurkan Lebih dari 30 Ton Bantuan untuk Korban Gempa Ngada
HIMBARA menyalurkan lebih dari 30 ton bantuan logistik melalui BRI Cabang Bajawa kepada Yasukda untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ngada.
BAJAWA, GardaFlores — Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) menyalurkan lebih dari 30 ton bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ngada melalui BRI Cabang Bajawa.
Bantuan berupa beras, minyak goreng, gula, mi instan, telur dan kebutuhan pokok lainnya itu diserahkan kepada Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada (Yasukda) di Aula Yasukda, Kamis (24/9/2026). Yasukda selanjutnya akan mendistribusikan bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Wakil Bupati Ngada Berny Dhey Ngebu meminta masyarakat menerima bantuan tersebut dengan penuh rasa syukur dan tidak merusak atau membuang bantuan karena jumlah yang diterima tidak sesuai harapan.
“Saya berharap masyarakat Ngada harus bersyukur atas bantuan tersebut, karena kepedulian ini tumbuh dari rasa cinta terhadap kita di Ngada,” ujar Berny.
DPRD Ngada Pertanyakan Rp81 Miliar, Serapan Sejumlah OPD Masih Rendah
“Saya tidak mau ada masyarakat Ngada yang kemudian tidak puas dengan pemberian sumbangan, lalu dibuat rusak, dibuang, dibakar, kemudian diposting di media sosial hanya karena merasa bantuannya sedikit,” tegasnya.
Berny mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana di Flores.
“Kita harus sadar bahwa para pelaku sumbangan berpikir bukan hanya satu atau dua orang saja di Ngada, tetapi semua warga di daratan Flores yang terdampak,” katanya.
Ketua Yasukda RD. Sil Betul menyampaikan terima kasih kepada HIMBARA, khususnya BRI Cabang Bajawa, yang mempercayakan penyaluran bantuan kepada Yasukda.
“Yasukda menyampaikan terima kasih kepada HIMBARA melalui BRI Bajawa yang telah mempercayakan kami untuk mendistribusikan bantuan ini kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Perwakilan HIMBARA melalui BRI Cabang Bajawa menyebut bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian bank-bank milik negara terhadap masyarakat terdampak gempa di Flores. Total bantuan mencapai lebih dari 30 ton dan didominasi kebutuhan pokok.
Ketua DPRD Kabupaten Ngada Romilus Juji mengapresiasi kepedulian BRI dan HIMBARA terhadap masyarakat terdampak bencana.
Mahasiswa ISI Bali Gagas Lumbung Baca Berbasis Kearifan Lokal di Sikka
“Sudah selayaknya BRI hadir dan peduli terhadap masyarakat yang terkena bencana. BRI sudah berusia 131 tahun, artinya BRI sudah berakar dalam kehidupan masyarakat,” katanya.
Anggota DPRD Ngada Saint Songkares mengatakan bantuan tersebut berawal dari inisiatif kepedulian Ketua Komisi XI DPR RI dari Partai Golkar yang kemudian diwujudkan melalui skema CSR dan disalurkan melalui BRI kepada Yasukda.
“Kami merasa tidak sendiri. Hal ini terbukti dari kehadiran semua pihak saat ini di Aula Yasukda,” katanya.
Bantuan lebih dari 30 ton tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab Yasukda untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan kondisi di lapangan.»(tim/rel)
-
NASIONAL12 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA1 year agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA1 year agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM1 year agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka

Pingback: DPRD Sikka Dorong Edukasi Pajak dan Digitalisasi Layanan Usaha Kuliner - Garda Flores %