Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 8 April 2026.
Penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Gubernur NTT: "Selisih ini signifikan dan menjadi persoalan serius.”
“Pertanyaannya sederhana, apa yang sebenarnya ditunggu oleh Kejati NTT?”
Tujuh pejabat eselon II dilantik dan dirotasi.
PUPR NTT akui kerusakan dan klaim tanggung jawab kontraktor.
"Ini intervensi langsung untuk membuka akses pendidikan, memperlancar distribusi ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan wilayah."
“Selama data kacau, keadilan hanya menjadi slogan.”
“Rapat kami skor untuk koordinasi dengan Polres Sikka,” kata Stef Sumandi.
DPRD menyoroti sejumlah program yang dinilai tidak efektif dan berpotensi menghamburkan anggaran daerah.