Oleh: Emanuel Kolfidus
Pegiat Literasi, Pendiri Komunitas Literasi KULI BATULIS, Kupang

Bung Karno terlalu sering kita tempatkan sebagai tokoh yang harus dikenang, tetapi belum tentu sebagai pemikir yang harus terus dibaca.

Namanya hadir dalam sejarah kemerdekaan, pidato-pidatonya dikutip, gambarnya menghiasi ruang-ruang publik, dan gagasannya tentang Pancasila terus disebut dalam berbagai kesempatan. Namun, ada persoalan yang lebih mendasar: apakah kita masih membaca gagasan Bung Karno sebagai buah pergulatan pemikiran, atau hanya mengingatnya sebagai bagian dari sejarah yang telah selesai?

Pertanyaan itu penting karena sebuah bangsa tidak cukup hanya memiliki tokoh besar. Bangsa juga membutuhkan kebiasaan untuk membaca, menguji, memperdebatkan, dan mengembangkan gagasan yang pernah melahirkan fondasi kehidupan bersama.

Di situlah Buah Pikir Bung Karno perlu ditempatkan.

Buku ini berangkat dari upaya membaca Bung Karno bukan hanya sebagai Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, tetapi sebagai pemikir yang membangun gagasannya melalui pergulatan panjang dengan persoalan kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, kemerdekaan, kerakyatan dan kebangsaan.

Cara membaca seperti ini penting karena kemerdekaan Indonesia tidak lahir hanya dari sebuah peristiwa politik pada 1945. Di belakangnya terdapat proses intelektual yang panjang. Ada pertanyaan tentang mengapa bangsa Indonesia harus merdeka, untuk siapa kemerdekaan diperjuangkan, dan kehidupan seperti apa yang hendak dibangun setelah penjajahan berakhir.

Pancasila sebagai Sistem Pertahanan Bangsa di Era Perang Modern

Pemikiran Bung Karno tentang Marhaenisme merupakan salah satu bagian dari pergulatan tersebut. Ia berusaha membaca kenyataan masyarakat Indonesia dan menempatkan rakyat sebagai bagian penting dari gagasan perjuangan. Kritik terhadap imperialisme dan kapitalisme juga menunjukkan bahwa bagi Bung Karno, penjajahan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan politik, tetapi juga dengan struktur ekonomi dan hubungan sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kemerdekaan dalam pemikiran Bung Karno bukan sekadar terbebas dari kekuasaan kolonial. Kemerdekaan mengandung pertanyaan yang lebih jauh: apa yang akan dilakukan sebuah bangsa setelah memperoleh kebebasan politik?

Pertanyaan itu membawa kita pada Ende.

Ende bagi Bung Karno bukan hanya tempat pengasingan. Kota di Pulau Flores itu menjadi salah satu ruang dalam perjalanan pemikirannya. Di sana, dalam keterbatasan sebagai orang buangan, Bung Karno tetap bergulat dengan gagasan tentang bangsa, kemanusiaan, persatuan dan dasar kehidupan bersama.

Bagi Nusa Tenggara Timur, kenyataan sejarah ini memiliki arti tersendiri. Ende tidak semestinya hanya dipahami sebagai lokasi yang menyimpan jejak Bung Karno. Ende merupakan bagian dari sejarah perjalanan sebuah gagasan yang kemudian memiliki tempat penting dalam pembentukan Indonesia.

Karena itu, ketika Pancasila dibicarakan, kita semestinya tidak berhenti pada lima sila sebagai rumusan yang dihafalkan. Di balik rumusan itu terdapat pergulatan pemikiran mengenai bagaimana masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, bahasa dan latar sosial dapat hidup dalam satu negara.

Persoalan tersebut belum selesai hanya karena Pancasila telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai dasar negara.

Indonesia terus berubah. Persoalan masyarakat berubah. Teknologi mengubah cara manusia berkomunikasi. Ekonomi melahirkan bentuk-bentuk ketimpangan baru. Politik menghadirkan tantangan yang berbeda dari masa ketika negara ini baru berdiri. Generasi baru pun tumbuh dengan pengalaman sosial yang tidak sama dengan generasi sebelumnya.

Dalam keadaan seperti itu, membaca Bung Karno tidak berarti menjadikan semua gagasannya sebagai jawaban untuk setiap persoalan hari ini. Gagasan dari masa lalu perlu ditempatkan dalam konteksnya, dibaca secara kritis, dan diuji relevansinya. Justru di situlah kekuatan sebuah gagasan diuji.

Gagasan yang hanya dihafalkan akan berhenti sebagai pengetahuan. Gagasan yang dibaca, dipertanyakan dan diperdebatkan dapat terus hidup dalam perubahan zaman.

Bagi saya, persoalan literasi juga berada di titik ini. Literasi tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan membaca tulisan. Literasi seharusnya membawa seseorang pada kemampuan memahami gagasan, mempertanyakan informasi, melihat konteks dan membentuk penilaian berdasarkan pengetahuan.

Maka membaca Bung Karno merupakan bagian dari pekerjaan literasi kebangsaan.

Flores: Kedalaman yang Membentuk Peradaban—Dari Kelimutu hingga Pancasila

Kita tidak harus selalu sepakat dengan setiap pemikirannya. Kita juga tidak perlu menempatkan seorang tokoh sejarah sebagai sosok yang selalu benar. Yang lebih penting adalah kesediaan untuk masuk ke dalam gagasan yang pernah ia bangun, memahami konteks kelahirannya, kemudian melihat apa yang masih relevan dan apa yang perlu diperdebatkan kembali.

Buah Pikir Bung Karno disusun dalam kerangka itu. Buku ini menelusuri latar kehidupan dan pendidikan Bung Karno, perkembangan gagasannya mengenai Marhaenisme, kritik terhadap imperialisme dan kapitalisme, perjuangan menuju kemerdekaan, hingga pemikirannya mengenai dasar negara.

Namun, nilai sebuah buku tentang Bung Karno pada akhirnya tidak terletak pada seberapa banyak informasi tentang Bung Karno yang berhasil dikumpulkan. Nilainya terletak pada apakah buku tersebut mampu membuat pembaca kembali berpikir.

Bagi saya, inilah pekerjaan yang perlu terus dilakukan oleh dunia literasi di NTT dan Indonesia: membawa gagasan besar keluar dari ruang peringatan dan memasukkannya kembali ke ruang baca, ruang kelas, ruang diskusi dan ruang kehidupan masyarakat.

Kita membutuhkan lebih banyak pembacaan yang tidak berhenti pada pemujaan terhadap tokoh, tetapi juga tidak terjebak pada penolakan tanpa pemahaman. Tokoh sejarah perlu dibaca dengan pengetahuan, sementara gagasannya perlu ditempatkan dalam dialog dengan zaman.

Bung Karno telah meninggalkan sejarah sekaligus gagasan. Sejarahnya tidak boleh dilupakan. Tetapi gagasannya juga tidak boleh dibekukan.

Sebab tugas generasi setelahnya bukan hanya menjaga agar nama Bung Karno tetap dikenang, melainkan memastikan bahwa gagasan tentang Indonesia terus dibaca dan dipikirkan.

Dan mungkin di situlah makna paling penting dari sebuah buku tentang buah pikir Bung Karno: bukan membuat kita semakin banyak menghafal Bung Karno, tetapi membuat kita kembali bertanya tentang Indonesia.»

Oleh: Brigjen TNI (Purn.) MJP Hutagaol

Ada sebuah paradoks yang menarik untuk direnungkan ketika kita membandingkan kehidupan sosial di sejumlah negara Skandinavia dengan Indonesia.

Denmark, Swedia, dan beberapa negara Nordik dikenal memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi, tata kelola pemerintahan yang relatif baik, pelayanan publik yang kuat, serta sistem kesejahteraan yang berjalan. Pada saat yang sama, tingkat keterikatan formal masyarakat terhadap agama di negara-negara tersebut relatif rendah.

Sebaliknya, Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat religius. Kehidupan keagamaan terlihat dalam berbagai ruang publik. Rumah ibadah hadir hampir di setiap lingkungan, ritual keagamaan dijalankan secara luas, dan nilai-nilai moral agama sering menjadi bagian dari percakapan sehari-hari.

Namun, kehidupan sosial kita masih diwarnai korupsi, ketidakjujuran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, kekerasan, serta berbagai bentuk perilaku yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai agama yang kita yakini.

Pertanyaannya bukan apakah agama penting atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: mengapa sesuatu yang kita percaya sebagai nilai kebenaran belum selalu menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari?

Pertanyaan inilah yang menurut saya menarik untuk direnungkan.

Sosiolog Amerika Phil Zuckerman, melalui penelitian lapangannya di Denmark dan Swedia yang kemudian antara lain dituangkan dalam buku Society Without God, menunjukkan bagaimana masyarakat dengan tingkat religiusitas formal yang relatif rendah dapat memiliki tingkat kepercayaan sosial dan keteraturan sosial yang tinggi.

Tetapi saya kira kita perlu berhati-hati membaca fenomena tersebut. Kesimpulan bahwa manusia dapat menjadi baik karena tidak beragama jelas terlalu sederhana. Demikian pula anggapan bahwa masyarakat yang religius pasti lebih bermoral juga tidak dengan sendirinya benar.

Masyarakat Skandinavia memiliki sejarah panjang yang membentuk kehidupan sosial mereka. Pendidikan, hukum, demokrasi, disiplin sosial, institusi publik, dan sistem kesejahteraan berkembang melalui proses yang panjang. Nilai-nilai tertentu tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi diterjemahkan menjadi kebiasaan, aturan, dan akhirnya menjadi bagian dari kehidupan bersama.

Pancasila sebagai Sistem Pertahanan Bangsa di Era Perang Modern

Di sinilah persoalannya menjadi menarik.

Sebuah nilai baru mempunyai kekuatan sosial ketika nilai itu tidak hanya dipercaya, tetapi juga dipraktikkan secara berulang. Dari nilai lahir pendidikan. Pendidikan membentuk kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan bersama menjadi budaya. Budaya kemudian dapat memengaruhi institusi dan hukum. Ketika hukum dan institusi berjalan secara konsisten, kepercayaan sosial tumbuh.

Dengan kata lain, nilai tidak berhenti di kepala atau di ruang ibadah. Nilai menjadi nyata ketika ia hadir dalam perilaku.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan modal moral.

Jauh sebelum berbagai sistem pemikiran modern berkembang, masyarakat Nusantara telah mengenal budi pekerti, gotong royong, musyawarah, rasa malu, penghormatan kepada orang tua dan tetua, aturan adat, serta berbagai larangan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam.

Nilai-nilai tersebut diwariskan melalui keluarga, komunitas, tradisi lisan, upacara adat, dan kehidupan sehari-hari.

Sejarah Indonesia juga memperlihatkan perjumpaan panjang berbagai tradisi keagamaan dan kebudayaan. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan berbagai kepercayaan lokal berkembang dan berinteraksi dalam ruang sosial yang sama.

Dalam konteks kebangsaan, Pancasila kemudian menjadi titik temu dari keragaman tersebut. Sila pertama bahkan secara tegas menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu fondasi kehidupan berbangsa.

Karena itu, saya tidak melihat persoalan Indonesia sebagai kekurangan nilai moral atau kekurangan bahasa untuk berbicara tentang kebaikan.

Persoalannya justru mungkin terletak pada jarak antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan.

Kita bisa berbicara panjang tentang kejujuran, tetapi pada saat berhadapan dengan kepentingan pribadi, kejujuran bisa menjadi sesuatu yang mudah ditawar.

Kita dapat berbicara tentang keadilan, tetapi ketika memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan orang tertentu, aturan kadang diperlakukan berbeda.

Kita dapat mengajarkan anak-anak untuk tidak berbohong, tetapi pada saat yang sama mereka dapat melihat orang dewasa mencari jalan untuk menghindari aturan ketika aturan itu dianggap menghambat kepentingannya.

Di sinilah ukuran sebenarnya dari sebuah nilai. Nilai kejujuran tidak terutama diuji ketika seseorang sedang berbicara tentang kejujuran. Ia diuji ketika seseorang memegang uang yang bukan miliknya.

Etika Jadi Ukuran Peradaban Nusantara, Bukan Sekadar Kemajuan Teknologi

Nilai keadilan tidak terutama diuji ketika seseorang berbicara tentang keadilan. Ia diuji ketika keputusan yang harus dibuat menyangkut orang yang dekat dengannya dan orang yang tidak dikenalnya.

Integritas tidak terutama diuji ketika banyak orang melihat. Integritas justru diuji ketika tidak ada yang melihat.

Dan moralitas kekuasaan diuji ketika seseorang memiliki kesempatan untuk menggunakan jabatan bagi kepentingan dirinya sendiri.

Karena itu, keberagamaan yang tampak di ruang publik belum tentu menunjukkan seberapa jauh nilai agama telah menjadi bagian dari perilaku. Demikian pula rendahnya ekspresi keberagamaan formal dalam sebuah masyarakat tidak otomatis berarti masyarakat tersebut kehilangan nilai moral.

Rumah ibadah tetap penting. Ritual keagamaan tetap penting. Simbol dan identitas keagamaan juga memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat.

Tetapi semua itu akan kehilangan sebagian maknanya apabila tidak menghasilkan perubahan dalam cara kita memperlakukan orang lain, menggunakan kekuasaan, mengelola uang publik, menaati aturan, dan menjalankan tanggung jawab.

Pada titik ini, saya kira pertanyaan tentang agama sebenarnya juga menjadi pertanyaan tentang peradaban.

Gerak Rasa dan Gerak Jiwa: Kekuatan Tak Terlihat yang Membentuk Manusia

Sebuah masyarakat tidak dibentuk hanya oleh apa yang tertulis dalam kitab, apa yang diucapkan dalam khotbah, atau apa yang tertulis dalam slogan. Masyarakat dibentuk oleh kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan kemudian diterima sebagai sesuatu yang wajar.

Jika kejujuran menjadi kebiasaan, ia membentuk budaya kejujuran. Jika aturan ditegakkan secara konsisten, masyarakat belajar menghormati aturan. Jika pejabat memberikan contoh integritas, masyarakat memiliki alasan untuk mempercayai institusi.

Sebaliknya, jika pelanggaran terus dibiarkan, ketidakjujuran dianggap biasa, dan aturan dapat dinegosiasikan berdasarkan kekuasaan atau kedekatan, maka nilai yang baik perlahan kehilangan kekuatan sosialnya.

Di sinilah agama memiliki tantangan yang besar. Bukan sekadar bagaimana membuat orang lebih banyak datang ke rumah ibadah, tetapi bagaimana nilai yang diajarkan di rumah ibadah ikut menentukan perilaku seseorang ketika ia kembali ke rumah, masuk ke kantor, memegang jabatan, menjalankan usaha, menggunakan uang negara, atau berhadapan dengan orang yang berbeda agama, suku, status sosial, dan kepentingan.

Bagi saya, pertanyaan ini tidak hanya ditujukan kepada pemuka agama atau pemerintah. Pertanyaan ini juga ditujukan kepada diri kita masing-masing.

Apa yang terjadi dengan nilai yang kita katakan kita percaya ketika berhadapan dengan kepentingan pribadi?

Apakah keyakinan itu ikut bekerja ketika tidak ada orang lain yang mengawasi?

Apakah nilai agama benar-benar memengaruhi cara kita memperlakukan orang lain?

Jika jawabannya belum selalu, mungkin di situlah pekerjaan besar kita sebagai masyarakat.

Sebab pada akhirnya, peradaban tidak dibangun hanya oleh banyaknya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Peradaban dibangun ketika nilai yang dipercaya menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi budaya, budaya memengaruhi institusi, dan institusi bekerja secara adil bagi semua.

Mungkin inilah paradoks yang perlu terus kita renungkan: kita dapat sangat percaya kepada Tuhan, tetapi keyakinan itu belum tentu otomatis membuat nilai-Nya hidup dalam perilaku kita.

Karena itu, ukuran keberagamaan tidak berhenti pada seberapa sering Tuhan disebut.

Ukuran yang lebih sulit adalah: seberapa jauh nilai yang kita yakini hadir dalam tindakan kita ketika tidak ada yang melihat, ketika kita memiliki kekuasaan, dan ketika kepentingan pribadi berhadapan dengan kepentingan orang lain.

Tuhan tidak hanya perlu diucapkan. Nilai-Nya harus dihidupi.»

Oleh: Flory Mekeng

Gempa bumi M7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan infrastruktur. Bencana juga memaksa masyarakat menghadapi ketidakpastian, terutama ketika gempa susulan terus terjadi dan sebagian warga memilih bertahan di tempat pengungsian.

Dalam situasi seperti itu, kehadiran menjadi penting. Bukan hanya kehadiran bantuan, tetapi kehadiran orang-orang dan lembaga yang bersedia datang melihat langsung kondisi warga.

Salah satu yang melakukan itu adalah Julie Sutrisno Laiskodat, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem. Ia mendatangi sejumlah wilayah terdampak gempa, mulai dari Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo hingga Ende.

Kehadiran di lokasi bencana tentu bukan satu-satunya ukuran kepedulian. Namun, bagi masyarakat yang sedang menghadapi kehilangan dan ketidakpastian, kehadiran langsung memiliki arti yang tidak selalu dapat digantikan oleh pernyataan dari kejauhan.

Yang lebih penting adalah menempatkan kehadiran tersebut dalam konteks yang tepat.

Bencana Flores menunjukkan bahwa penanganan krisis tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Solidaritas masyarakat, relawan, organisasi sosial, dunia usaha, tokoh politik dan kelompok keagamaan merupakan kekuatan penting ketika kebutuhan warga meningkat dalam waktu bersamaan.

Namun, solidaritas sebesar apa pun tidak dapat menggantikan peran negara.

Pascagempa Palue, Kebutuhan Dasar dan Akses Transportasi Jadi Fokus Penanganan

Pemerintah harus tetap menjadi pengendali utama dalam penanganan bencana. Negara memiliki kewenangan, struktur, data dan sumber daya untuk menentukan wilayah prioritas, memastikan distribusi bantuan, melakukan pendataan korban, membuka akses ke daerah terisolasi, serta memulai rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di sinilah persoalan penanganan bencana sering muncul.

Bantuan dapat datang dari berbagai arah, tetapi tanpa koordinasi yang kuat, bantuan berpotensi menumpuk di satu tempat sementara wilayah lain belum tersentuh. Relawan dapat bergerak cepat, tetapi mereka tidak selalu memiliki data lengkap mengenai kebutuhan setiap kelompok masyarakat.

Karena itu, negara harus memimpin.

Pemerintah yang menjadi pengarah bukan berarti bekerja sendiri. Sebaliknya, kepemimpinan pemerintah justru diperlukan agar seluruh energi solidaritas dapat bergerak menuju tujuan yang sama.

Relawan dapat membantu menjangkau warga. Organisasi sosial dapat menggerakkan sumber daya. Dunia usaha dapat menyediakan kebutuhan dan dukungan logistik. Tokoh publik dapat menggalang perhatian serta bantuan.

Tetapi semua itu harus bertemu dalam satu sistem penanganan yang memastikan bantuan tiba kepada warga yang membutuhkan.

Dalam konteks itulah kehadiran Julie Sutrisno Laiskodat di sejumlah wilayah terdampak dapat dilihat sebagai bagian dari solidaritas yang lebih luas. Kehadiran tokoh publik di tengah korban bencana seharusnya tidak berhenti pada penyerahan bantuan atau dokumentasi kegiatan.

Yang lebih penting adalah memastikan setiap bentuk kepedulian memperkuat proses pemulihan masyarakat.

Gempa Flores telah memperlihatkan satu kenyataan penting: masyarakat Indonesia memiliki tradisi solidaritas yang kuat. Ketika bencana terjadi, bantuan datang dari banyak arah. Persoalannya bukan semata-mata apakah masyarakat mau membantu.

Belasan Warga Wogalirit Mengaku Belum Terima Bantuan Gempa, Hendrik: Apakah Kami Bukan Warga Sikka?

Persoalan berikutnya adalah bagaimana solidaritas tersebut dikelola.

Pemulihan Flores membutuhkan lebih dari bantuan darurat. Warga membutuhkan kepastian mengenai rumah, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan keberlanjutan kehidupan setelah masa tanggap darurat berakhir.

Karena itu, kerja kemanusiaan hari ini harus memiliki arah menuju pemulihan.

Pemerintah harus memimpin. Masyarakat harus tetap bergerak. Relawan dan berbagai kelompok harus memperkuat kerja penanganan.

Kehadiran individu dan tokoh publik juga penting, sepanjang kehadiran itu ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, bukan sebagai pengganti sistem yang seharusnya bekerja.

Gempa Flores mengingatkan bahwa ketika bencana datang, solidaritas adalah kekuatan. Tetapi solidaritas akan jauh lebih berarti apabila bergerak dalam penanganan yang terkoordinasi dan memiliki tujuan yang jelas: memastikan setiap warga terdampak dapat pulih dan kembali menjalani kehidupannya.»