MAUMERE, GardaFlores – Kuasa hukum Saudari AW, Doni Ngari, S.H., menegaskan pihaknya siap menghadapi proses hukum terkait pengaduan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dilaporkan oleh Saudara Mayela Da Cunha.

Doni meminta proses hukum terhadap kliennya didasarkan pada perbuatan konkret, alat bukti dan terpenuhinya unsur pidana, bukan asumsi atau persepsi.

“Kami tidak meminta perlakuan khusus untuk klien kami. Kami hanya meminta agar hukum bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan asumsi atau persepsi,” tegas Doni dalam keterangannya di Maumere, Senin (21/9/2026).

Menurut Doni, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 27A UU ITE sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

Sepekan Usai Mengadu, Mayela da Cunha Diperiksa Penyelidik Polres Sikka

Pasal tersebut, menurut Doni, berkaitan dengan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Doni mengatakan persoalan mendasar dalam perkara tersebut adalah pembuktian mengenai perbuatan Saudari AW yang dianggap memenuhi unsur pidana.

Ia menjelaskan, pemberitaan yang dipersoalkan berawal dari rilis pers yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum AW pada saat itu dan kemudian diberitakan oleh media.

Karena itu, menurutnya, perlu ada pembedaan antara pemberi kuasa, penerima kuasa, pembuat atau penyusun rilis, pihak yang menyampaikan rilis kepada media, serta media yang melakukan proses pemberitaan.

“Kami ingin pertanyaannya sederhana saja: siapa yang membuat rilis itu? Siapa yang menyampaikannya kepada media? Siapa yang mempublikasikannya? Dan apa perbuatan konkret klien kami yang kemudian dianggap sebagai tindak pidana?” kata Doni.

Ia menegaskan hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan advokat tidak serta-merta membuat pemberi kuasa bertanggung jawab secara pidana atas seluruh tindakan penerima kuasa.

“Memberikan kuasa bukan berarti pemberi kuasa otomatis bertanggung jawab secara pidana atas setiap kalimat yang dibuat atau setiap tindakan teknis yang dilakukan penerima kuasa. Pertanggungjawaban pidana harus dikaitkan dengan perbuatan dan kesalahan orang yang bersangkutan,” ujarnya.

Doni juga menyoroti prinsip pembuktian dalam proses hukum. Menurut dia, pihak yang mendalilkan adanya suatu perbuatan pidana harus mampu menunjukkan dasar dan bukti yang mendukung dugaan tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Actori incumbit probatio. Dalil harus dibuktikan. Jangan sampai seseorang diposisikan sebagai pelaku hanya karena namanya dikaitkan dengan suatu rilis atau pemberitaan, sementara perbuatan konkretnya sendiri belum jelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polres Sikka. Namun, kata dia, penghormatan terhadap proses hukum bukan berarti pihaknya akan diam terhadap hal-hal yang menurutnya perlu diuji secara hukum.

Kuasa Hukum Mayela Minta Polisi Ungkap Pemilik Akun TikTok Manyela Dacunha

“Kami menghormati penyidik. Tetapi kami juga akan menjalankan fungsi kami sebagai advokat untuk menguji setiap unsur yang disangkakan kepada klien kami. Kalau unsur pidananya tidak terbukti, tentu ada konsekuensi hukumnya,” kata Doni.

Selain persoalan keterlibatan AW, kuasa hukum juga menyoroti fakta bahwa informasi yang dipersoalkan kemudian muncul dalam pemberitaan media.

Doni mengatakan aspek tersebut perlu dilihat dengan membedakan antara pernyataan sumber, proses jurnalistik media, dan tindakan pihak lain yang mungkin menyebarluaskan kembali informasi tersebut.

Ia merujuk pada Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri mengenai koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

Menurutnya, apabila suatu persoalan masuk dalam ranah sengketa pers, terdapat mekanisme penyelesaian yang perlu diperhatikan, termasuk hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada Dewan Pers sesuai dengan konteks perkaranya.

“Kami tidak mengatakan semua perkara yang diberitakan media otomatis menjadi sengketa pers. Tetapi aspek persnya harus diperiksa secara objektif. Jangan sampai proses pidana digunakan untuk melewati mekanisme yang sebenarnya tersedia dalam penyelesaian sengketa pers, apabila memang perkara tersebut memenuhi karakter sengketa pers,” ujarnya.

Jokowi Tiba di Palue, Bawa 4.000 Sak Semen dan 3.000 Lembar Seng

Terkait agenda pemeriksaan sebelumnya, Doni menegaskan ketidakhadiran AW tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya menghindari proses hukum.

Ia mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada penyidik terkait ketidakhadiran tersebut beserta alasan yang mendasarinya.

“Klien kami bukan orang yang menghindari hukum. Kami sudah menyampaikan alasan ketidakhadiran dan kami tegaskan bahwa klien kami akan hadir memberikan klarifikasi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.

Menurut Doni, pihaknya justru berkepentingan agar perkara tersebut segera mendapatkan kejelasan berdasarkan pemeriksaan yang objektif.

Doni juga menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bahwa pengaduan terhadap kliennya tidak didukung bukti yang cukup atau terdapat tindakan pihak tertentu yang menurut hukum merugikan kliennya.

“Kami akan menghormati proses ini sampai terang. Tetapi apabila kemudian terbukti tidak ada dasar yang cukup terhadap klien kami, kami akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang tersedia. Itu merupakan hak hukum klien kami,” tegasnya.

80 Warga Sikka Masih Tempuh 1 Kilometer untuk Dapatkan Air Bersih

Ia menekankan pihaknya tidak ingin membangun perkara melalui perang opini di ruang publik.

“Kami tidak ingin mengadili perkara ini di media. Tetapi kami juga tidak akan membiarkan klien kami diposisikan seolah-olah bersalah sebelum seluruh fakta dan alat bukti diuji. Proses hukum harus berjalan, tetapi harus berjalan dengan objektif,” katanya.

Di sisi lain, Doni menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Sikka beserta jajaran, termasuk Satreskrim, Unit Tipiter dan penyidik yang menangani perkara tersebut.

Ia berharap penyidik tetap profesional dan memberikan ruang yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan fakta dan argumentasi hukum.

“Kami percaya penyidik Polres Sikka memahami tugasnya. Karena itu kami berharap perkara ini diproses secara profesional, transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah.”

Doni kembali menegaskan posisi hukum kliennya.

“Kalau memang ada bukti bahwa AW melakukan perbuatan pidana, silakan dibuktikan secara hukum. Tetapi kalau tidak ada perbuatan konkret yang dilakukan AW dan unsur pidananya tidak terpenuhi, jangan dipaksakan menjadi perkara pidana. Hukum harus berdiri di atas bukti.”»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Sepekan setelah menyampaikan pengaduan ke SPKT Polres Sikka, Mayela da Cunha diperiksa penyelidik Polres Sikka sebagai saksi, Senin (14/9/2026).

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan Mayela bersama kuasa hukumnya, Domi Tukan, ke SPKT Polres Sikka pada Senin (7/9/2026), terkait akun bernama “Manyela Dacunha” yang disebut digunakan untuk mengirim pesan langsung kepada sejumlah perempuan,

Mayela menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.30 WITA di ruang Reskrim Polres Sikka. Ia didampingi kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Mayela, Domi Tukan, mengatakan pihaknya mengapresiasi respons Polres Sikka dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut.

“Klien saya sebelum pemeriksaan menyampaikan apresiasi terhadap Polres Sikka yang sudah memproses pengaduan yang dilakukan klien saya,” ujar Domi Tukan, Senin (14/9/2026).

Menurut Domi, apresiasi itu juga disertai rasa hormat kepada jajaran Polres Sikka, khususnya penyelidik yang dinilai cepat merespons pengaduan mereka.

Keluhan Warga Saat Live TikTok Bupati Sikka, Dua Hari Kemudian Lampu Jalan SDI Misir Dipasang

“Klien saya juga menyampaikan rasa hormat kepada Polres Sikka dan penyelidik Polres Sikka yang secara cepat merespons pengaduan yang kami sampaikan seminggu sebelumnya,” katanya.

Domi menjelaskan, pemeriksaan terhadap Mayela dilakukan berdasarkan surat panggilan untuk klarifikasi. Pemeriksaan tersebut masih berkaitan dengan proses penyelidikan atas pengaduan yang telah disampaikan.

Dalam pemeriksaan perdana itu, penyelidik mengajukan sekitar 14 pertanyaan kepada Mayela.

“Pertanyaan awal itu berkaitan dengan riwayat hidup, kemudian riwayat pendidikan dan yang terakhir terkait dengan riwayat pekerjaan,” jelas Domi.

Ia menyebut riwayat pekerjaan menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan karena berkaitan dengan judul pemberitaan media dan laporan yang disampaikan kepada pihak kepolisian.

“Kalau riwayat pekerjaan sensitif karena berkaitan dengan judul berita media dan laporan itu. Karena ada pejabat. Riwayat pekerjaan tadi menjadi penting,” ujar Domi.

Pemeriksaan terhadap Mayela menjadi langkah awal penyelidik Polres Sikka dalam menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan sepekan sebelumnya.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Alfons Panggo dan Ignasius Koti menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan mengenai kerusakan fasilitas air minum di Desa Napugera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, yang terbit pada 5 September 2026. Alfons mengakui kerusakan pipa dan bak penampung air serta menyatakan siap mengganti kerugian, sedangkan Ignasius membantah pernah diwawancarai atau memberikan data untuk pemberitaan tersebut.

Alfons Panggo mengakui telah merusak pipa dan bak penampung fasilitas air minum di Desa Napugera pada 23 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 WITA. Ia mengatakan tindakan tersebut dilakukan karena terbawa emosi setelah mengalami kesulitan memperoleh air minum.

“Saya mengakui sudah melakukan kerusakan itu. Saya melakukannya dalam keadaan emosional karena kami kesulitan mendapatkan air minum,” kata Alfons.

Menurut Alfons, persoalan tersebut telah dibahas dalam pertemuan di tingkat desa. Pertemuan itu dihadiri pengurus RT dan RW, kepala dusun, sekretaris desa, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta sejumlah warga.

Dalam pertemuan tersebut, Alfons menyatakan kesediaannya bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas air minum. Ia juga menyampaikan akan mengganti kerusakan setelah menerima tunjangan pada September 2026.

Jenazah Alfonsius Tiba di Maumere, Pemkab Sikka Gelar Penghormatan Kedinasan

“Saya sudah menyampaikan bahwa saya siap bertanggung jawab. Saya menunggu tunjangan saya masuk pada bulan September, setelah itu saya akan mengganti kerugian dan memperbaiki kerusakan tersebut,” ujarnya.

Alfons mengaku terkejut ketika persoalan yang telah dibahas dalam pertemuan desa tersebut kemudian muncul dalam pemberitaan media pada 5 September 2026.

“Saya merasa tidak nyaman dan kaget dengan berita tersebut. Persoalan kerusakan itu sudah diselesaikan di desa dan saya sebagai pelaku sudah siap bertanggung jawab. Kenapa tiba-tiba muncul lagi dalam berita?” katanya.

Sementara itu, Ignasius Koti membantah pernah diwawancarai atau memberikan data tertulis kepada wartawan terkait pemberitaan tersebut. Ia mengatakan tidak pernah memberikan keterangan secara langsung maupun tertulis kepada wartawan.

“Saya tidak pernah diwawancarai. Saya juga tidak memberikan data tertulis kepada siapa pun untuk dimuat dalam berita,” ujar Ignasius.

Darurat Berakhir, 3.370 Warga Sikka Masih Mengungsi

Ignasius mengakui sempat merekam video ketika peristiwa kerusakan fasilitas air minum terjadi. Namun, ia membantah memberikan video tersebut kepada Gervasius Sari untuk dipublikasikan.

“Saya tidak pernah memberikan data kepada Gervasius Sari dan saya juga tidak pernah difoto untuk pemberitaan itu. Foto yang digunakan adalah foto lama tahun 2024,” katanya.

Ia juga mempersoalkan penggunaan fotonya dalam pemberitaan. Menurut Ignasius, foto yang digunakan merupakan dokumentasi lama pada 2024 ketika berlangsung pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), bukan foto yang diambil dalam peristiwa kerusakan fasilitas air minum pada Agustus 2026.

Ignasius mengatakan informasi yang dimuat dalam pemberitaan tidak sepenuhnya sesuai dengan keterangannya. Karena itu, ia meminta dilakukan klarifikasi secara terbuka mengenai sumber informasi, penggunaan nama, foto, dan keterangan yang dimuat.

Ia juga menyampaikan kemungkinan menempuh langkah hukum apabila namanya digunakan tanpa persetujuan.

Tokoh masyarakat Desa Napugera, Henderikus Hende, mengatakan persoalan di tingkat desa sebaiknya terlebih dahulu dibahas bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebelum disampaikan kepada media.

Menurut Henderikus, penyampaian persoalan secara langsung kepada media tanpa pembahasan bersama dapat menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Ia meminta setiap informasi yang akan diberitakan terlebih dahulu diverifikasi dan dibicarakan dengan pihak-pihak yang berkaitan.

Keributan Nakes dan Keluarga Pasien di RSUD TC Hillers Berujung Damai, Ini Penjelasan Kadis Kesehatan Sikka

“Saya sempat marah ketika membaca berita ini di kantor desa. Kenapa langsung dinaikkan ke media? Mengapa tidak disampaikan terlebih dahulu di desa bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat?” ujar Henderikus.

Henderikus mengatakan dirinya telah mendukung berbagai kegiatan pembangunan desa dan pernah terlibat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selama sekitar 13 tahun.

Sementara itu, La Didi, SH, selaku perwakilan pendamping hukum, membenarkan bahwa Alfons Panggo merupakan pihak yang menyebabkan kerusakan fasilitas air minum tersebut. Ia juga mengatakan persoalan itu telah dibahas dan diselesaikan melalui pertemuan di tingkat desa.

Namun, La Didi menyampaikan keberatan kliennya terhadap penggunaan nama Ignasius Koti serta keterangan yang disebut-sebut berasal dari Ignasius tanpa adanya konfirmasi langsung.

Ia mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan pengiriman somasi dan kemungkinan membuat laporan hukum terkait dugaan penggunaan nama serta pencemaran nama baik. Meski demikian, menurut La Didi, penyelesaian melalui mekanisme adat dan pemerintah desa masih terbuka.

35 KK di Napugera Hampir Sebulan Kesulitan Air, Warga Soroti Kerusakan Fasilitas Desa

“Keberatan klien kami adalah mengapa namanya diberikan kepada media tanpa melalui konfirmasi terlebih dahulu. Apalagi narasumber yang digunakan bukan orang yang memberikan keterangan,” kata La Didi.

La Didi menjelaskan, pendampingan terhadap pihak yang keberatan saat ini didasarkan pada pemberian kuasa secara lisan. Langkah selanjutnya akan ditentukan setelah pihaknya memperoleh keterangan dan bahan pendukung yang lebih lengkap.

Gervasius Sari, yang disebut dalam klarifikasi tersebut, menyampaikan keterangan berbeda. Ia mengatakan seluruh pernyataan yang dimuat dalam pemberitaan berasal dari Ignasius Koti.

Gervasius juga menyebut video dan foto yang digunakan dalam pemberitaan diperoleh dari Ignasius. Menurutnya, warga mendorong agar persoalan tersebut diberitakan karena kesulitan memperoleh air minum telah berlangsung hampir satu bulan.

Dengan adanya klarifikasi dari para pihak, terdapat perbedaan keterangan mengenai sumber informasi, video, foto, serta proses komunikasi sebelum pemberitaan diterbitkan. Kepastian mengenai pihak yang memberikan bahan pemberitaan dan proses konfirmasi yang dilakukan masih perlu ditelusuri berdasarkan bukti serta keterangan masing-masing pihak.»(rel)