MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka memproyeksikan APBD 2027 mengalami defisit Rp58,868 miliar. Proyeksi itu muncul karena pendapatan daerah diperkirakan Rp1,154 triliun, sementara belanja mencapai Rp1,213 triliun.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan kerangka awal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sikka pada Kamis malam, 13 Agustus 2026. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah masih terbatas sehingga program dan belanja harus disusun secara selektif.

“Setiap program dan belanja harus dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, target kinerja, kemampuan pendanaan, serta kesinambungan fiskal,” kata Juventus dalam pidatonya.

Untuk menutup defisit, pemerintah memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp88,268 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp29,400 miliar, terutama untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah yang jatuh tempo.

Dengan skema tersebut, pembiayaan neto sebesar Rp58,868 miliar digunakan untuk menutup defisit APBD 2027.

Bupati menegaskan angka dalam KUA dan PPAS masih merupakan kerangka awal. Proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja dan kemampuan pembiayaan masih dapat disesuaikan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD 2027.

Pemerintah daerah meminta seluruh perangkat daerah mempertajam program berdasarkan prioritas pembangunan, indikator kinerja, urgensi, efisiensi dan manfaat bagi masyarakat. Belanja juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah.

BULOG Bantah Harga Beras Premium di Sikka Tembus Rp16 Ribu, Stok Lokal Menipis

Penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan menjadi bagian dari struktur APBD yang perlu diperhitungkan dalam proses penyusunan anggaran. Pemerintah perlu memastikan proyeksi SiLPA sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Selain pembahasan APBD, dalam rapat yang sama Pemerintah Kabupaten Sikka menyampaikan persetujuan dan dukungan terhadap rekomendasi hibah tanah seluas sekitar 4.000 meter persegi kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Kabupaten Sikka.

Pemerintah menyebut hibah tersebut sebagai bagian dari sinergi untuk mendukung sarana penegakan hukum dan pelayanan publik. Proses hibah aset daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui prosedur administrasi yang berlaku.

KUA dan PPAS merupakan tahapan sebelum penyusunan dan pembahasan RAPBD 2027. Pemerintah dan DPRD selanjutnya akan membahas rincian program, kegiatan dan anggaran sebelum APBD ditetapkan.

Dengan pendapatan yang diproyeksikan Rp1,154 triliun dan belanja Rp1,213 triliun, pemerintah Kabupaten Sikka menghadapi selisih anggaran Rp58,868 miliar pada kerangka awal APBD 2027. Pemerintah menyatakan kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja dan kesinambungan fiskal daerah.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Perum BULOG Maumere membantah kabar bahwa harga beras premium di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, telah mencapai Rp16.000 per kilogram secara merata. Berdasarkan inspeksi mendadak di Pasar Alok, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kamis, 13 Agustus 2026, harga beras premium masih berada di kisaran maksimal Rp15.000 per kilogram.

Kepala Perum BULOG Maumere Marten Luther Sesa mengatakan harga Rp16.000 per kilogram memang ditemukan, tetapi hanya terjadi di Kecamatan Magepanda. Menurut dia, kondisi tersebut berkaitan dengan tingginya permintaan pedagang dan mulai menipisnya stok beras di wilayah tersebut.

“Rp16.000 per kilogram ini hanya terjadi di Kecamatan Magepanda karena permintaan para pedagang sangat tinggi, sementara kondisi stok beras menipis,” kata Marten.

Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar sepekan terakhir. Pedagang disebut terus mencari pasokan beras dari petani, sementara ketersediaan beras semakin terbatas. Kondisi itu kemudian mendorong kenaikan harga di tingkat petani di Magepanda.

Temuan di Pasar Alok menunjukkan kondisi harga yang berbeda. Selain beras premium dengan harga maksimal Rp15.000 per kilogram, harga serupa juga ditemukan pada sejumlah kios yang menjadi mitra BULOG.

Marten menegaskan harga beras premium yang disalurkan BULOG saat ini masih Rp15.150 per kilogram. Harga tersebut, kata dia, merupakan harga yang telah ditetapkan pemerintah dan belum mengalami kenaikan.

Ketahanan Pangan Dimulai dari Desa, Program Let’s Grow Perkuat Kapasitas Petani Milenial di Sikka

“Jadi perlu diluruskan bahwa harga beras premium belum ada kenaikan. Harga tersebut merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Menurut Marten, perbedaan harga di sejumlah wilayah perlu dilihat berdasarkan kondisi pasokan dan permintaan di masing-masing daerah. Dengan demikian, harga Rp16.000 per kilogram yang ditemukan di Magepanda tidak menunjukkan bahwa harga beras premium telah naik secara serentak di seluruh Kabupaten Sikka.

Di sisi lain, hasil pemantauan BULOG juga menunjukkan adanya indikasi berkurangnya pasokan beras lokal. Sejumlah kios di Maumere dan sekitarnya mulai mendapatkan beras dari luar daerah, di antaranya dari Sulawesi dan Jawa.

Masuknya pasokan dari luar daerah menjadi salah satu sumber beras bagi pedagang ketika ketersediaan produksi lokal terbatas. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan adanya tekanan pada pasokan beras lokal di Kabupaten Sikka.

BULOG Maumere melakukan sidak ke Pasar Alok untuk memeriksa kondisi harga beras setelah muncul informasi mengenai harga beras premium yang mencapai Rp16.000 per kilogram. Dari pemeriksaan tersebut, BULOG menemukan bahwa harga Rp16.000 per kilogram belum terjadi secara merata.

Marten berharap harga beras di Kabupaten Sikka tetap stabil. Namun, perkembangan stok di sejumlah wilayah, terutama Magepanda, menjadi bagian yang perlu terus dipantau seiring tingginya permintaan pedagang dan terbatasnya pasokan lokal.

Dengan demikian, kondisi beras di Sikka saat ini menunjukkan dua situasi berbeda. Harga beras premium di Pasar Alok masih berada di bawah Rp16.000 per kilogram, sementara harga Rp16.000 per kilogram ditemukan di Magepanda ketika stok beras di tingkat lokal mulai menipis.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Target ketahanan pangan Kabupaten Sikka mencapai 200 hektare. Namun, target tersebut berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih mendasar: air belum sepenuhnya sampai ke sawah petani.

Dandim 1603/Sikka Letkol Arm Denny Riesta Permana, S.Sos., secara terbuka menyebut persoalan jaringan irigasi dan pemanfaatan Bendungan Napunggete sebagai salah satu pekerjaan paling mendesak yang harus segera didorong.

Pernyataan itu disampaikan Denny saat berbincang dengan media di Maumere, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup dibangun dengan menetapkan luas lahan yang harus digarap. Target produksi akan sulit dicapai jika petani masih berhadapan dengan persoalan air, pupuk, pendampingan, hingga kepastian pasar.

TNI AD mendapat target pendampingan sekitar 200 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Mego, Paga, Talibura, Waiblama dan Magepanda. Wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari kantong produksi pangan di Kabupaten Sikka.

“Harapannya dengan ketahanan pangan kita tidak berdiri sendiri, kita berdikari, tidak mengandalkan negara lain,” ujar Denny.

Namun, di lapangan, persoalan air masih menjadi salah satu titik lemah.

TNI AD Groundbreaking Jembatan Gantung Garuda di Sikka, Akses Tiga Dusun Terisolasi Dibuka

Denny menyebut jaringan irigasi yang dibangun sejak era Presiden Soeharto telah banyak mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Saluran tersier di sejumlah wilayah juga dilaporkan mengalami kondisi serupa.

“Yang paling urgen adalah pemanfaatan Bendungan Napunggete,” tegasnya.

Menurut Denny, apabila Bendungan Napunggete dapat dioptimalkan, manfaatnya akan dirasakan wilayah Waigete dan sejumlah kecamatan di bagian timur Sikka yang memiliki potensi pertanian.

Persoalan tersebut, kata dia, terus disampaikan dalam berbagai pertemuan dengan pimpinan. Ia juga berharap dukungan yang pernah dijanjikan Menteri Pertanian untuk perbaikan jaringan pertanian di Sikka benar-benar direalisasikan.

Sebab persoalannya sederhana: tanpa air yang sampai ke sawah, sulit berbicara tentang peningkatan produksi secara berkelanjutan.

Air bukan satu-satunya persoalan.

Pupuk juga menjadi mata rantai yang tidak boleh putus. Denny menegaskan distribusi pupuk harus benar-benar sampai kepada petani.

“Pupuk tidak boleh berhenti, distribusi pupuk tidak boleh terhambat,” katanya.

Dalam pendampingan di lapangan, Babinsa bekerja bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan kelompok tani. Pendampingan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pola tanam dan panen yang sebelumnya hanya sekali menjadi lebih sering.

Namun, Denny menegaskan posisi TNI AD adalah sebagai pendamping. Dukungan pembiayaan lebih banyak berasal dari Kementerian Pertanian, CSR perusahaan dan BUMN.

Empat Truk Operasional Koperasi Merah Putih Tiba di Sikka, Belum Diserahkan karena Gerai Belum Siap

Artinya, keberhasilan target 200 hektare tidak dapat dibebankan kepada satu institusi.

Ada pemerintah yang harus memastikan infrastruktur pertanian berfungsi. Ada pihak yang harus memastikan pupuk tersedia. Ada pendamping yang membantu petani meningkatkan produktivitas. Dan ada persoalan lain yang sering kali muncul justru setelah petani berhasil menghasilkan panen: pasar.

Denny mengingatkan agar peningkatan produksi tidak berakhir dengan petani tetap berada pada posisi paling lemah dalam rantai perdagangan.

Ia mendorong hasil pertanian Sikka diserap oleh pasar lokal, termasuk melalui koperasi Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Magepanda, misalnya, memiliki potensi produksi beras. Hasil produksi tersebut, menurut Denny, dapat diserap koperasi maupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan program MBG.

Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya menciptakan permintaan bagi produk dari luar daerah. Perputaran uang juga diharapkan terjadi di dalam Sikka.

“Harapan dari Presiden, para petani harus sejahtera,” ujar Denny.

Di tengah persoalan air pertanian, Kodim 1603/Sikka juga telah membangun tujuh titik pompa hidran untuk membantu kebutuhan air masyarakat.

Teknologi tersebut memanfaatkan gravitasi sehingga tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Pemanfaatannya diarahkan untuk kebutuhan masyarakat, antara lain konsumsi, mandi dan mencuci.

Kodim 1603/Sikka Awasi Revitalisasi SMA-SMK, Temuan Ketidaksesuaian Spesifikasi Dilaporkan ke Pemerintah Pusat

Denny menyebut anggota Kodim telah mendapat pelatihan teknis untuk menangani pompa hidran tersebut. Namun, teknologi tidak akan bertahan tanpa keterlibatan masyarakat.

“Kita harus bekerja bersama masyarakat, supaya mereka ikut menjaga dan merasa memiliki,” katanya.

Kehadiran TNI AD di tengah persoalan masyarakat juga mencakup pembangunan infrastruktur.

Denny menyebut pembangunan Jembatan Watuomok kini telah mencapai sekitar 80 persen dan diharapkan selesai dalam dua hingga tiga pekan. Sementara jembatan beton di Desa Riit, Kecamatan Nita, yang menghubungkan dua dusun, telah mencapai sekitar 50 persen.

Kebutuhan pembangunan jembatan juga dilaporkan terdapat di Nirankliung, Tanawawo dan sejumlah wilayah lainnya.

Dalam pembangunan tersebut, Kodim tetap berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Sikka sebagai konsultan teknis.

Program lain yang berjalan adalah pembangunan rumah layak huni. Berdasarkan laporan Babinsa dan pemerintah desa, rumah warga yang membutuhkan renovasi dihimpun untuk kemudian dicarikan dukungan.

Denny menyebut sedikitnya 10 rumah telah dibangun dan jumlah tersebut terus bertambah.

Dandim 1603/Sikka Tekankan Disiplin dan Waspada Judi Online dalam Jam Komandan

Pembangunan dilakukan secara bertahap karena TNI AD tidak memiliki anggaran khusus seperti pemerintah daerah. Dukungan harus dicari, dilaporkan, kemudian ditindaklanjuti.

Seluruh program tersebut, menurut Denny, bermuara pada satu prinsip: TNI harus hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

“Saya perlu sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sikka, program-program TNI AD ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan rakyat,” tegasnya.

Tetapi jika berbicara tentang ketahanan pangan, persoalan paling mendasar tetap kembali pada sawah.

Target 200 hektare adalah angka yang mudah disebut. Tantangannya adalah memastikan angka tersebut memiliki tanah yang produktif, air yang tersedia, pupuk yang sampai kepada petani, pendampingan yang berjalan, serta pasar yang mampu menyerap hasil produksi dengan harga yang layak.

Jika salah satu mata rantai itu terputus, target pangan berisiko hanya menjadi angka administratif.

Karena itu, persoalan ketahanan pangan Sikka sesungguhnya bukan semata-mata berapa luas lahan yang ditargetkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah seluruh ekosistem yang menopang petani sudah disiapkan untuk membuat target tersebut benar-benar bekerja.»(rel)