Maumere, GardaFlores—Pemerintah Kabupaten Sikka menggelar Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Sikka, Jumat (17/01/2025).
Pada kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Sikka Adrianus Firminus Parera, SE., M.Si, mengatakan, partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam penyusunan Ranwal RKPD 2026 sangat penting.
Baca juga:
Pasien BPJS Mengeluhkan Layanan Obat di RSU TC Hillers Maumere
Ia menegaskan, penyusunan kali ini menjadi momentum penting karena berlangsung di masa transisi pemerintahan. Dokumen perencanaan ini mengacu pada beberapa pedoman strategis, di antaranya; Dokumen Transisi RPD 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Penjabat Bupati Sikka juga mengatakan, rancangan tersebut bersifat terbuka dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak guna menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kehadiran akademisi dalam forum ini menjadi bagian penting dalam memberikan kajian ilmiah untuk memperkuat substansi dokumen perencanaan,” tandasnya.
Baca juga:
Tidak Ada Dokter Anestesi, Antonius Meninggal Sebelum Dioperasi di RSU TC Hillers Maumere
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil dalam sambutannya mengatakan, penyusunan RKPD harus melalui proses uji publik yang komprehensif dan berdasarkan kajian akademis. Ia menyampaikan bahwa gambaran awal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta evaluasi kinerja keuangan daerah perlu menjadi dasar yang kuat dalam menyusun arah pembangunan ke depan.
Selain itu, Stefanus juga menekankan isu-isu strategis yang menjadi tantangan utama Kabupaten Sikka, termasuk; Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, Penguatan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM.
Baca juga:
Femy Bapa Dilantik Lagi Sebagai Penjabat Sekda Sikka
“Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar kepada UMKM dan penyandang disabilitas melalui program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi,” tambahnya.
Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk tahun 2026 dan seterusnya.»
(rel)
