Oleh: Stefanus Bajo, S.Sos.

Digitalisasi pengelolaan pajak daerah merupakan salah satu langkah penting dalam memperbaiki tata kelola pendapatan pemerintah. Namun, keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari banyaknya perangkat yang dipasang atau meningkatnya angka penerimaan. Sistem yang dibangun harus mampu menjamin keakuratan data, memberikan kepastian kepada wajib pajak, melindungi informasi usaha, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam konteks itu, rencana Pemerintah Kabupaten Sikka menerapkan Alat Perekam Data Transaksi (PEDATI) pada objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) patut mendapat dukungan sekaligus pengawasan publik.

Sebagaimana diberitakan GardaFlores pada 4 November 2026, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, meminta para pelaku usaha mencatat dan melaporkan transaksi sesuai aktivitas usaha sebenarnya. Pemerintah daerah juga menyatakan akan mengedepankan pembinaan dan pendampingan sebelum mengambil langkah penegakan aturan.

Arah kebijakan tersebut memiliki arti penting bagi pengelolaan pendapatan daerah. Selama transaksi usaha menjadi salah satu dasar penghitungan pajak, keakuratan pencatatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan perpajakan.

Namun, penerapan PEDATI tidak boleh berhenti pada pemasangan perangkat. Pemerintah harus memastikan teknologi tersebut bekerja secara tepat, pelaku usaha memahami kewajibannya, dan data yang dikumpulkan dikelola secara bertanggung jawab.

Pajak Daerah dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Karena itu, kepatuhan perpajakan memiliki hubungan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah menyediakan kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu.

Undang-undang tersebut membedakan subjek pajak dan wajib pajak PBJT. Konsumen merupakan subjek pajak, sedangkan orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu merupakan wajib pajak.

Dasar pengenaan PBJT pada prinsipnya adalah jumlah yang dibayarkan konsumen. Dengan demikian, pencatatan transaksi yang akurat menjadi penting karena berkaitan dengan penghitungan kewajiban perpajakan.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban tersebut sesuai ketentuan. Pencatatan transaksi tidak boleh dimanipulasi, dikurangi, atau dilaporkan secara tidak sesuai dengan aktivitas usaha sebenarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan mekanisme pemungutan berjalan berdasarkan aturan yang jelas. Penetapan objek pajak, tarif, tata cara pelaporan, serta kewajiban para pihak tidak boleh hanya bergantung pada penjelasan lisan atau kebijakan teknis yang tidak diketahui wajib pajak.

Kabupaten Sikka sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah. Penerapan PEDATI perlu berjalan sejalan dengan kerangka peraturan tersebut dan ketentuan nasional yang mengaturnya.

PEDATI Bukan Sekadar Perangkat Perekam

Kehadiran teknologi dalam administrasi perpajakan dapat membantu pemerintah memperoleh data transaksi yang lebih akurat. Sistem perekaman juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan memudahkan proses pencocokan antara transaksi usaha dengan laporan perpajakan.

Akan tetapi, teknologi bukan jaminan bahwa seluruh persoalan administrasi pajak otomatis terselesaikan.

Keakuratan data sangat bergantung pada cara perangkat dipasang, sistem yang digunakan, kestabilan jaringan, kesesuaian dengan perangkat kasir, serta kemampuan petugas dalam mengoperasikannya.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Badan Pendapatan Daerah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana PEDATI akan diterapkan. Pelaku usaha perlu mengetahui jenis transaksi yang direkam, mekanisme pengiriman data, hubungan perangkat dengan sistem kasir, serta bagaimana pemerintah menggunakan informasi yang diperoleh.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pemasangan perangkat tidak mengganggu kegiatan operasional usaha. Gangguan jaringan, kerusakan alat, kesalahan pencatatan, atau ketidaksesuaian sistem harus memiliki prosedur penanganan yang jelas.

Hal ini penting karena kondisi usaha di Kabupaten Sikka tidak seragam. Ada pelaku usaha yang sudah menggunakan sistem kasir digital, tetapi ada pula yang masih mengandalkan pencatatan sederhana. Perbedaan kapasitas tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan.

Penerapan PEDATI secara bertahap, disertai sosialisasi dan pendampingan teknis, dapat membantu mengurangi kesalahan serta mencegah beban administrasi yang tidak perlu bagi pelaku usaha.

Kerahasiaan Data Harus Menjadi Jaminan

Satu persoalan yang tidak boleh diabaikan dalam penggunaan sistem digital adalah keamanan informasi.

Data transaksi usaha bukan sekadar angka untuk menghitung pajak. Informasi tersebut juga dapat menggambarkan omzet, pola penjualan, aktivitas ekonomi, serta kondisi usaha seseorang atau badan usaha.

Karena itu, keterbukaan dalam perpajakan tidak boleh ditafsirkan sebagai kebebasan membuka seluruh data usaha kepada publik.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur larangan bagi pejabat dan tenaga ahli untuk memberitahukan kepada pihak lain informasi yang diperoleh dari wajib pajak dalam pelaksanaan tugas perpajakan, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan data wajib pajak memiliki batas dan tanggung jawab hukum.

Pemerintah Kabupaten Sikka perlu memastikan adanya pembatasan akses terhadap data transaksi, pengamanan sistem, pencatatan penggunaan informasi, serta pengawasan terhadap pihak yang diberi kewenangan mengelolanya.

Apabila dalam pelaksanaan PEDATI pemerintah bekerja sama dengan penyedia teknologi atau pihak ketiga, tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan data juga harus dijelaskan secara tegas.

Kepercayaan pelaku usaha tidak akan tumbuh apabila mereka diminta membuka data transaksi, tetapi tidak memperoleh kepastian mengenai siapa yang dapat mengakses dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.

Transparansi Pemerintah Harus Berjalan Bersamaan

Tuntutan transparansi tidak boleh hanya diarahkan kepada pelaku usaha.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana pajak yang dipungut dikelola dan dimanfaatkan. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penerimaan pajak daerah, penggunaannya dalam APBD, serta kontribusinya terhadap pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan.

Transparansi pemerintah tidak berarti membuka data transaksi setiap wajib pajak. Yang perlu disampaikan kepada publik adalah informasi agregat mengenai penerimaan, cakupan penerapan PEDATI, biaya pengadaan dan pemeliharaan sistem, serta hasil evaluasi kebijakan.

Dengan cara itu, pemerintah dapat menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak hanya memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha, tetapi juga memperbaiki akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha seharusnya tidak dibangun atas dasar saling curiga. Pemerintah menyediakan regulasi dan sistem yang dapat dipercaya, sedangkan pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan secara jujur.

Keduanya memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mendukung pembangunan daerah.

Keberhasilan Harus Diukur dengan Hasil

Penerapan PEDATI perlu disertai ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi secara berkala.

Peningkatan penerimaan pajak memang menjadi salah satu indikator. Namun, pemerintah juga perlu mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, keakuratan data transaksi, jumlah perangkat yang berfungsi, cakupan usaha yang terlayani, gangguan teknis, serta penyelesaian pengaduan dari pelaku usaha.

Evaluasi juga harus memperhitungkan biaya pengadaan, pemeliharaan, dan pengoperasian sistem. Teknologi yang membutuhkan biaya besar tetapi tidak sebanding dengan manfaatnya tentu perlu diperbaiki.

Pemerintah Kabupaten Sikka dapat menyampaikan laporan evaluasi secara berkala agar masyarakat mengetahui perkembangan penerapan PEDATI berdasarkan data yang dapat diperiksa.

Hasil evaluasi tersebut juga dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan, memperluas penerapan, atau menyesuaikan mekanisme pelayanan apabila ditemukan kendala di lapangan.

Pendekatan pembinaan yang disampaikan Bupati Sikka patut dipertahankan. Pelaku usaha harus memperoleh informasi dan kesempatan untuk memahami sistem sebelum pemerintah mengambil langkah penegakan aturan. Namun, pembinaan harus disertai penerapan ketentuan yang konsisten dan tidak diskriminatif.

Tidak boleh ada pelaku usaha yang diperlakukan berbeda tanpa dasar hukum. Demikian pula, kesalahan teknis yang bukan disebabkan oleh kesengajaan wajib pajak harus dibedakan dari tindakan yang memang melanggar kewajiban perpajakan.

Pada akhirnya, penerapan PEDATI merupakan kesempatan bagi Kabupaten Sikka untuk memperbaiki administrasi perpajakan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Dukungan terhadap kebijakan ini harus disertai tuntutan agar pemerintah bekerja secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. Pelaku usaha harus patuh, tetapi pemerintah juga harus memberikan kepastian, perlindungan data, dan pelayanan yang layak.

Pajak bukan sekadar urusan pemerintah memungut dan masyarakat memenuhi kewajiban. Pajak merupakan bagian dari hubungan tanggung jawab antara negara, pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat dalam membiayai kepentingan bersama.

PEDATI akan benar-benar berarti apabila teknologi tersebut membuat pelaku usaha semakin tertib, pemerintah semakin akuntabel, data semakin terlindungi, dan masyarakat semakin percaya terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Di situlah ukuran kemajuan pengelolaan pajak daerah Sikka: bukan hanya meningkatnya penerimaan, tetapi tumbuhnya tata kelola yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.»

Oleh: Karel Pandu

Pembangunan jalan nasional merupakan bagian penting dari upaya pemerintah membuka konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, dan menggerakkan perekonomian daerah. Di Pulau Flores, jalan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman, kawasan pertanian, sentra perdagangan, hingga destinasi pariwisata memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat.

Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari panjang jalan yang berhasil diperbaiki atau besarnya anggaran yang telah digunakan. Cara proyek itu dilaksanakan, dampaknya terhadap masyarakat, serta penyelesaian hak warga yang terdampak juga harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan.

Polemik lahan di Desa Dile, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, dalam proyek preservasi jalan nasional Ende–Wolowaru–T Junction Kelimutu memperlihatkan pentingnya persoalan tersebut.

Paket pekerjaan tahun anggaran 2025 itu mencakup ruas sepanjang 77 kilometer dengan nilai kontrak sekitar Rp30,05 miliar yang bersumber dari APBN. PT Bina Citra Teknik Cahaya (BCTC) menjadi penyedia jasa pelaksana. Salah satu lingkup pekerjaan dalam paket tersebut adalah penanganan longsoran sepanjang 912 meter pada tujuh titik.

Di Desa Dile, Amatus Setu mengaku 17 petak sawah miliknya tertimbun material galian proyek. Ia juga menyebut sejumlah tanaman produktif terdampak dan sawahnya tidak lagi dapat menghasilkan seperti sebelum pekerjaan dilakukan.

Amatus menyampaikan tuntutan kompensasi atas kerugian tersebut. Dalam pemberitaan sebelumnya, ia menyebut hasil panen sawahnya sebelum proyek dapat mencapai sekitar 20 karung gabah sebanyak dua kali dalam setahun.

Keterangan itu merupakan pengakuan pemilik lahan yang perlu diperiksa melalui pendataan dan verifikasi lapangan. Namun, persoalan yang disampaikannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperdebatkan besar kecilnya nilai tuntutan.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana lahan tersebut digunakan dalam pekerjaan proyek, atas dasar persetujuan seperti apa material galian ditempatkan di sana, serta siapa yang bertanggung jawab memulihkan kondisi lahan atau menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan.

Warga Dile Tagih Ganti Rugi Lahan Proyek Jalan, Marianus Sebut APBN Tak Menganggarkan

Pernyataan anggota DPRD Ende dari Partai NasDem, Yohanes Marianus Kota, mengenai tidak tersedianya anggaran khusus pembebasan lahan dalam paket preservasi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat.

Memang, anggaran sebuah proyek memiliki batasan sesuai perencanaan dan dokumen kontraknya. Penyedia jasa tidak dapat begitu saja dibebani kewajiban di luar ruang lingkup pekerjaan yang disepakati. Sebaliknya, ketiadaan pos anggaran dalam satu paket pekerjaan juga tidak dengan sendirinya menghapus hak masyarakat atau meniadakan kewajiban pihak yang menyebabkan kerugian.

Di sinilah persoalan Desa Dile perlu dilihat dengan membedakan dua hal: pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan kerusakan lahan akibat aktivitas pekerjaan konstruksi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memasukkan pembangunan jalan umum sebagai salah satu kegiatan yang dapat menggunakan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pasal 4 menyebut pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah dan pendanaan untuk kepentingan umum. Pasal 9 menegaskan bahwa pengadaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Sumber pendanaan pengadaan tanah juga tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pos dalam anggaran pekerjaan konstruksi. Pasal 52 mengatur bahwa pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari APBN dan/atau APBD. Pasal 53 mengatur bahwa pendanaan tersebut dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, pernyataan bahwa pemerintah daerah otomatis menjadi pihak yang bertanggung jawab atas seluruh pembebasan lahan proyek jalan nasional tidak dapat dijadikan kesimpulan tanpa memeriksa kewenangan dan dokumen proyek.

Hal yang sama berlaku terhadap penggunaan program Instruksi Jalan Daerah atau IJD. Program yang berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tersebut secara khusus mengatur percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Karena proyek Ende–Wolowaru–T Junction Kelimutu merupakan paket preservasi jalan nasional, ketentuan IJD tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk menetapkan pembagian tanggung jawab pembebasan lahannya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan membedakan pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan preservasi sebagai bagian dari kegiatan pembangunan jalan umum. Preservasi sendiri mencakup pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, rekonstruksi, hingga pelebaran menuju standar.

Pembedaan tersebut penting dalam membaca persoalan Desa Dile.

Jika lahan warga memang dibutuhkan untuk pembangunan atau pelebaran badan jalan, maka status tanah, kebutuhan pengadaan, instansi yang memerlukan tanah, serta mekanisme pemberian ganti kerugian harus ditelusuri melalui ketentuan pengadaan tanah.

FOTO: KORAN TIMOR

Namun, jika persoalannya adalah material galian hasil penanganan longsor ditempatkan di atas sawah atau kebun milik warga hingga merusak fungsi lahan, persoalannya tidak otomatis menjadi pengadaan tanah. Harus diperiksa apakah penggunaan lahan telah mendapat persetujuan, apa isi kesepakatan dengan pemilik, bagaimana kewajiban pemulihan diatur, dan sejauh mana aktivitas proyek menyebabkan kerugian.

Perbedaan ini bukan sekadar persoalan istilah hukum. Penentuan kategori masalah akan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dan mekanisme apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Dalam kasus Desa Dile, terdapat satu keterangan penting yang semestinya tidak diabaikan. Kepala Satker PJN Wilayah IV NTT, Wilhelmus Sugu Djawa, pernah menyatakan kepada media bahwa pihak pelaksana akan memberikan kompensasi kepada warga terdampak dan memperbaiki area sawah setelah seluruh pekerjaan proyek selesai.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pemberitaan pada November 2025, ketika persoalan kebun dan akses air warga mulai mendapat perhatian. Satker juga menyebut pihak pelaksana telah mengganti pipa air sepanjang 300 meter, lebih panjang dari permintaan warga sepanjang 230 meter.

Pernyataan itu belum dengan sendirinya membuktikan seluruh kewajiban telah dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Namun, keterangan pejabat pelaksana jalan tersebut memberikan dasar yang jelas bagi publik untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Apa bentuk kompensasi yang dijanjikan? Siapa saja warga yang tercakup? Bagaimana kondisi sawah yang harus dipulihkan? Apakah ada berita acara yang memuat kesepakatan tersebut? Dan apakah seluruh kewajiban yang disampaikan pada 2025 sudah dilaksanakan?

Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui dokumen dan pemeriksaan lapangan.

PT BCTC juga telah menyampaikan pandangannya. Perwakilan perusahaan menyatakan komunikasi dengan pemilik lahan masih berjalan dan perbedaan nominal menjadi salah satu kendala penyelesaian. Pimpinan perusahaan menyebut penataan lahan menjadi terasering dilakukan berdasarkan arahan dan persetujuan warga di lokasi.

Keterangan tersebut perlu mendapat ruang yang sama dalam pembahasan. Akan tetapi, klaim persetujuan tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. Isi berita acara sosialisasi, siapa saja yang hadir, bentuk persetujuan yang diberikan, serta batas penggunaan lahan perlu diperiksa.

Persetujuan untuk menempatkan material galian sementara, misalnya, tidak otomatis dapat ditafsirkan sebagai persetujuan untuk mengubah fungsi sawah secara permanen. Begitu pula kesediaan warga membantu kelancaran proyek tidak dapat langsung dianggap sebagai pelepasan hak atas tanah atau penghapusan kewajiban pemulihan.

FOTO: KORAN TIMOR

Perbedaan nilai tuntutan dan penawaran juga membutuhkan keterbukaan. Nilai yang disebut dalam sejumlah pemberitaan berubah sepanjang proses komunikasi. Karena itu, kedua pihak perlu menyampaikan posisi terakhir secara tertulis, lengkap dengan dasar perhitungan masing-masing.

Penilaian kerugian tidak semestinya hanya berpatokan pada satu angka yang diajukan pemilik atau satu angka yang ditawarkan perusahaan. Kondisi lahan sebelum dan sesudah pekerjaan, luas area yang terdampak, jumlah dan jenis tanaman, produktivitas sawah, serta kemungkinan pemulihan fungsi lahan perlu diperiksa.

Dalam proses pengadaan tanah formal, UU Nomor 2 Tahun 2012 mengatur penilaian objek ganti kerugian berdasarkan bidang tanah, termasuk tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Penilai ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan hasil penilaiannya menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.

Apabila persoalan Desa Dile ternyata merupakan kerusakan atau kerugian akibat pekerjaan konstruksi di luar proses pengadaan tanah formal, mekanisme penilaiannya harus disesuaikan dengan dasar hubungan hukum dan kesepakatan para pihak. Mekanisme penitipan ganti kerugian atau konsinyasi di pengadilan juga tidak bisa digunakan secara otomatis untuk setiap perselisihan antara pemilik lahan dan kontraktor. Ketentuan tersebut memiliki prasyarat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Karena itu, penyelesaian tidak boleh berhenti pada perdebatan tentang siapa yang memiliki anggaran. Satker PJN Wilayah IV NTT perlu menjelaskan dokumen perencanaan, batas ruang milik jalan, lingkup kontrak, lokasi penempatan material, serta kesepakatan yang pernah dibuat dengan warga.

PT BCTC perlu membuka catatan penggunaan lahan dan penanganan material, menjelaskan dasar penataan sawah menjadi terasering, serta menunjukkan kewajiban yang telah dan belum dipenuhi. Jika ada kerusakan yang menjadi tanggung jawab pekerjaan atau kewajiban pemulihan yang telah disepakati, penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dasar tersebut.

Rusak dalam Hitungan Bulan, Jalan Rp6,84 Miliar di Ende Disorot, Pengawasan Proyek Dipertanyakan

Pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah desa juga memiliki peran penting untuk mempertemukan para pihak, membantu memeriksa dokumen, memfasilitasi pengukuran, serta memastikan warga mendapatkan informasi yang jelas. DPRD Ende dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan meminta penjelasan dari instansi terkait dan mengawal tindak lanjut persoalan tersebut.

Di sisi warga, klaim kerugian perlu disertai bukti kepemilikan atau penguasaan lahan, kondisi sebelum pekerjaan, dokumentasi kerusakan, serta perhitungan kerugian yang dapat diuji. Langkah ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan agar tuntutan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepentingan umum memang harus menjadi dasar pembangunan infrastruktur. Namun, kepentingan umum tidak boleh diterjemahkan sebagai kebebasan menggunakan tanah masyarakat tanpa kepastian mengenai persetujuan, pemulihan, atau penyelesaian hak pemiliknya.

Apabila masyarakat secara sukarela mengizinkan tanahnya digunakan untuk pekerjaan tertentu, persetujuan itu harus jelas dan terdokumentasi. Harus ada batas lokasi, tujuan penggunaan, jangka waktu, serta kesepakatan mengenai pemulihan dan kerugian yang mungkin timbul.

Sebaliknya, tuntutan warga juga harus diselesaikan berdasarkan keadaan sebenarnya, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau pernyataan sepihak. Keadilan membutuhkan pemeriksaan yang terbuka terhadap seluruh bukti dan keterangan.

Kasus Desa Dile seharusnya tidak berakhir dengan saling melempar tanggung jawab antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat. Pemerintah harus menjelaskan kewenangannya, kontraktor harus mempertanggungjawabkan pekerjaan serta kesepakatannya, dan pemilik lahan harus memperoleh kepastian atas hak yang dapat dibuktikan.

Pembangunan jalan nasional memang membawa manfaat luas bagi masyarakat Flores. Namun, manfaat itu tidak boleh dibangun dengan meninggalkan persoalan yang tidak diselesaikan pada tingkat warga terdampak.

Jalan yang telah selesai diperbaiki adalah hasil pembangunan fisik. Tetapi penyelesaian dampak terhadap masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pembangunan itu sendiri.

Desa Dile tidak membutuhkan perdebatan yang terus berulang mengenai siapa yang paling benar. Yang dibutuhkan adalah dokumen dibuka, kondisi lahan diperiksa, kesepakatan diverifikasi, kerugian dinilai secara objektif, dan pihak yang memang bertanggung jawab menuntaskan kewajibannya.

Jalan Trans Flores harus menjadi jalan kemajuan bagi masyarakat, bukan meninggalkan ketidakpastian bagi warga yang lahannya terdampak oleh proses pembangunannya.»

Oleh: dr. Roy Boris
Dokter Umum (PTT), bertugas di KSM Penyakit Dalam RSUD dr. T.C. Hillers Maumere

Gigitan ular berbisa bukan sekadar luka pada kulit. Bisa ular dapat menimbulkan gangguan pada sistem pembekuan darah, saraf, otot, jaringan tubuh hingga ginjal. Karena efek tersebut dapat berkembang setelah kejadian gigitan, setiap gigitan yang dicurigai berasal dari ular berbisa perlu diperlakukan sebagai keadaan darurat medis.

Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, risiko perjumpaan dengan ular tidak dapat dilepaskan dari aktivitas di kebun, ladang, hutan, halaman rumah maupun kegiatan pada malam hari. Persoalannya, tanda awal gigitan tidak selalu menggambarkan beratnya keracunan. Luka dapat terlihat kecil dan korban dapat merasa masih baik, sementara efek bisa berkembang secara sistemik.

Secara global, WHO memperkirakan sekitar 5,4 juta orang digigit ular setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8–2,7 juta mengalami keracunan akibat bisa ular dan sekitar 81.410–137.880 orang meninggal setiap tahun. Gigitan ular juga dapat menyebabkan kelumpuhan, gangguan pembekuan darah, kerusakan jaringan dan gagal ginjal yang bersifat irreversible.

Di Indonesia, data epidemiologi gigitan ular masih belum lengkap. Kementerian Kesehatan pernah menggunakan estimasi sekitar 135.000 kasus gigitan ular per tahun berdasarkan data Indonesia Toxinology Society, dengan perkiraan sekitar 10 persen berujung pada kematian. Angka tersebut merupakan estimasi, bukan angka surveilans nasional yang mencatat seluruh kejadian.

Indonesia sendiri memiliki lebih dari 300 spesies ular. Penelitian mengenai persebaran ular di Indonesia yang terbit pada 2025 mencatat lebih dari 300 spesies, termasuk kelompok Elapidae dan Viperidae yang menjadi bagian penting dalam kajian ular berbisa. Namun, hanya sebagian spesies yang dikategorikan WHO sebagai ular dengan kepentingan medis tinggi.

WHO membagi ular berbisa yang memiliki kepentingan medis ke dalam dua kategori. Kategori 1 merupakan kelompok dengan kepentingan medis tertinggi, yakni ular berbisa tinggi yang umum atau tersebar luas dan menimbulkan banyak kasus dengan tingkat kesakitan, kecacatan atau kematian yang tinggi. Kategori 2 mencakup ular yang juga mampu menyebabkan kesakitan, kecacatan atau kematian, tetapi lebih jarang menyebabkan gigitan serius atau data epidemiologinya masih terbatas.

Mengapa Pendonor Darah Layak Masuk Daftar Menantu Idaman?

Untuk Indonesia bagian barat garis Wallace, WHO mencantumkan antara lain kobra Jawa (Naja sputatrix) dan viper Russell (Daboia siamensis) dalam kategori dengan kepentingan medis tertinggi. Sementara Trimeresurus insularis, yang tersebar di sejumlah wilayah Kepulauan Sunda Kecil, termasuk kategori kepentingan medis sekunder.

Perbedaan jenis ular menyebabkan perbedaan efek bisa. Sebagian bisa terutama memengaruhi sistem pembekuan darah, sebagian menyerang sistem saraf hingga menyebabkan kelumpuhan otot pernapasan, sementara jenis tertentu dapat menyebabkan kerusakan otot, jaringan dan ginjal.

Ginjal dapat mengalami cedera melalui beberapa mekanisme. Gangguan aliran darah akibat perdarahan atau tekanan darah yang turun dapat mengurangi perfusi ginjal. Kerusakan sel darah merah, kerusakan otot yang berat, gangguan pembekuan dan mikrotrombosis juga dapat mengganggu fungsi ginjal. Pada jenis tertentu, komponen bisa bahkan dapat memberikan efek toksik langsung terhadap jaringan ginjal. Berbagai mekanisme tersebut dapat berlangsung sendiri-sendiri atau bersamaan.

Kondisi tersebut dikenal sebagai cedera ginjal akut atau acute kidney injury (AKI). Salah satu tanda klinis yang perlu diperhatikan adalah penurunan produksi urine atau bahkan tidak adanya urine. Urine juga dapat berubah menjadi gelap, terutama bila terjadi hemolisis atau kerusakan otot. Pada kondisi berat, pasien dapat mengalami gangguan elektrolit, penurunan kesadaran dan komplikasi lain yang membutuhkan penanganan di rumah sakit. Diagnosis tidak hanya berdasarkan gejala, tetapi juga memerlukan pemantauan produksi urine serta pemeriksaan laboratorium, termasuk fungsi ginjal.

Tidak semua korban gigitan ular akan mengalami cedera ginjal akut. Risikonya bergantung pada jenis ular, karakteristik bisa, jumlah bisa yang masuk, kondisi korban, tingkat keparahan keracunan dan kecepatan mendapatkan pertolongan medis.

Karena itu, masyarakat tidak perlu menunggu sampai korban terlihat parah. Pembengkakan yang semakin luas, perdarahan spontan seperti mimisan atau gusi berdarah, mudah memar, kelopak mata turun, gangguan penglihatan, kelemahan atau kelumpuhan, kesulitan berbicara, kesulitan bernapas, urine berwarna gelap, produksi urine yang berkurang hingga penurunan kesadaran merupakan tanda yang membutuhkan penanganan medis segera. WHO menempatkan gangguan pembekuan, tanda neurotoksisitas, gangguan ginjal akut, urine gelap akibat hemolisis atau rhabdomiolisis sebagai tanda penting keracunan sistemik yang dapat menjadi indikasi pemberian antivenom oleh tenaga medis.

Pertolongan pertama justru harus diarahkan agar kondisi korban tidak semakin buruk. Setelah terkena gigitan, korban perlu segera menjauh dari lokasi ular, tetap tenang, membatasi pergerakan dan mengimobilisasi bagian tubuh yang terkena. Cincin, gelang atau benda ketat di sekitar bagian yang tergigit sebaiknya dilepas sebelum pembengkakan terjadi. Korban kemudian dibawa secepat mungkin ke fasilitas kesehatan.

Pasien Penyakit Kronis Berisiko Terabaikan dalam Penanganan Gempa Flores

Jika ular masih berada di lokasi, jangan mencoba menangkap atau membunuhnya. Bila aman dilakukan, foto ular dari jarak jauh dapat membantu tenaga medis dalam memperkirakan jenis ular. Keselamatan korban tetap menjadi prioritas.

Berbagai tindakan tradisional yang tidak terbukti secara medis juga perlu dihindari. Menyayat luka, mengisap darah atau bisa dari luka, menggunakan bahan tertentu, memberikan ramuan tradisional, menggosok atau memijat lokasi gigitan, maupun memasang torniket ketat dapat menimbulkan cedera tambahan dan menunda pasien memperoleh penanganan yang tepat. WHO secara khusus menganjurkan agar metode-metode tersebut tidak digunakan.

Penanganan cepat penting karena terapi gigitan ular bukan hanya bertujuan mengatasi komplikasi setelah organ mengalami kerusakan. Pada kasus keracunan yang memenuhi indikasi, antivenom merupakan terapi spesifik untuk menetralkan efek bisa, disertai penanganan suportif sesuai kondisi pasien. Keterlambatan dapat membuat kerusakan jaringan, gangguan pembekuan, kelumpuhan atau cedera ginjal berkembang lebih jauh.

Pencegahan tetap menjadi bagian penting. Lingkungan sekitar rumah perlu dijaga agar tidak menjadi tempat persembunyian ular. Saat berjalan pada malam hari, gunakan penerangan. Ketika bekerja di kebun atau ladang, gunakan alas kaki yang sesuai dan berhati-hati saat memindahkan kayu, batu atau benda lain yang dapat menjadi tempat persembunyian ular. WHO juga merekomendasikan langkah-langkah pencegahan seperti menjaga lingkungan sekitar rumah tetap bersih dan menggunakan penerangan ketika beraktivitas di luar pada malam hari.

Gigitan ular berlangsung dalam hitungan detik, tetapi efek bisa dapat berkembang selama berjam-jam dan menyebabkan komplikasi yang lebih berat. Masyarakat tidak harus mampu mengenali semua jenis ular berbisa. Yang lebih penting adalah mengenali keadaan darurat, membatasi pergerakan korban, mengimobilisasi bagian yang tergigit, menghindari pertolongan yang berbahaya dan segera membawa korban ke fasilitas kesehatan.

Dalam kasus gigitan ular berbisa, waktu bukan hanya menentukan seberapa cepat luka ditangani. Waktu juga dapat menentukan seberapa jauh efek bisa berkembang dan apakah organ vital, termasuk ginjal, dapat diselamatkan.»