Oleh: Karel Pandu

Pembangunan jalan nasional merupakan bagian penting dari upaya pemerintah membuka konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, dan menggerakkan perekonomian daerah. Di Pulau Flores, jalan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman, kawasan pertanian, sentra perdagangan, hingga destinasi pariwisata memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat.

Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari panjang jalan yang berhasil diperbaiki atau besarnya anggaran yang telah digunakan. Cara proyek itu dilaksanakan, dampaknya terhadap masyarakat, serta penyelesaian hak warga yang terdampak juga harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan.

Polemik lahan di Desa Dile, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, dalam proyek preservasi jalan nasional Ende–Wolowaru–T Junction Kelimutu memperlihatkan pentingnya persoalan tersebut.

Paket pekerjaan tahun anggaran 2025 itu mencakup ruas sepanjang 77 kilometer dengan nilai kontrak sekitar Rp30,05 miliar yang bersumber dari APBN. PT Bina Citra Teknik Cahaya (BCTC) menjadi penyedia jasa pelaksana. Salah satu lingkup pekerjaan dalam paket tersebut adalah penanganan longsoran sepanjang 912 meter pada tujuh titik.

Di Desa Dile, Amatus Setu mengaku 17 petak sawah miliknya tertimbun material galian proyek. Ia juga menyebut sejumlah tanaman produktif terdampak dan sawahnya tidak lagi dapat menghasilkan seperti sebelum pekerjaan dilakukan.

Amatus menyampaikan tuntutan kompensasi atas kerugian tersebut. Dalam pemberitaan sebelumnya, ia menyebut hasil panen sawahnya sebelum proyek dapat mencapai sekitar 20 karung gabah sebanyak dua kali dalam setahun.

Keterangan itu merupakan pengakuan pemilik lahan yang perlu diperiksa melalui pendataan dan verifikasi lapangan. Namun, persoalan yang disampaikannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperdebatkan besar kecilnya nilai tuntutan.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana lahan tersebut digunakan dalam pekerjaan proyek, atas dasar persetujuan seperti apa material galian ditempatkan di sana, serta siapa yang bertanggung jawab memulihkan kondisi lahan atau menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan.

Warga Dile Tagih Ganti Rugi Lahan Proyek Jalan, Marianus Sebut APBN Tak Menganggarkan

Pernyataan anggota DPRD Ende dari Partai NasDem, Yohanes Marianus Kota, mengenai tidak tersedianya anggaran khusus pembebasan lahan dalam paket preservasi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat.

Memang, anggaran sebuah proyek memiliki batasan sesuai perencanaan dan dokumen kontraknya. Penyedia jasa tidak dapat begitu saja dibebani kewajiban di luar ruang lingkup pekerjaan yang disepakati. Sebaliknya, ketiadaan pos anggaran dalam satu paket pekerjaan juga tidak dengan sendirinya menghapus hak masyarakat atau meniadakan kewajiban pihak yang menyebabkan kerugian.

Di sinilah persoalan Desa Dile perlu dilihat dengan membedakan dua hal: pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan kerusakan lahan akibat aktivitas pekerjaan konstruksi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memasukkan pembangunan jalan umum sebagai salah satu kegiatan yang dapat menggunakan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pasal 4 menyebut pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah dan pendanaan untuk kepentingan umum. Pasal 9 menegaskan bahwa pengadaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Sumber pendanaan pengadaan tanah juga tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pos dalam anggaran pekerjaan konstruksi. Pasal 52 mengatur bahwa pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari APBN dan/atau APBD. Pasal 53 mengatur bahwa pendanaan tersebut dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, pernyataan bahwa pemerintah daerah otomatis menjadi pihak yang bertanggung jawab atas seluruh pembebasan lahan proyek jalan nasional tidak dapat dijadikan kesimpulan tanpa memeriksa kewenangan dan dokumen proyek.

Hal yang sama berlaku terhadap penggunaan program Instruksi Jalan Daerah atau IJD. Program yang berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tersebut secara khusus mengatur percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Karena proyek Ende–Wolowaru–T Junction Kelimutu merupakan paket preservasi jalan nasional, ketentuan IJD tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk menetapkan pembagian tanggung jawab pembebasan lahannya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan membedakan pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan preservasi sebagai bagian dari kegiatan pembangunan jalan umum. Preservasi sendiri mencakup pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, rekonstruksi, hingga pelebaran menuju standar.

Pembedaan tersebut penting dalam membaca persoalan Desa Dile.

Jika lahan warga memang dibutuhkan untuk pembangunan atau pelebaran badan jalan, maka status tanah, kebutuhan pengadaan, instansi yang memerlukan tanah, serta mekanisme pemberian ganti kerugian harus ditelusuri melalui ketentuan pengadaan tanah.

FOTO: KORAN TIMOR

Namun, jika persoalannya adalah material galian hasil penanganan longsor ditempatkan di atas sawah atau kebun milik warga hingga merusak fungsi lahan, persoalannya tidak otomatis menjadi pengadaan tanah. Harus diperiksa apakah penggunaan lahan telah mendapat persetujuan, apa isi kesepakatan dengan pemilik, bagaimana kewajiban pemulihan diatur, dan sejauh mana aktivitas proyek menyebabkan kerugian.

Perbedaan ini bukan sekadar persoalan istilah hukum. Penentuan kategori masalah akan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dan mekanisme apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Dalam kasus Desa Dile, terdapat satu keterangan penting yang semestinya tidak diabaikan. Kepala Satker PJN Wilayah IV NTT, Wilhelmus Sugu Djawa, pernah menyatakan kepada media bahwa pihak pelaksana akan memberikan kompensasi kepada warga terdampak dan memperbaiki area sawah setelah seluruh pekerjaan proyek selesai.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pemberitaan pada November 2025, ketika persoalan kebun dan akses air warga mulai mendapat perhatian. Satker juga menyebut pihak pelaksana telah mengganti pipa air sepanjang 300 meter, lebih panjang dari permintaan warga sepanjang 230 meter.

Pernyataan itu belum dengan sendirinya membuktikan seluruh kewajiban telah dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Namun, keterangan pejabat pelaksana jalan tersebut memberikan dasar yang jelas bagi publik untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Apa bentuk kompensasi yang dijanjikan? Siapa saja warga yang tercakup? Bagaimana kondisi sawah yang harus dipulihkan? Apakah ada berita acara yang memuat kesepakatan tersebut? Dan apakah seluruh kewajiban yang disampaikan pada 2025 sudah dilaksanakan?

Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui dokumen dan pemeriksaan lapangan.

PT BCTC juga telah menyampaikan pandangannya. Perwakilan perusahaan menyatakan komunikasi dengan pemilik lahan masih berjalan dan perbedaan nominal menjadi salah satu kendala penyelesaian. Pimpinan perusahaan menyebut penataan lahan menjadi terasering dilakukan berdasarkan arahan dan persetujuan warga di lokasi.

Keterangan tersebut perlu mendapat ruang yang sama dalam pembahasan. Akan tetapi, klaim persetujuan tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. Isi berita acara sosialisasi, siapa saja yang hadir, bentuk persetujuan yang diberikan, serta batas penggunaan lahan perlu diperiksa.

Persetujuan untuk menempatkan material galian sementara, misalnya, tidak otomatis dapat ditafsirkan sebagai persetujuan untuk mengubah fungsi sawah secara permanen. Begitu pula kesediaan warga membantu kelancaran proyek tidak dapat langsung dianggap sebagai pelepasan hak atas tanah atau penghapusan kewajiban pemulihan.

FOTO: KORAN TIMOR

Perbedaan nilai tuntutan dan penawaran juga membutuhkan keterbukaan. Nilai yang disebut dalam sejumlah pemberitaan berubah sepanjang proses komunikasi. Karena itu, kedua pihak perlu menyampaikan posisi terakhir secara tertulis, lengkap dengan dasar perhitungan masing-masing.

Penilaian kerugian tidak semestinya hanya berpatokan pada satu angka yang diajukan pemilik atau satu angka yang ditawarkan perusahaan. Kondisi lahan sebelum dan sesudah pekerjaan, luas area yang terdampak, jumlah dan jenis tanaman, produktivitas sawah, serta kemungkinan pemulihan fungsi lahan perlu diperiksa.

Dalam proses pengadaan tanah formal, UU Nomor 2 Tahun 2012 mengatur penilaian objek ganti kerugian berdasarkan bidang tanah, termasuk tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Penilai ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan hasil penilaiannya menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.

Apabila persoalan Desa Dile ternyata merupakan kerusakan atau kerugian akibat pekerjaan konstruksi di luar proses pengadaan tanah formal, mekanisme penilaiannya harus disesuaikan dengan dasar hubungan hukum dan kesepakatan para pihak. Mekanisme penitipan ganti kerugian atau konsinyasi di pengadilan juga tidak bisa digunakan secara otomatis untuk setiap perselisihan antara pemilik lahan dan kontraktor. Ketentuan tersebut memiliki prasyarat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Karena itu, penyelesaian tidak boleh berhenti pada perdebatan tentang siapa yang memiliki anggaran. Satker PJN Wilayah IV NTT perlu menjelaskan dokumen perencanaan, batas ruang milik jalan, lingkup kontrak, lokasi penempatan material, serta kesepakatan yang pernah dibuat dengan warga.

PT BCTC perlu membuka catatan penggunaan lahan dan penanganan material, menjelaskan dasar penataan sawah menjadi terasering, serta menunjukkan kewajiban yang telah dan belum dipenuhi. Jika ada kerusakan yang menjadi tanggung jawab pekerjaan atau kewajiban pemulihan yang telah disepakati, penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dasar tersebut.

Rusak dalam Hitungan Bulan, Jalan Rp6,84 Miliar di Ende Disorot, Pengawasan Proyek Dipertanyakan

Pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah desa juga memiliki peran penting untuk mempertemukan para pihak, membantu memeriksa dokumen, memfasilitasi pengukuran, serta memastikan warga mendapatkan informasi yang jelas. DPRD Ende dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan meminta penjelasan dari instansi terkait dan mengawal tindak lanjut persoalan tersebut.

Di sisi warga, klaim kerugian perlu disertai bukti kepemilikan atau penguasaan lahan, kondisi sebelum pekerjaan, dokumentasi kerusakan, serta perhitungan kerugian yang dapat diuji. Langkah ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan agar tuntutan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepentingan umum memang harus menjadi dasar pembangunan infrastruktur. Namun, kepentingan umum tidak boleh diterjemahkan sebagai kebebasan menggunakan tanah masyarakat tanpa kepastian mengenai persetujuan, pemulihan, atau penyelesaian hak pemiliknya.

Apabila masyarakat secara sukarela mengizinkan tanahnya digunakan untuk pekerjaan tertentu, persetujuan itu harus jelas dan terdokumentasi. Harus ada batas lokasi, tujuan penggunaan, jangka waktu, serta kesepakatan mengenai pemulihan dan kerugian yang mungkin timbul.

Sebaliknya, tuntutan warga juga harus diselesaikan berdasarkan keadaan sebenarnya, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau pernyataan sepihak. Keadilan membutuhkan pemeriksaan yang terbuka terhadap seluruh bukti dan keterangan.

Kasus Desa Dile seharusnya tidak berakhir dengan saling melempar tanggung jawab antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat. Pemerintah harus menjelaskan kewenangannya, kontraktor harus mempertanggungjawabkan pekerjaan serta kesepakatannya, dan pemilik lahan harus memperoleh kepastian atas hak yang dapat dibuktikan.

Pembangunan jalan nasional memang membawa manfaat luas bagi masyarakat Flores. Namun, manfaat itu tidak boleh dibangun dengan meninggalkan persoalan yang tidak diselesaikan pada tingkat warga terdampak.

Jalan yang telah selesai diperbaiki adalah hasil pembangunan fisik. Tetapi penyelesaian dampak terhadap masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pembangunan itu sendiri.

Desa Dile tidak membutuhkan perdebatan yang terus berulang mengenai siapa yang paling benar. Yang dibutuhkan adalah dokumen dibuka, kondisi lahan diperiksa, kesepakatan diverifikasi, kerugian dinilai secara objektif, dan pihak yang memang bertanggung jawab menuntaskan kewajibannya.

Jalan Trans Flores harus menjadi jalan kemajuan bagi masyarakat, bukan meninggalkan ketidakpastian bagi warga yang lahannya terdampak oleh proses pembangunannya.»

Oleh: dr. Roy Boris
Dokter Umum (PTT), bertugas di KSM Penyakit Dalam RSUD dr. T.C. Hillers Maumere

Gigitan ular berbisa bukan sekadar luka pada kulit. Bisa ular dapat menimbulkan gangguan pada sistem pembekuan darah, saraf, otot, jaringan tubuh hingga ginjal. Karena efek tersebut dapat berkembang setelah kejadian gigitan, setiap gigitan yang dicurigai berasal dari ular berbisa perlu diperlakukan sebagai keadaan darurat medis.

Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, risiko perjumpaan dengan ular tidak dapat dilepaskan dari aktivitas di kebun, ladang, hutan, halaman rumah maupun kegiatan pada malam hari. Persoalannya, tanda awal gigitan tidak selalu menggambarkan beratnya keracunan. Luka dapat terlihat kecil dan korban dapat merasa masih baik, sementara efek bisa berkembang secara sistemik.

Secara global, WHO memperkirakan sekitar 5,4 juta orang digigit ular setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8–2,7 juta mengalami keracunan akibat bisa ular dan sekitar 81.410–137.880 orang meninggal setiap tahun. Gigitan ular juga dapat menyebabkan kelumpuhan, gangguan pembekuan darah, kerusakan jaringan dan gagal ginjal yang bersifat irreversible.

Di Indonesia, data epidemiologi gigitan ular masih belum lengkap. Kementerian Kesehatan pernah menggunakan estimasi sekitar 135.000 kasus gigitan ular per tahun berdasarkan data Indonesia Toxinology Society, dengan perkiraan sekitar 10 persen berujung pada kematian. Angka tersebut merupakan estimasi, bukan angka surveilans nasional yang mencatat seluruh kejadian.

Indonesia sendiri memiliki lebih dari 300 spesies ular. Penelitian mengenai persebaran ular di Indonesia yang terbit pada 2025 mencatat lebih dari 300 spesies, termasuk kelompok Elapidae dan Viperidae yang menjadi bagian penting dalam kajian ular berbisa. Namun, hanya sebagian spesies yang dikategorikan WHO sebagai ular dengan kepentingan medis tinggi.

WHO membagi ular berbisa yang memiliki kepentingan medis ke dalam dua kategori. Kategori 1 merupakan kelompok dengan kepentingan medis tertinggi, yakni ular berbisa tinggi yang umum atau tersebar luas dan menimbulkan banyak kasus dengan tingkat kesakitan, kecacatan atau kematian yang tinggi. Kategori 2 mencakup ular yang juga mampu menyebabkan kesakitan, kecacatan atau kematian, tetapi lebih jarang menyebabkan gigitan serius atau data epidemiologinya masih terbatas.

Mengapa Pendonor Darah Layak Masuk Daftar Menantu Idaman?

Untuk Indonesia bagian barat garis Wallace, WHO mencantumkan antara lain kobra Jawa (Naja sputatrix) dan viper Russell (Daboia siamensis) dalam kategori dengan kepentingan medis tertinggi. Sementara Trimeresurus insularis, yang tersebar di sejumlah wilayah Kepulauan Sunda Kecil, termasuk kategori kepentingan medis sekunder.

Perbedaan jenis ular menyebabkan perbedaan efek bisa. Sebagian bisa terutama memengaruhi sistem pembekuan darah, sebagian menyerang sistem saraf hingga menyebabkan kelumpuhan otot pernapasan, sementara jenis tertentu dapat menyebabkan kerusakan otot, jaringan dan ginjal.

Ginjal dapat mengalami cedera melalui beberapa mekanisme. Gangguan aliran darah akibat perdarahan atau tekanan darah yang turun dapat mengurangi perfusi ginjal. Kerusakan sel darah merah, kerusakan otot yang berat, gangguan pembekuan dan mikrotrombosis juga dapat mengganggu fungsi ginjal. Pada jenis tertentu, komponen bisa bahkan dapat memberikan efek toksik langsung terhadap jaringan ginjal. Berbagai mekanisme tersebut dapat berlangsung sendiri-sendiri atau bersamaan.

Kondisi tersebut dikenal sebagai cedera ginjal akut atau acute kidney injury (AKI). Salah satu tanda klinis yang perlu diperhatikan adalah penurunan produksi urine atau bahkan tidak adanya urine. Urine juga dapat berubah menjadi gelap, terutama bila terjadi hemolisis atau kerusakan otot. Pada kondisi berat, pasien dapat mengalami gangguan elektrolit, penurunan kesadaran dan komplikasi lain yang membutuhkan penanganan di rumah sakit. Diagnosis tidak hanya berdasarkan gejala, tetapi juga memerlukan pemantauan produksi urine serta pemeriksaan laboratorium, termasuk fungsi ginjal.

Tidak semua korban gigitan ular akan mengalami cedera ginjal akut. Risikonya bergantung pada jenis ular, karakteristik bisa, jumlah bisa yang masuk, kondisi korban, tingkat keparahan keracunan dan kecepatan mendapatkan pertolongan medis.

Karena itu, masyarakat tidak perlu menunggu sampai korban terlihat parah. Pembengkakan yang semakin luas, perdarahan spontan seperti mimisan atau gusi berdarah, mudah memar, kelopak mata turun, gangguan penglihatan, kelemahan atau kelumpuhan, kesulitan berbicara, kesulitan bernapas, urine berwarna gelap, produksi urine yang berkurang hingga penurunan kesadaran merupakan tanda yang membutuhkan penanganan medis segera. WHO menempatkan gangguan pembekuan, tanda neurotoksisitas, gangguan ginjal akut, urine gelap akibat hemolisis atau rhabdomiolisis sebagai tanda penting keracunan sistemik yang dapat menjadi indikasi pemberian antivenom oleh tenaga medis.

Pertolongan pertama justru harus diarahkan agar kondisi korban tidak semakin buruk. Setelah terkena gigitan, korban perlu segera menjauh dari lokasi ular, tetap tenang, membatasi pergerakan dan mengimobilisasi bagian tubuh yang terkena. Cincin, gelang atau benda ketat di sekitar bagian yang tergigit sebaiknya dilepas sebelum pembengkakan terjadi. Korban kemudian dibawa secepat mungkin ke fasilitas kesehatan.

Pasien Penyakit Kronis Berisiko Terabaikan dalam Penanganan Gempa Flores

Jika ular masih berada di lokasi, jangan mencoba menangkap atau membunuhnya. Bila aman dilakukan, foto ular dari jarak jauh dapat membantu tenaga medis dalam memperkirakan jenis ular. Keselamatan korban tetap menjadi prioritas.

Berbagai tindakan tradisional yang tidak terbukti secara medis juga perlu dihindari. Menyayat luka, mengisap darah atau bisa dari luka, menggunakan bahan tertentu, memberikan ramuan tradisional, menggosok atau memijat lokasi gigitan, maupun memasang torniket ketat dapat menimbulkan cedera tambahan dan menunda pasien memperoleh penanganan yang tepat. WHO secara khusus menganjurkan agar metode-metode tersebut tidak digunakan.

Penanganan cepat penting karena terapi gigitan ular bukan hanya bertujuan mengatasi komplikasi setelah organ mengalami kerusakan. Pada kasus keracunan yang memenuhi indikasi, antivenom merupakan terapi spesifik untuk menetralkan efek bisa, disertai penanganan suportif sesuai kondisi pasien. Keterlambatan dapat membuat kerusakan jaringan, gangguan pembekuan, kelumpuhan atau cedera ginjal berkembang lebih jauh.

Pencegahan tetap menjadi bagian penting. Lingkungan sekitar rumah perlu dijaga agar tidak menjadi tempat persembunyian ular. Saat berjalan pada malam hari, gunakan penerangan. Ketika bekerja di kebun atau ladang, gunakan alas kaki yang sesuai dan berhati-hati saat memindahkan kayu, batu atau benda lain yang dapat menjadi tempat persembunyian ular. WHO juga merekomendasikan langkah-langkah pencegahan seperti menjaga lingkungan sekitar rumah tetap bersih dan menggunakan penerangan ketika beraktivitas di luar pada malam hari.

Gigitan ular berlangsung dalam hitungan detik, tetapi efek bisa dapat berkembang selama berjam-jam dan menyebabkan komplikasi yang lebih berat. Masyarakat tidak harus mampu mengenali semua jenis ular berbisa. Yang lebih penting adalah mengenali keadaan darurat, membatasi pergerakan korban, mengimobilisasi bagian yang tergigit, menghindari pertolongan yang berbahaya dan segera membawa korban ke fasilitas kesehatan.

Dalam kasus gigitan ular berbisa, waktu bukan hanya menentukan seberapa cepat luka ditangani. Waktu juga dapat menentukan seberapa jauh efek bisa berkembang dan apakah organ vital, termasuk ginjal, dapat diselamatkan.»

Oleh: Emanuel Kolfidus
Pegiat Literasi, Pendiri Komunitas Literasi KULI BATULIS, Kupang

Bung Karno terlalu sering kita tempatkan sebagai tokoh yang harus dikenang, tetapi belum tentu sebagai pemikir yang harus terus dibaca.

Namanya hadir dalam sejarah kemerdekaan, pidato-pidatonya dikutip, gambarnya menghiasi ruang-ruang publik, dan gagasannya tentang Pancasila terus disebut dalam berbagai kesempatan. Namun, ada persoalan yang lebih mendasar: apakah kita masih membaca gagasan Bung Karno sebagai buah pergulatan pemikiran, atau hanya mengingatnya sebagai bagian dari sejarah yang telah selesai?

Pertanyaan itu penting karena sebuah bangsa tidak cukup hanya memiliki tokoh besar. Bangsa juga membutuhkan kebiasaan untuk membaca, menguji, memperdebatkan, dan mengembangkan gagasan yang pernah melahirkan fondasi kehidupan bersama.

Di situlah Buah Pikir Bung Karno perlu ditempatkan.

Buku ini berangkat dari upaya membaca Bung Karno bukan hanya sebagai Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, tetapi sebagai pemikir yang membangun gagasannya melalui pergulatan panjang dengan persoalan kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, kemerdekaan, kerakyatan dan kebangsaan.

Cara membaca seperti ini penting karena kemerdekaan Indonesia tidak lahir hanya dari sebuah peristiwa politik pada 1945. Di belakangnya terdapat proses intelektual yang panjang. Ada pertanyaan tentang mengapa bangsa Indonesia harus merdeka, untuk siapa kemerdekaan diperjuangkan, dan kehidupan seperti apa yang hendak dibangun setelah penjajahan berakhir.

Pancasila sebagai Sistem Pertahanan Bangsa di Era Perang Modern

Pemikiran Bung Karno tentang Marhaenisme merupakan salah satu bagian dari pergulatan tersebut. Ia berusaha membaca kenyataan masyarakat Indonesia dan menempatkan rakyat sebagai bagian penting dari gagasan perjuangan. Kritik terhadap imperialisme dan kapitalisme juga menunjukkan bahwa bagi Bung Karno, penjajahan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan politik, tetapi juga dengan struktur ekonomi dan hubungan sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kemerdekaan dalam pemikiran Bung Karno bukan sekadar terbebas dari kekuasaan kolonial. Kemerdekaan mengandung pertanyaan yang lebih jauh: apa yang akan dilakukan sebuah bangsa setelah memperoleh kebebasan politik?

Pertanyaan itu membawa kita pada Ende.

Ende bagi Bung Karno bukan hanya tempat pengasingan. Kota di Pulau Flores itu menjadi salah satu ruang dalam perjalanan pemikirannya. Di sana, dalam keterbatasan sebagai orang buangan, Bung Karno tetap bergulat dengan gagasan tentang bangsa, kemanusiaan, persatuan dan dasar kehidupan bersama.

Bagi Nusa Tenggara Timur, kenyataan sejarah ini memiliki arti tersendiri. Ende tidak semestinya hanya dipahami sebagai lokasi yang menyimpan jejak Bung Karno. Ende merupakan bagian dari sejarah perjalanan sebuah gagasan yang kemudian memiliki tempat penting dalam pembentukan Indonesia.

Karena itu, ketika Pancasila dibicarakan, kita semestinya tidak berhenti pada lima sila sebagai rumusan yang dihafalkan. Di balik rumusan itu terdapat pergulatan pemikiran mengenai bagaimana masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, bahasa dan latar sosial dapat hidup dalam satu negara.

Persoalan tersebut belum selesai hanya karena Pancasila telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai dasar negara.

Indonesia terus berubah. Persoalan masyarakat berubah. Teknologi mengubah cara manusia berkomunikasi. Ekonomi melahirkan bentuk-bentuk ketimpangan baru. Politik menghadirkan tantangan yang berbeda dari masa ketika negara ini baru berdiri. Generasi baru pun tumbuh dengan pengalaman sosial yang tidak sama dengan generasi sebelumnya.

Dalam keadaan seperti itu, membaca Bung Karno tidak berarti menjadikan semua gagasannya sebagai jawaban untuk setiap persoalan hari ini. Gagasan dari masa lalu perlu ditempatkan dalam konteksnya, dibaca secara kritis, dan diuji relevansinya. Justru di situlah kekuatan sebuah gagasan diuji.

Gagasan yang hanya dihafalkan akan berhenti sebagai pengetahuan. Gagasan yang dibaca, dipertanyakan dan diperdebatkan dapat terus hidup dalam perubahan zaman.

Bagi saya, persoalan literasi juga berada di titik ini. Literasi tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan membaca tulisan. Literasi seharusnya membawa seseorang pada kemampuan memahami gagasan, mempertanyakan informasi, melihat konteks dan membentuk penilaian berdasarkan pengetahuan.

Maka membaca Bung Karno merupakan bagian dari pekerjaan literasi kebangsaan.

Flores: Kedalaman yang Membentuk Peradaban—Dari Kelimutu hingga Pancasila

Kita tidak harus selalu sepakat dengan setiap pemikirannya. Kita juga tidak perlu menempatkan seorang tokoh sejarah sebagai sosok yang selalu benar. Yang lebih penting adalah kesediaan untuk masuk ke dalam gagasan yang pernah ia bangun, memahami konteks kelahirannya, kemudian melihat apa yang masih relevan dan apa yang perlu diperdebatkan kembali.

Buah Pikir Bung Karno disusun dalam kerangka itu. Buku ini menelusuri latar kehidupan dan pendidikan Bung Karno, perkembangan gagasannya mengenai Marhaenisme, kritik terhadap imperialisme dan kapitalisme, perjuangan menuju kemerdekaan, hingga pemikirannya mengenai dasar negara.

Namun, nilai sebuah buku tentang Bung Karno pada akhirnya tidak terletak pada seberapa banyak informasi tentang Bung Karno yang berhasil dikumpulkan. Nilainya terletak pada apakah buku tersebut mampu membuat pembaca kembali berpikir.

Bagi saya, inilah pekerjaan yang perlu terus dilakukan oleh dunia literasi di NTT dan Indonesia: membawa gagasan besar keluar dari ruang peringatan dan memasukkannya kembali ke ruang baca, ruang kelas, ruang diskusi dan ruang kehidupan masyarakat.

Kita membutuhkan lebih banyak pembacaan yang tidak berhenti pada pemujaan terhadap tokoh, tetapi juga tidak terjebak pada penolakan tanpa pemahaman. Tokoh sejarah perlu dibaca dengan pengetahuan, sementara gagasannya perlu ditempatkan dalam dialog dengan zaman.

Bung Karno telah meninggalkan sejarah sekaligus gagasan. Sejarahnya tidak boleh dilupakan. Tetapi gagasannya juga tidak boleh dibekukan.

Sebab tugas generasi setelahnya bukan hanya menjaga agar nama Bung Karno tetap dikenang, melainkan memastikan bahwa gagasan tentang Indonesia terus dibaca dan dipikirkan.

Dan mungkin di situlah makna paling penting dari sebuah buku tentang buah pikir Bung Karno: bukan membuat kita semakin banyak menghafal Bung Karno, tetapi membuat kita kembali bertanya tentang Indonesia.»