Connect with us

POLITIK

RDP DPRD Sikka Memanas, Penanganan Kasus Pembunuhan Siswi Rubit Mandek, Kapolres Disorot Publik

“Rapat kami skor untuk koordinasi dengan Polres Sikka,” kata Stef Sumandi.

Published

on

Ketua PMKRI Maumere, Fabianus Rowa: “Kami mencium adanya kejanggalan dari fakta-fakta di lapangan. Karena itu kami datang ke DPRD—karena ini rumah rakyat. Tapi kalau negara terus absen, ke mana lagi rakyat harus mengadu?” FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sikka terkait penanganan kasus pembunuhan siswi SMP di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Jumat (27/3/2026), berlangsung memanas seiring meningkatnya tekanan publik atas mandeknya proses hukum yang telah berjalan satu bulan tanpa kejelasan.

Ratusan warga Desa Rubit yang terdiri atas keluarga korban, orang tua, dan perwakilan 10 suku di Rumanduru mendatangi gedung DPRD Sikka untuk menuntut kepastian hukum atas kematian korban berusia 14 tahun.

Situasi sempat nyaris ricuh setelah massa menunggu berjam-jam tanpa kepastian dimulainya forum. Sejumlah warga bahkan berupaya mendobrak pintu ruang rapat.

“Kami minta waktu sebentar karena sedang ada rapat bersama pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa.

Massa menilai DPRD lamban merespons aspirasi dan tidak menunjukkan sensitivitas terhadap kasus yang dinilai mendesak.

Ratusan warga Desa Rubit yang terdiri atas keluarga korban, orang tua, dan perwakilan 10 suku di Rumanduru mendatangi gedung DPRD Sikka untuk menuntut kepastian hukum atas kematian korban berusia 14 tahun. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

DPRD Skors Rapat, Kapolres Kembali Absen

RDP baru dimulai sekitar pukul 13.45 Wita setelah massa diperbolehkan masuk. Ketua DPRD Sikka, Stef Sumandi, membuka forum dialog yang kemudian diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan.

PMKRI dan GMNI Desak Polres Sikka Transparan Tangani Kematian Siswi Rubit, Soroti Dugaan Pembunuhan Berencana dan Perintangan Hukum

Anggota DPRD, Yosef Don Bosco, Stef Say, dan Fabi Toa, menuntut kehadiran langsung Kapolres Sikka untuk memberikan penjelasan perkembangan kasus yang dinilai tidak mengalami kemajuan.

“Rapat kami skor untuk koordinasi dengan Polres Sikka,” kata Stef Sumandi.

Namun, saat rapat dilanjutkan, Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno tidak hadir dan hanya diwakili oleh Kasat Reskrim Polres Sikka, Iptu Reinhard Dionisius Siga.

Ketidakhadiran Kapolres menjadi sorotan utama dalam forum tersebut.

Situasi sempat nyaris ricuh setelah massa menunggu berjam-jam tanpa kepastian dimulainya forum. Sejumlah warga bahkan berupaya mendobrak pintu ruang rapat. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

PMKRI Soroti Tanggung Jawab Moral dan Dugaan Kejanggalan

Ketua PMKRI Maumere, Fabianus Rowa, menilai absennya Kapolres mencerminkan lemahnya tanggung jawab dalam penanganan kasus kemanusiaan.

“Ini bukan kasus biasa. Ini nyawa manusia. Tapi yang kami lihat, tidak ada keseriusan. Ada apa dengan penanganan kasus ini?” tegas Fabianus.

Ia juga mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan dalam proses penyelidikan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.

DPRD Sikka Kritik Keras LKPJ 2025: Kinerja OPD Gagal Capai Target, Proyek Kesehatan hingga RSUD TC Hillers Disorot

“Kami mencium adanya kejanggalan dari fakta-fakta di lapangan. Karena itu kami datang ke DPRD—karena ini rumah rakyat. Tapi kalau negara terus absen, ke mana lagi rakyat harus mengadu?” ujarnya.

PMKRI turut menyoroti pola ketidakhadiran Kapolres dalam berbagai forum publik sejak awal kasus mencuat.

“Sejak aksi pertama sampai aksi ketiga, Kapolres tidak pernah muncul. Tidak ada penjelasan langsung kepada publik. Ini bukan sekadar absen, ini bentuk pengabaian,” katanya.

RDP tersebut berakhir tanpa menghasilkan kejelasan substansial terkait perkembangan penyelidikan. Kondisi ini memperkuat persepsi publik terhadap menurunnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum.

Satu bulan sejak peristiwa pembunuhan terjadi, keluarga korban masih menunggu kepastian hukum, sementara tuntutan transparansi dan akuntabilitas terus menguat di ruang publik.»(rel)

POLITIK

DPRD Sikka Soroti Biaya Pengawetan Jenazah dan Dugaan Penjualan Formalin

DPRD Sikka mempertanyakan biaya dan prosedur pengawetan jenazah di RSUD TC Hillers Maumere serta dugaan penjualan formalin oleh oknum petugas. Direktur rumah sakit menyatakan akan memeriksa laporan tersebut.

Published

on

DPRD Sikka membahas biaya pengawetan jenazah, dugaan penjualan formalin, dan pengawasan bahan pangan dalam RDP di Maumere, Kamis (15/10/2026). FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — DPRD Kabupaten Sikka meminta penjelasan mengenai biaya dan prosedur pengawetan jenazah di RSUD TC Hillers Maumere serta dugaan penjualan formalin oleh oknum petugas. Direktur rumah sakit menyatakan akan menelusuri laporan tersebut.

Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Utama DPRD Sikka, Kamis (15/10/2026). Dalam rapat yang sama, anggota DPRD juga meminta pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan formalin dan boraks pada bahan pangan diperketat.

Anggota DPRD Sikka dari Fraksi Partai Perindo, Marthen Luther Aji, mempertanyakan transparansi tarif pengawetan jenazah, keharusan penggunaan formalin, serta mekanisme pengadaan dan penyerahannya kepada keluarga pasien.

Marthen meminta rumah sakit menjelaskan apakah pengawetan jenazah menggunakan formalin wajib dilakukan dalam setiap kondisi atau tersedia alternatif pelayanan sesuai ketentuan medis dan prosedur yang berlaku.

RDP KUR DPRD Sikka Berakhir Tanpa Rekomendasi, 11 Anggota Hadir

Ia juga meminta kejelasan mengenai dugaan petugas ruang jenazah yang menawarkan formalin secara langsung kepada keluarga pasien, termasuk apakah transaksi semacam itu diketahui dan diizinkan oleh manajemen rumah sakit.

“ Kami harapkan aturan ini tidak sampai memberatkan keluarga almarhum yang sedang berduka,” kata Marthen terkait biaya pelayanan pengawetan jenazah.

Direktur RSUD TC Hillers Maumere, dr. Atanasius Paulus Kostant Lameng atau dr. Paul Lameng, mengatakan rumah sakit akan memeriksa laporan mengenai dugaan pelayanan pengawetan jenazah di luar rumah sakit dan kemungkinan kebocoran formalin yang melibatkan oknum petugas.

“Terkait dengan laporan tersebut, kami pernah dengar, dan akan kami cek. Rumah sakit tidak pernah memperjualbelikannya secara bebas,” ujar dr. Paul.

Ia menjelaskan formalin yang digunakan di rumah sakit diperuntukkan bagi kebutuhan forensik dan, menurut keterangannya, digunakan dengan perizinan resmi serta pelaporan rutin kepada BPOM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD TC Hillers, dr. Stefanus Trissanto, juga menyatakan penggunaan formalin untuk pengawetan jenazah di rumah sakit tidak ditujukan untuk diperjualbelikan secara bebas.

KNMP Lowolabo Dibangun dengan Anggaran Rp4,72 Miliar, Masa Kerja 120 Hari

“Pengawetan jenazah di rumah sakit kini sudah sesuai dengan SOP sejak adanya dokter forensik, berbeda dengan sebelumnya yang belum memenuhi SOP,” kata Stefanus.

Penjelasan tersebut belum menjawab secara terperinci dugaan penawaran formalin oleh petugas kepada keluarga pasien. Hasil pemeriksaan internal diperlukan untuk memastikan apakah praktik itu terjadi, bagaimana formalin diperoleh, dan apakah terdapat pelanggaran prosedur.

Selain persoalan pelayanan rumah sakit, anggota DPRD Sikka dari Partai Demokrat, Humerus Andreas, meminta pengawasan peredaran formalin dan boraks pada bahan pangan diperketat. Ia menyoroti dugaan penggunaan zat pengawet berbahaya pada makanan dan meminta Dinas Kesehatan serta BPOM meningkatkan pemeriksaan di lapangan.

Humerus mengaitkan kecurigaannya dengan tekstur ikan yang dinilainya tidak wajar setelah digoreng. Namun, dugaan penggunaan formalin pada bahan pangan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pengujian oleh instansi berwenang.

Proyek KNMP Wuring Rp3,2 Miliar Terlambat, Tahap Ini Fokus Fondasi

Ia juga mengusulkan pembentukan pos pengawasan terpadu di wilayah perbatasan Kabupaten Sikka untuk memperketat pengawasan distribusi bahan kimia yang berpotensi disalahgunakan.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sikka, Rudolfus Ali, mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPOM untuk memperkuat pengawasan formalin.

Ketua DPRD Sikka, Stefanus Sumandi, menutup rapat dengan meminta evaluasi internal pada instansi kesehatan dan penguatan pengawasan peredaran formalin.

Hingga RDP berakhir, belum ada hasil pemeriksaan yang disampaikan untuk memastikan dugaan penjualan formalin oleh oknum petugas. Penjelasan lebih lanjut mengenai tarif pengawetan jenazah, prosedur pelayanan, dan hasil penelusuran rumah sakit masih diperlukan untuk menjawab persoalan yang disampaikan DPRD.»(rel)

Continue Reading

POLITIK

KPU Sikka dan UNIMOF Kerja Sama Pendidikan Pemilih Mahasiswa

KPU Kabupaten Sikka dan UNIMOF menjalin kerja sama pendidikan pemilih di kampus. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan literasi politik dan kemandirian mahasiswa dalam menentukan pilihan.

Published

on

KPU Kabupaten Sikka dan UNIMOF menandatangani perjanjian kerja sama pendidikan pemilih di Kampus UNIMOF, Maumere, Kamis (15/10/2026).

MAUMERE, GardaFlores — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka dan Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperluas pendidikan pemilih di kalangan mahasiswa. Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan literasi politik dan mendorong mahasiswa menentukan pilihan secara mandiri.

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) berlangsung di Kampus UNIMOF, Kamis (15/10/2026), antara Ketua KPU Sikka, Herimanto, dan pimpinan UNIMOF.

KNMP Lowolabo Dibangun dengan Anggaran Rp4,72 Miliar, Masa Kerja 120 Hari

Herimanto mengatakan pendidikan pemilih membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan mahasiswa. Menurut dia, kampus memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai hak pilih dan proses demokrasi.

“Bicara soal demokrasi dan pemilihan umum, ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Komisi Pemilihan Umum saja, melainkan juga lembaga perguruan tinggi, mahasiswa, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat lainnya,” kata Herimanto.

Deputi Rektor UNIMOF, Daniel Fernandez, menekankan pentingnya kemandirian mahasiswa dalam menentukan pilihan politik. Ia meminta mahasiswa menggunakan hak pilih berdasarkan kesadaran sendiri, bukan karena tekanan atau pengaruh kelompok politik tertentu.

“Mahasiswa harus mampu menentukan pilihannya sendiri. Kita mendidik mahasiswa agar memilih berdasarkan kesadaran dan hati nurani, bukan karena paksaan atau pengaruh dari kelompok politik tertentu,” ujar Daniel.

Proyek KNMP Wuring Rp3,2 Miliar Terlambat, Tahap Ini Fokus Fondasi

Wakil Rektor I UNIMOF, Mohammad Fitri, juga mengingatkan mahasiswa agar bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, termasuk dalam menentukan pilihan politik.

Penandatanganan PKS tersebut disaksikan Anggota KPU Sikka Harun Al Rasyid, Ignasius I.C. Say, Yosef Fredianus Boy Gapo, dan La Hajimu. Turut hadir Plt. Sekretaris KPU Sikka Semuel Desryanto Sing, mahasiswa UNIMOF, serta jajaran Sekretariat KPU Sikka.

Kerja sama dengan UNIMOF merupakan lanjutan dari upaya KPU Sikka memperluas pendidikan pemilih di lingkungan perguruan tinggi. Pada Senin (12/10/2026), KPU Sikka juga menandatangani perjanjian kerja sama serupa dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) St. Elisabeth Keuskupan Maumere.»(rel)

Continue Reading

POLITIK

Bupati Sikka: Jangan Sukses Habiskan Anggaran, tetapi Gagal Hadirkan Perubahan

Bupati Sikka Juventus Yoris Prima Kago menegaskan keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran, tetapi dari perubahan yang dirasakan masyarakat.

Published

on

Bupati Sikka Juventus Yoris Prima Kago saat melantik Sekda Kabupaten Sikka di Maumere, Rabu (7/10/2026). FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores—Bupati Sikka Juventus Yoris Prima Kago meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menjadikan penyerapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan program harus terlihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai kita sukses menghabiskan anggaran, tetapi gagal menghadirkan perubahan,” tegas Juventus dalam sambutannya pada pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sikka, Margaretha Movales Da Maga Bapa atau Vemi Bapa, di Maumere, Rabu (7/10/2026).

Juventus mengatakan, pemerintah harus memastikan program pembangunan berdampak pada perbaikan pelayanan publik, pendidikan, akses kesehatan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, perkembangan desa, serta pelayanan pemerintahan yang cepat dan mudah.

Karena itu, ia meminta ASN tidak berhenti pada rutinitas administrasi, tetapi mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.

“Jangan menjadi penonton pembangunan. Jadilah pelaku. Jangan hanya melihat persoalan. Hadirlah membawa solusi. Jangan hanya melihat kekurangan. Mari kita temukan peluang dan terobosan,” katanya.

Tiga Terdakwa Perkara HGU Nangahale Dinyatakan Bersalah, Kuasa Hukum Tegaskan Bukan Bebas

Dalam pelantikan tersebut, Juventus juga menekankan mandat Sekda sebagai penggerak birokrasi. Ia mengatakan, jabatan Sekda bukan sekadar posisi struktural, tetapi kepercayaan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jabatan Sekretaris Daerah bukan jabatan untuk dibanggakan, tetapi jabatan untuk diabdikan,” ujar Juventus.

Vemi Bapa diminta memperkuat konsolidasi birokrasi melalui komunikasi dengan seluruh perangkat daerah, koordinasi dengan DPRD, sinergi dengan Forkopimda, serta hubungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ia juga diminta membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.

“Jadilah Sekda yang mampu mendengar, merangkul dan menyatukan. Jadilah Sekda yang memastikan seluruh mesin pemerintahan bergerak dalam satu arah dan satu tujuan,” tegasnya.

Di hadapan jajaran ASN, Juventus mengingatkan bahwa aparatur pemerintah bekerja untuk melayani masyarakat, bukan semata-mata karena takut kepada pimpinan.

“Saya ingin kita membangun pemerintahan yang bekerja bukan karena takut kepada pimpinan, tetapi karena sadar bahwa masyarakat sedang menaruh harapan kepada kita. Itulah pengabdian yang sesungguhnya,” katanya.

Ia mengatakan setiap keputusan birokrasi memiliki dampak terhadap masyarakat. Karena itu, ASN diminta bekerja dengan integritas, kompetensi dan tanggung jawab.

Juventus juga menyinggung manajemen talenta ASN. Menurutnya, manajemen talenta harus diarahkan untuk membangun birokrasi yang objektif, profesional, berbasis kompetensi dan kinerja.

“Kita ingin ASN yang berprestasi mendapatkan ruang untuk berkembang, ASN yang memiliki potensi mendapatkan pembinaan, dan setiap aparatur memiliki kesempatan yang adil untuk memberikan kemampuan terbaiknya,” ujar Juventus.

Ia menegaskan pembangunan Sikka membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat pemerintahan.

“Sikka tidak akan maju kalau kita bekerja sendiri-sendiri,” katanya.

KPU Sikka Bedah Syarat Pencalonan Kepala Daerah, Soroti Rekam Jejak dan Kualitas Kandidat

Karena itu, para pimpinan perangkat daerah diminta membangun lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif serta memberi ruang bagi ASN untuk menyampaikan gagasan, mengembangkan diri, berinovasi dan menunjukkan prestasi.

Juventus kemudian mengajak ASN Sikka membangun budaya kerja dengan empat semangat: terus belajar, terus bergerak, terus berinovasi dan terus melayani.

“Tanamkan dalam hati kita: saya bekerja bukan hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi untuk memberikan manfaat. Saya bekerja bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan, tetapi untuk mengabdi. Saya bekerja bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan Kabupaten Sikka,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Juventus mengajak seluruh ASN memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan Kabupaten Sikka.

“Untuk Nian Tana Sikka tercinta, Maumere Manise,” pungkasnya.»(rel)

Continue Reading

Trending