MAUMERE, GardaFlores – Pemerintah Kabupaten Sikka menegaskan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang melarang masyarakat menjual bahan bakar minyak (BBM) secara eceran. Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial dan grup percakapan yang menyebut pemerintah daerah bersama aparat kepolisian melarang aktivitas penjualan BBM eceran di wilayah Kabupaten Sikka.

Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, mengatakan pemerintah daerah tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan usaha penjualan BBM eceran sebagai bagian dari aktivitas ekonomi rumah tangga dan layanan kebutuhan masyarakat.

Menurut Simon, keberadaan pedagang BBM eceran masih dibutuhkan, terutama di wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) maupun jaringan distribusi resmi lainnya.

“Informasi itu tidak benar. Pemerintah Kabupaten Sikka tidak pernah melarang masyarakat menjual BBM eceran untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga,” kata Simon dalam keterangan pers di Maumere, Sabtu (20/6/2026).

Ia menjelaskan, langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah bersama instansi terkait bukan ditujukan kepada pedagang eceran, melainkan terhadap praktik yang berpotensi mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat, seperti penimbunan, pembelian dalam jumlah tidak wajar, maupun distribusi ke luar daerah yang dapat memicu kelangkaan pasokan.

Menurut Simon, pengendalian distribusi diperlukan untuk memastikan BBM tetap tersedia bagi kebutuhan transportasi, aktivitas ekonomi, sektor perikanan, pertanian, serta pelayanan publik di Kabupaten Sikka.

Pemkab Sikka Tanggung Kekurangan Dana Puskesmas Tuanggeo Setelah DAK Rp8 Miliar Gagal Tersalur

“Yang tidak diperbolehkan adalah penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM yang merugikan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Pemerintah daerah menilai penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan publik dan memicu kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan BBM.

Selain itu, Pemkab Sikka mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi distribusi BBM dengan melaporkan praktik-praktik yang diduga mengganggu ketersediaan pasokan, termasuk penimbunan maupun pembelian berlebihan yang berpotensi memicu kelangkaan.

Pemerintah daerah memastikan pedagang BBM eceran tetap dapat menjalankan usahanya sepanjang tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan distribusi dan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Sikka bersama aparat terkait terus memantau distribusi BBM di lapangan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara merata.»(rel)

BAJAWA, GardaFlores – Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan komitmennya mengembangkan Riung sebagai destinasi wisata berbasis konservasi yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, saat membuka Lokakarya Pengembangan Destinasi Pariwisata Riung di Hotel Edelweis, Bajawa, Kamis (18/6/2026). Pemerintah daerah menilai pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi harus menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Wakil Bupati mengatakan Riung memiliki posisi strategis sebagai salah satu destinasi unggulan di Flores karena didukung kekayaan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, dan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama wisata daerah.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga konservasi agar pengembangan kawasan wisata berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pemkab Ngada Buka Temu Usaha II, Investor Diajak Tinjau Langsung Destinasi

“Pengembangan pariwisata tidak boleh hanya berfokus pada jumlah wisatawan, tetapi harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngada juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif Kementerian Kehutanan bersama Project InFlores yang mendorong Pulau Ontoloe atau Pulau Kelelawar sebagai pusat pemulihan ekosistem komodo. Program tersebut dipandang sebagai bagian penting dalam memperkuat identitas Riung sebagai destinasi wisata berbasis konservasi sekaligus menjaga keberlanjutan populasi Mbou Riung.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Nusa Tenggara Timur, Adi Nurul Hadi, mengatakan keberhasilan pengembangan kawasan wisata konservasi bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Menurut dia, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi sehingga upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan berkelanjutan.

Ngada Teken MoU dengan 20 Investor, Bidik Realisasi Investasi Lintas Sektor

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Pengembangan kawasan wisata membutuhkan dukungan semua pihak. Ketika sektor pariwisata berkembang, masyarakat harus menjadi pihak yang pertama merasakan manfaatnya,” ujar Adi.

Ia menambahkan, berbagai program konservasi yang dijalankan KSDA NTT akan terus diselaraskan dengan arah pembangunan daerah untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lokakarya tersebut menjadi forum penyelarasan langkah antara pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan dalam merumuskan strategi pengembangan Riung sebagai bagian dari koridor pariwisata Flores. Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program pengembangan destinasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.»(rel)

ENDE, GardaFlores — Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pupuk Indonesia mulai memperkuat pengembangan usaha peternakan rakyat di Kabupaten Ende melalui penyaluran bantuan kepada kelompok peternak ayam petelur di Desa Detukeli, Kecamatan Detukeli, Senin (8/6/2026). Bantuan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas produksi peternak sekaligus mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat desa.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Tani Merdeka Indonesia dan diserahkan kepada kelompok peternak ayam petelur yang selama ini mengembangkan usaha produksi telur sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat setempat.

Wakil Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebit, mengatakan sektor peternakan rakyat memerlukan dukungan berkelanjutan agar mampu berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga bagaimana petani dan peternak mendapatkan dukungan yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Yons Ebit.

Menurut dia, peternak memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk memperluas akses peternak terhadap sarana produksi dan pengembangan usaha.

Yons Ebit Dorong Modernisasi Pertanian Ngada Lewat Bantuan Alsintan

Bantuan yang diberikan merupakan bagian dari program TJSL PT Pupuk Indonesia yang diarahkan untuk mendukung usaha produktif masyarakat dan memperkuat sektor pangan di daerah.

Kelompok peternak penerima bantuan menyambut positif program tersebut. Mereka berharap dukungan yang diberikan dapat membantu meningkatkan produksi telur sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha peternakan yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga.

Selain memberikan manfaat ekonomi, peningkatan produksi peternakan rakyat juga diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di tingkat lokal.

Penyaluran bantuan turut melibatkan unsur masyarakat setempat, termasuk Karang Taruna Desa Ngegedhawe, yang hadir mendampingi proses penyerahan bantuan kepada kelompok penerima manfaat.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peternakan rakyat sebagai salah satu penopang ekonomi desa. Ke depan, dukungan terhadap kelompok peternak diharapkan terus berlanjut untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ende.»(gus)