ENDE, GardaFlores – Kepala Suku Lo’u, Dusun Boa, Desa Detubela, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Albertus Rulo, mengadukan pembukaan hutan yang diklaim sebagai tanah ulayat Suku Lo’u ke Polsek Wewaria. Pengaduan itu berujung pada pertemuan antara kedua pihak pada 26 Oktober 2026. Namun, menurut Albertus, petugas polisi menyatakan pengaduan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dinilai sebagai perkara perdata.

Lahan yang disengketakan berada di Dusun Boa. Sebagian besar kawasan tersebut masih berupa hutan, sementara sebagian lainnya telah dimanfaatkan sebagai kebun oleh Nikolaus Rera dan sejumlah warga yang mendapat izin menggarap dari pihak keluarga adat.

Albertus menyebut lahan itu berada dalam penguasaan hukum adat Suku Lo’u. Ia menjabat sebagai kepala suku, sedangkan saudaranya, Nikolaus Rera, merupakan Mosalaki.

Salah satu keluarga yang menggarap lahan tersebut adalah Martinus Rera dan Marta Bunga. Menurut Albertus, keduanya telah menanam kemiri, cengkeh, dan kelapa sejak 2001.

Persoalan muncul pada awal September 2026 ketika Nikolaus mendapati Sebastianus Reku membuka kawasan hutan dengan menebang sejumlah pohon di dekat lahan garapan Martinus dan Marta. Ignasius Woka, anak Nikolaus, sempat menegur dan meminta penebangan dihentikan.

KM Lawit Membentur Dermaga Ippi, 379 Penumpang Batal Berangkat dari Ende

Sekitar dua minggu kemudian, Martinus, Marta bersama suaminya, Antonius Nalo, kembali melakukan penebangan di lokasi tersebut.

Nikolaus kemudian mendatangi lokasi dengan mengenakan pakaian adat kebesaran Mosalaki Pu’u. Ia menegur Marta Bunga dan memintanya untuk menghentikan aktifitas. Teguran itu ditentang oleh Marta bahkan sempat terlibat adu mulut. Selanjutnya Nikolaus melakukan ritus adat pelarangan yang disebut teo tipu.

Setelah menerima informasi dari Nikolaus, Albertus mendatangi lokasi pada 19 Oktober 2026. Ia menyebut kawasan hutan yang telah dibuka mencapai sekitar satu hektare dan pohon-pohon di dalamnya sudah ditebang.

Albertus kemudian mendatangi Polsek Wewaria pada 20 Oktober 2026 untuk menyampaikan pengaduan. Petugas piket bernama Jimmy menerima keterangan mengenai kronologi kejadian dan menyatakan akan meneruskannya kepada atasan.

Di hadapan Albertus, Jimmy menghubungi Kepala Desa Detubela, Eustakius Kota, untuk menyampaikan kepada para penggarap agar menghentikan sementara aktivitas di kawasan yang baru dibuka. Jimmy juga meminta agar Martinus, Marta, dan Antonius datang ke Polsek Wewaria untuk memberikan klarifikasi.

Pertemuan berlangsung pada 26 Oktober 2026. Martinus, Marta, dan Antonius datang bersama sejumlah anggota keluarga, termasuk Pilipus Pati. Sementara pihak pengadu diwakili Albertus, Nikolaus, Ignasius Woka, dan beberapa anggota keluarga lainnya.

Dalam pertemuan itu, Pilipus mengaku sebagai keturunan langsung Rangga Jene, yang disebut sebagai penguasa awal tanah ulayat tersebut. Rangga Jene juga merupakan leluhur Albertus, Martinus, dan Marta.

Kawasan hutan di Dusun Boa, Desa Detubela, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, yang menjadi objek sengketa tanah ulayat Suku Lo’u.

Albertus mengawali penyampaian keterangan dengan menjelaskan kronologi pembukaan hutan. Martinus kemudian menyatakan bahwa lokasi yang mereka kerjakan merupakan lahan warisan nenek mereka.

“Lokasi yang kami kerjakan adalah lahan garapan sejak nenek kami, jadi kami melanjutkan itu dari nenek kami,” kata Martinus sebagaimana dikutip Albertus saat menghubungi jurnalis GardaFlores di Maumere, Kamis, 29 Oktober 2026.

Albertus mempertanyakan bukti penggarapan pada bagian hutan yang baru dibuka. Martinus menyebut tanaman kemiri, cengkeh, dan kelapa sebagai bukti bahwa lahan tersebut merupakan warisan keluarga.

Namun, Albertus menegaskan bahwa keberadaan tanaman pada kebun yang telah digarap bukan persoalan yang ia adukan.

“Yang saya pertanyakan adalah hutan baru yang kamu buka dengan sensor itu. Saya tidak persoalkan lahan yang sudah kamu kerjakan,” kata Albertus mengulangi pernyataannya dalam pertemuan tersebut.

Jimmy juga menanyakan sejak kapan tanaman di lokasi itu mulai ditanam. Martinus menjawab bahwa penanaman dilakukan sejak 2001.

Dalam pertemuan yang sama, Jimmy meminta penjelasan Albertus dan Nikolaus mengenai kedudukan mereka sebagai kepala suku dan mosalaki.

Albertus mengatakan, setelah ayahnya, Mosalaki Gabriel Mbulu, meninggal pada Maret 1995, Paulus Benge Ndewi sebagai tetua adat setempat mengumpulkan semua anak suku untuk melakukan ritual penentuan seorang mosalaki dan seorang kepala suku. Albertus Rulo putra sulung dari Gabriel Mbulu sebagai kepala suku, sedangkan Nikolaus ditetapkan sebagai mosalaki.

“Saya diangkat sebagai kepala suku Lo’u dan Nikolaus Rera sebagai mosalaki dalam upacara adat so bhoka au. Kami berdua kemudian dikukuhkan dengan ritual adat ra lima,” kata Albertus.

Ia menyebut dirinya dan Nikolaus menjalankan tugas adat sejak 1997 serta rutin melakukan ritual pada setiap musim, dua kali dalam setahun. Ritual terakhir, menurut Albertus, berlangsung pada Mei 2026.

Deddy Agus Oktavianto Gantikan Armadha Tangdibali sebagai Kajari Sikka

Albertus juga mengatakan warga lain yang menggarap tanah ulayat tersebut biasa mengikuti ritual adat, sedangkan Martinus, tidak pernah hadir dalam kegiatan tersebut.

Kapolsek Wewaria, Iptu Dantje Dima, sempat hadir dalam pertemuan itu menggantikan Jimmy yang harus menangani kasus darurat lainnya. Dantje menyebut persoalan tersebut merupakan perkara perdata dan menyatakan kepolisian tidak berwenang menanganinya.

Albertus kemudian mempertanyakan apakah terdapat unsur pidana dalam pembukaan hutan tersebut. Namun, menurut Albertus, Dantje tidak memberikan jawaban pasti.

Dantje selanjutnya meminta agar lahan yang telah digarap maupun kawasan hutan yang baru dibuka tetap dilanjutkan pengerjaannya oleh keluarga Martinus.

Albertus menolak menyamakan kedua lokasi tersebut sebagai persoalan yang sama. Ia mengatakan tidak mempermasalahkan kebun yang sudah ditanami, tetapi mempersoalkan pembukaan kawasan hutan yang menurutnya merupakan bagian dari tanah ulayat Suku Lo’u.

Setelah Dantje meninggalkan pertemuan, Jimmy kembali menyampaikan bahwa pengaduan tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh Polsek Wewaria.

“Sesuai arahan Pak Kapolsek, minta maaf, laporan ini kami tidak bisa lanjutkan,” kata Jimmy sebagaimana dikutip Albertus.

Jimmy juga meminta Martinus dan keluarganya menghentikan sementara aktivitas di lokasi sampai terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Untuk sementara di atas lahan itu, tidak boleh ada aktivitas berkebun dulu. Agar bisa bekerja lagi, kamu harus lapor balik secara perdata. Sampai ada putusan kemenangan di pihak kamu, barulah kamu boleh lanjut garap,” demikian pernyataan Jimmy yang disampaikan Albertus.

Martinus kemudian menanyakan ke mana mereka harus mengajukan gugatan. Jimmy menjawab bahwa kepolisian hanya menangani perkara pidana, bukan perkara perdata. Ia menyebut pengadilan sebagai tempat untuk menyampaikan perkara tersebut.

Menurut Albertus, Martinus dan Marta kembali memasuki kawasan hutan yang telah dibuka pada 28 dan 29 Oktober 2026 untuk membersihkan potongan-potongan kayu.

Kebakaran Melanda Dua Hektare Kebun Warga di Koting, Sumber Api Belum Diketahui

“Saya kecewa sekali dengan Martinus dan Marta yang sama sekali tidak mengindahkan saran pihak kepolisian.”

Terkait kasus ini, Albertus mengatakan sedang berkonsultasi dengan kuasa hukumnya untuk mengambil langkah-langkah lanjutan.

GardaFlores berupaya meminta waktu untuk mengkonfirmasi kepada Jimmy melalui pesan WhatsApp pada 30 Oktober 2026. Jimmy berjanji akan menghubungi jurnalis setelah menyelesaikan kegiatan di desa. Namun, hingga 31 Oktober 2026, Jimmy belum menghubungi kembali.

Jurnalis GardaFlores kembali mengirimkan pesan untuk meminta konfirmasi pada 31 Oktober 2026, tetapi belum mendapat jawaban.

Dengan demikian, keterangan mengenai proses mediasi, pernyataan Kapolsek, dan permintaan penghentian aktivitas di lokasi dalam pemberitaan ini masih bersumber dari penuturan Albertus Rulo. GardaFlores masih membuka ruang konfirmasi kepada Polsek Wewaria maupun pihak keluarga Martinus Rera.»(bert)

MAUMERE, GardaFlores – Deddy Agus Oktavianto, S.H., M.H., resmi menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sikka setelah dilantik pada Kamis (29/10/2026). Ia menggantikan Armadha Tangdibali, S.H., M.H., yang sebelumnya memimpin Kejaksaan Negeri Sikka.

Sehari setelah pelantikan, Deddy tiba di Maumere bersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Sikka, Nur Chasanah Deddy, Jumat (30/10/2026). Kedatangan keduanya disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sikka dan pegawai Kejaksaan Negeri Sikka.

Kebakaran Melanda Dua Hektare Kebun Warga di Koting, Sumber Api Belum Diketahui

Penyambutan berlangsung pukul 13.00 hingga 15.30 WITA. Rangkaian kegiatan dimulai di Bandara Fransiskus Xaverius Seda Maumere, kemudian berlanjut di Kantor Kejaksaan Negeri Sikka, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur.

Pergantian tersebut menandai perubahan kepemimpinan di Kejaksaan Negeri Sikka. Namun, bahan yang tersedia belum memuat keterangan Deddy mengenai prioritas kerja, agenda penegakan hukum, maupun program yang akan dijalankannya di Kabupaten Sikka.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Polres Sikka memulai Operasi Patuh Turangga 2026 pada Senin (26/10/2026) untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dan menekan pelanggaran lalu lintas. Operasi selama 14 hari ini merupakan bagian dari Operasi Patuh nasional yang berlangsung serentak hingga 8 November 2026, dengan pendekatan yang mengutamakan edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum.

Apel Gelar Pasukan di Lapangan Apel Polres Sikka dipimpin Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, pukul 08.15 Wita. Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, UPTD Samsat Maumere, Jasa Raharja, dan instansi terkait lainnya.

Di tingkat nasional, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Patuh tidak diukur dari banyaknya penindakan, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Polres Sikka Sampaikan Imbauan Kamtibmas kepada 350 Umat di Gereja St. Thomas Morus

“Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas,” kata Aries dalam keterangan kepada media di Jakarta.

Operasi nasional tersebut mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”. Salah satu perhatian utama Korlantas adalah pelanggaran melawan arus, dengan penguatan pengawasan dan pencegahan untuk mencapai target tidak ada kendaraan yang melawan arus.

Arah tersebut sejalan dengan program Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, yang mengusung “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri. Saat menyampaikan prioritas kerjanya setelah dilantik pada 1 Oktober 2026, Suyudi menekankan peningkatan pelayanan publik dan kedekatan polisi dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaan di Sikka, polisi menyasar sejumlah pelanggaran, antara lain penggunaan telepon seluler saat berkendara, pengendara di bawah umur, sepeda motor yang membawa lebih dari satu penumpang, tidak menggunakan helm berstandar SNI, dan pengemudi mobil yang tidak mengenakan sabuk pengaman.

Petugas juga menindak pelanggaran berupa mengemudi di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, dan melampaui batas kecepatan. Pelaksanaan operasi mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, yang didukung penegakan hukum menggunakan sistem elektronik statis maupun bergerak.

Korlantas juga mengarahkan jajaran agar penindakan melalui tilang didampingi personel Provos sebagai bentuk pengawasan internal. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga pelaksanaan tugas tetap sesuai ketentuan dan profesional.

19 Jemaah Umrah dari Sikka dan Flores Timur Berangkat ke Tanah Suci

Dalam amanat pada apel di Sikka, Bambang menekankan bahwa persoalan lalu lintas tidak dapat ditangani kepolisian sendiri. Pertumbuhan jumlah kendaraan dan meningkatnya mobilitas masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Polres Sikka mengimbau masyarakat mematuhi rambu dan marka, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta melengkapi dokumen kendaraan. Kepatuhan tersebut diperlukan bukan hanya ketika petugas berada di jalan, melainkan dalam setiap perjalanan.

Operasi Patuh Turangga 2026 di Sikka berlangsung hingga 8 November mendatang, mengikuti jadwal nasional yang ditetapkan Korlantas Polri.»(rel)