JAKARTA, GardaFlores – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik dokumen pendidikan yang kini berkembang menjadi persoalan hukum dan politik. Pada saat bersamaan, sejumlah anggota DPR mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan niat tersebut setelah pertemuan Prabowo dan Gibran di Istana Negara, Selasa (10/11/2026). Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam.

“Beliau [wapres] menyatakan [ke presiden] niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK [Mahkamah Konstitusi] maupun di MA [Mahkamah Agung],” kata Prasetyo Hadi di Istana Presiden, Jakarta.

Prasetyo membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.

“Namun, tidak benar bahwa Bapak Presiden menyampaikan penolakan atas niatan tersebut,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, Prabowo memberikan sejumlah saran. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.

“Dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran, dan Bapak Wapres Gibran dalam pertemuan itu juga memohon diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di PTUN,” tambahnya.

Meski menyampaikan niat mundur kepada Presiden, Gibran belum mengumumkan pengunduran diri secara resmi. Ia justru menyatakan akan menempuh langkah hukum setelah mendapat masukan dari Prabowo.

Gibran Sampaikan Niat Mundur, Prabowo Beri Saran

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa petang, Gibran mengatakan pertemuannya dengan Prabowo menghasilkan sejumlah saran untuk menghadapi polemik dokumen pendidikan yang sedang berkembang.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujar Gibran.

Salah satu saran Prabowo, menurut Gibran, adalah tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum dengan menunjukkan seluruh dokumen pendidikannya.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1,” katanya.

Gibran juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Pernyataan Gibran itu muncul beberapa jam setelah Prasetyo mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden. Dengan demikian, pernyataan mengenai niat mundur dan rencana menempuh jalur hukum merupakan dua perkembangan yang sama-sama disampaikan pada hari tersebut.

Pengamat politik CSIS Nicky Fahrizal menilai, sebelum ada pengumuman resmi, pernyataan mengenai niat mundur belum dapat dianggap sebagai pengunduran diri secara hukum.

“Sebelum ada pernyataan resmi, menurut saya sih masih belum bisa dikatakan bahwa dia secara de jure itu mengundurkan diri,” kata Nicky.

Ia melihat kemungkinan lain bahwa Gibran sedang berupaya memperpanjang waktu untuk mengatur langkah politik.

“Jadi memang ada buying time (mengulur waktu) itu ya, termasuk siasat politik lain untuk memperpanjang waktu,” ujarnya.

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat yang dihadiri oleh 403 anggota DPR tersebut beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR RI. FOTO: ANTARA

Puan Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Di DPR, pengumpulan dukungan untuk mengusulkan HMP terus berjalan. Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak tersebut.

Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan setelah pembukaan masa sidang. Sebelum mengambil langkah, pimpinan akan mendengarkan masukan dan laporan dari fraksi maupun anggota DPR.

“Bagaimana mekanismenya, tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut,” kata Puan, Selasa (10/11).

Puan menegaskan, proses tersebut harus mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi yang berlaku.

Pernyataan Puan menunjukkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan HMP, tetapi belum mengambil keputusan untuk membawa usulan itu ke tahap pembahasan resmi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga menyebut komunikasi mengenai persoalan tersebut telah berlangsung secara informal lintas fraksi. Sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme parlemen.

“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco, Senin (9/11).

Dasco mengatakan mekanisme resmi baru dapat berjalan setelah masa sidang dibuka kembali.

Massa di depan DPR, Selasa (10/11).

Sekitar 50 Anggota DPR Disebut Telah Menandatangani Usulan

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut dukungan terhadap usulan HMP telah mendekati 50 tanda tangan.

“Iya (48 tanda tangan), hampir 50,” ujar Mardani kepada Kompas.com, Selasa (10/11).

Ia menjelaskan, 12 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut berasal dari Fraksi PKS. Surat pengusulan HMP juga disebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Dukungan terhadap penggunaan hak tersebut sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal PKS M. Kholid. Ia mengatakan partainya akan menggunakan hak konstitusional DPR untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA.

“Insya Allah, (PKS) akan menjalankan tugasnya, menggunakan hak konstitusionalnya. Hak menyatakan pendapat lebih relevan dan peluangnya lebih besar,” kata Kholid kepada Kompas.com, Senin (9/11).

Kholid juga menyebut PKS telah menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR.

Dukungan serupa datang dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia menilai HMP merupakan hak DPR yang relevan untuk merespons putusan MK dan MA.

“Hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat, gitu,” kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (9/11).

Doli juga menilai niat Gibran untuk mengundurkan diri tidak otomatis menghentikan proses politik yang sedang berkembang di DPR.

Meski dukungan telah dikumpulkan, jumlah tanda tangan tersebut masih harus diproses sesuai persyaratan dan mekanisme DPR. Pimpinan dewan juga perlu memeriksa argumentasi, dasar hukum, serta persyaratan pengajuan sebelum menentukan tahapan berikutnya.

Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyaksikan jalannya acara sebelum pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka makroekonomi di hadapan para anggota parlemen di Gedung DPR, Jakarta, pada 20 Mei 2026. FOTO: AFP

BAM DPR Buka Ruang Aspirasi Masyarakat

Dorongan agar DPR menggunakan HMP tidak hanya datang dari anggota parlemen. Kelompok masyarakat sipil juga menyampaikan tuntutan melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR.

Pada Selasa (10/11), BAM menerima aspirasi organisasi masyarakat Gema Keadilan melalui rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan mengatakan lembaganya akan menampung aspirasi masyarakat dan merumuskan hasil pertemuan untuk disampaikan kepada pimpinan DPR.

Dalam keterangannya setelah RDPU, Aher menyatakan:

“Sikap hukumnya sudah jelas, sikap politiknya adalah tentu memproses ya. Proses di DPR tentu diawali dengan hak menyatakan pendapat dan kemudian itu berproses sampai di plenokan di tingkat akhir menjadi keputusan DPR.”

Aher mengatakan BAM akan segera menyusun kesimpulan hasil pertemuan dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR.

“Besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM tapi urusan pimpinan dewan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Gema Keadilan juga menyampaikan tuntutan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Wakil Ketua Umum DPP Gema Keadilan Zaki Ahmad Rifai mengatakan tuntutan itu berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap konstitusi.

“Maka dari itu, DPP GEMA Keadilan dan seluruh jajaran ini menuntut untuk Wakil Presiden Republik Indonesia menyatakan dengan gentleman, yaitu dengan mengundurkan diri, menyambut baik keputusan dari hukum, ya,” ujar Zaki.

Sementara itu, ratusan orang dari Aliansi Selamatkan Bangsa menggelar aksi di depan Gedung DPR-MPR pada Selasa sore. Mereka mendesak DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk memproses pemberhentian Gibran.

Salah satu peserta aksi, Natael Bremana, menyebut pengguliran HMP sebagai tuntutan utama mereka.

“Tidak ada cara lain, kami ingin DPR segera melaksanakan hak menyatakan pendapat, Gibran harus mundur atau dimundurkan,” kata Natael.

Aspirasi masyarakat tersebut menambah tekanan politik terhadap DPR. Namun, hasil penerimaan aspirasi BAM masih harus disampaikan kepada pimpinan DPR dan tidak dengan sendirinya menjadi keputusan lembaga untuk memulai proses pemberhentian.

Niat Mundur Gibran Tak Menghentikan Dinamika Politik DPR

Pengamat politik CSIS Nicky Fahrizal menilai proses HMP dapat tetap berjalan meskipun Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo.

Menurut Nicky, perkembangan selanjutnya sangat bergantung pada kesepakatan politik di antara elite partai dan pimpinan pemerintahan.

“Jika sasaran akhirnya adalah pemakzulan (impeachment) terhadap Gibran, para elit politik harus lebih dulu menyepakati figur pengganti di kursi wakil presiden yang juga sejalan dengan kehendak presiden,” kata Nicky, Selasa (10/11).

Ia menilai proses tersebut membutuhkan negosiasi politik yang tidak sederhana.

“Proses politik ini menuntut negosiasi politik yang panjang dan pelik,” tambahnya.

Nicky menjelaskan, proses pengajuan HMP membutuhkan perhitungan politik untuk memenuhi persyaratan kehadiran dan persetujuan anggota DPR.

“Ini kan harus ada kompromi politik antara Istana dan partai-partai pendukung Pak Prabowo. Termasuk juga dengan partai yang ada di luar koalisi seperti PKS dan PDIP. Jadi ini memang suatu long game,” ujarnya.

Ia juga menyoroti konsekuensi politik apabila proses pemakzulan benar-benar terjadi. Menurut Nicky, perubahan posisi Gibran dapat memengaruhi konfigurasi kekuatan politik yang selama ini berada di sekitar pemerintahan.

“Risiko politik terbesarnya terletak pada pasca-pemakzulan, apabila Gibran lengser di saat kekuatan politik Jokowi mulai terfragmentasi, pengaruh mantan presiden tersebut akan cepat memudar,” jelasnya.

Nicky menambahkan, situasi tersebut berpotensi memperkuat posisi politik Presiden Prabowo.

“Tanpa adanya perubahan watak kekuasaan, situasi tersebut berisiko mempersempit ruang publik secara drastis dan kian mendesak kebebasan sipil,” paparnya.

Sebaliknya, jika upaya pemakzulan gagal dan pengaruh Joko Widodo tetap kuat, Nicky menilai pengaruh politik mantan presiden itu masih dapat membayangi pemerintahan Prabowo hingga Pemilu 2029.

Analis politik Arya Fernandes juga menilai pengunduran diri Gibran merupakan skenario yang tidak biasa.

” Butuh kondisi politik yang besar yang dapat membuat wakil presiden mengundurkan diri. Sejak Indonesia merdeka, pengunduran diri sebagai wakil presiden pernah dilakukan oleh Mohammad Hatta akibat perselisihan politik dengan Soekarno,” kata Arya.

Menurut Arya, pengunduran diri Gibran tidak menguntungkan bagi kepentingan politik jangka panjang Gibran dan keluarga politiknya. Skenario tersebut hanya mungkin terjadi dalam situasi politik yang sangat khusus.

Jika jabatan wakil presiden kosong, presiden harus mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih sebagai pengganti.

“Bila kondisi ini terjadi, cukup rumit bagi Presiden mengusulkan nama: apakah akan dari partai koalisi, non-koalisi (PDIP) atau tokoh non-partai untuk menjaga soliditas partai koalisi,” ujar Arya.

Arya sebelumnya menyebut terdapat tiga kemungkinan perkembangan dalam polemik dokumen pendidikan Gibran: pengunduran diri, DPR melanjutkan HMP, atau DPR tidak melanjutkan HMP dan Gibran tetap menjabat.

Ia menilai kemungkinan ketiga dapat terjadi apabila muncul kesepakatan politik baru di antara para elite.

“Skenario ini juga bisa terjadi bila terdapat kesepakatan politik baru di antara elite-elite,” katanya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir ke acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di tengah sorotan niat mundur dari jabatan Wapres. FOTO: ANTARA/Hafidz Mubarak A

Hak Menyatakan Pendapat Tidak Otomatis Berujung Pemakzulan

Penggunaan HMP oleh DPR memiliki persyaratan dan tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pasal 210 ayat (1) UU MD3 mengatur bahwa usulan HMP harus diajukan sedikitnya 25 anggota DPR.

Ketentuan tersebut berbunyi:

“Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR.”

Usulan itu juga harus disertai dokumen yang memuat alasan pengajuan, materi yang menjadi dasar pendapat, serta bukti yang sah terkait dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Namun, terpenuhinya jumlah pengusul belum otomatis menjadikan usulan tersebut sebagai keputusan DPR. Pasal 210 ayat (3) UU MD3 mensyaratkan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota DPR dan keputusan disetujui sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.

Jika usulan diterima, DPR membentuk panitia khusus untuk membahas materi HMP. Hasil kerja panitia khusus kemudian dilaporkan kepada rapat paripurna.

Apabila DPR menyimpulkan terdapat pelanggaran hukum atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana ditentukan konstitusi, DPR dapat menyampaikan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.

Pasal 214 ayat (2) UU MD3 mengatur bahwa DPR menyampaikan keputusan HMP kepada MK untuk mendapatkan putusan apabila rapat paripurna menerima laporan panitia khusus yang menyatakan adanya pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Jika MK memutuskan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR melalui rapat paripurna. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 215 ayat (2) UU MD3.

Dengan demikian, HMP bukan keputusan pemakzulan. Usulan tersebut merupakan bagian dari proses konstitusional yang masih harus melewati pembahasan di DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR.

Pakar hukum tata negara Titi Anggraini menilai putusan MK telah memberikan dasar hukum yang harus diperhatikan partai politik di DPR.

Menurut Titi, persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran telah diputuskan secara faktual dan objektif dalam pertimbangan MK pada 6 Oktober 2026.

“Justru jadi persoalan kalau partai-partai di DPR tidak mengambil langkah apa pun,” kata Titi.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). FOTO: ANTARA

Putusan MA dan MK Menjadi Pangkal Polemik

Polemik dokumen pendidikan Gibran menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan advokat Subhan dalam perkara tata usaha negara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran.

Pada 30 Oktober 2026, MA memutuskan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan:

“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya.”

Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian terkait dan memerintahkan pencabutannya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga memeriksa gugatan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK tidak menerima permohonan tersebut karena menilai perkara yang diajukan tidak tepat dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Saat perkara diperiksa, Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tersebut.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA.

MK juga menilai dokumen certificate of attendance bukan bukti kelulusan, melainkan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MA terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final dan mengikat.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Yusril menjelaskan perkara di MA merupakan sengketa tata usaha negara yang diajukan Subhan terhadap pejabat di lingkungan kementerian pendidikan. Gibran bukan pihak tergugat dalam perkara kasasi tersebut dan juga bukan tergugat intervensi di tingkat MA.

Karena itu, menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan kasasi tersebut.

Yusril mengatakan kementerian terkait akan menindaklanjuti putusan MA setelah menerima salinan resmi.

“Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan putusan MA berlaku surut sejak surat keterangan penyetaraan diterbitkan pada Agustus 2019.

“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah,” ujarnya.

Menurut Yusril, apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA, objek gugatan dalam perkara yang sedang berjalan di PTUN tidak lagi ada. Dalam perkara PTUN tersebut, Gibran merupakan pihak tergugat intervensi.

Yusril mengatakan tindak lanjut atas putusan MA dan MK selanjutnya diserahkan kepada Gibran.

Di tengah proses hukum yang belum sepenuhnya selesai dan dinamika politik di parlemen, dua perkembangan masih menjadi perhatian: keputusan Gibran atas niat pengunduran dirinya dan langkah pimpinan DPR terhadap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.»(bert)

JAKARTA, GardaFlores – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan dua perubahan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2027/2028. Kedua kebijakan tersebut mencakup pembukaan kembali penjurusan di tingkat SMA serta perubahan mekanisme kenaikan kelas yang tidak lagi berlangsung secara otomatis.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan rencana tersebut saat memberikan arahan dalam kegiatan Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Dalam kebijakan penjurusan, Kemendikdasmen akan kembali membuka tiga kelompok bidang studi yang sebelumnya dikenal masyarakat, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa.

Pembangunan Transmigrasi Tak Bisa Bertumpu pada Aparatur Lapangan

Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian maupun pengembangan jurusan baru mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pendidikan.

“Yang nanti juga akan kami berlakukan mulai tahun pelajaran 2027/2028 adalah dibukanya kembali jurusan. Ini paling tidak ada jurusan yang sudah biasa dulu diselenggarakan: IPA, IPS, dan juga Bahasa. Mungkin nanti ada modifikasi-modifikasi tertentu,” kata Abdul Mu’ti.

Menurutnya, pengembalian penjurusan berkaitan dengan kebutuhan memperkuat pengetahuan dasar siswa sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Ia menilai, penguasaan materi dasar mahasiswa baru selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Karena itu, pembelajaran di tingkat SMA perlu memberikan fondasi keilmuan yang lebih kuat agar siswa lebih siap memasuki pendidikan tinggi sesuai bidang yang diminati.

“Selama ini kami di perguruan tinggi (merasa) foundational knowledge bagi para mahasiswa baru itu memang rata-rata di bawah yang kita harapkan. Oleh karena itu, dengan dibukanya kembali jurusan, kami berharap para murid, khususnya SMA, memiliki basis knowledge yang lebih baik, sehingga ketika masuk perguruan tinggi akan lebih siap sesuai bidang keilmuannya,” ujarnya.

Pengembangan penjurusan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Abdul Mu’ti juga mengaitkannya dengan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang menyediakan mata pelajaran wajib dan pilihan sebagai salah satu sarana mengarahkan minat siswa terhadap bidang studi lanjutan.

58.482 Guru SD Disiapkan untuk Bahasa Inggris Wajib Kelas 3 Mulai 2027/2028

Ia mengatakan hasil TKA diharapkan dapat dimanfaatkan perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai salah satu aspek dalam proses penerimaan mahasiswa baru, termasuk melalui jalur non-tes.

Selain penjurusan, kebijakan lain yang akan diterapkan adalah perubahan mekanisme kenaikan kelas. Abdul Mu’ti menegaskan, kenaikan kelas tidak lagi ditentukan secara otomatis berdasarkan capaian akademik semata.

Menurutnya, penilaian akan mencakup dua aspek utama, yakni capaian akademik dan perkembangan nonakademik, terutama perilaku serta karakter murid.

“Yang pertama, kami akan menerapkan kebijakan tidak otomatis naik kelas sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan ukurannya tidak hanya akademik, tapi juga ukuran-ukuran yang nonakademik terutama menyangkut karakter,” kata Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan murid dengan kemampuan intelektual yang baik, tetapi juga membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki akhlak mulia.

SOS Flores Latih Calon Fasilitator dari 21 Kecamatan dan 12 Sekolah di Sikka

Dalam proses penentuan kenaikan kelas, keputusan tetap dilakukan melalui rapat bersama para guru. Penilaian tidak hanya melibatkan wali kelas, tetapi juga guru mata pelajaran lainnya agar perkembangan murid dapat dipertimbangkan secara menyeluruh.

“Pak Presiden dalam pidato beberapa waktu yang lalu menyampaikan ada orang pintar tapi tidak jujur, lebih baik tidak begitu pintar tapi jujur. Walaupun yang lebih baik adalah pintar dan jujur,” ujarnya.

Abdul Mu’ti mengatakan mekanisme teknis kebijakan kenaikan kelas tersebut masih akan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Teknisnya akan diatur dengan peraturan menteri,” katanya.

Kedua kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendikdasmen memperkuat mutu pembelajaran, meningkatkan penguasaan bidang keilmuan, serta memperhatikan perkembangan karakter peserta didik. Penerapannya dijadwalkan mulai tahun ajaran 2027/2028, setelah ketentuan teknis masing-masing kebijakan disiapkan.»(bert)

JAKARTA, GardaFlores – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan 58.482 guru sekolah dasar (SD) untuk mengajar Bahasa Inggris yang akan menjadi mata pelajaran wajib bagi murid kelas 3 mulai tahun ajaran 2027/2028.

Penyiapan tenaga pendidik tersebut dilakukan melalui program pelatihan selama 10 hari dengan melibatkan 101 perguruan tinggi yang memiliki program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Setiap sekolah sasaran mengirimkan satu guru yang mengajar di kelas 3 untuk mengikuti program peningkatan kompetensi tersebut.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan pelatihan itu menjangkau 58.482 sekolah yang tersebar di 19 provinsi, 227 kabupaten/kota, dan 2.717 kecamatan.

“Program ini menjangkau hampir 60.000 sekolah. Per sekolah yang jumlah 58.482 itu akan mengirimkan satu guru yang mengajar di kelas 3, yang tersebar di 19 provinsi, 227 kabupaten/kota, dan 2.717 kecamatan. Dan nanti kami juga sudah menyiapkan 3.002 kelas pelatihan,” kata Nunuk saat menyampaikan laporan dalam kegiatan Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru SD dalam Mengajar Bahasa Inggris di Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Revitalisasi SDK Gehak Capai 46 Persen, Bupati Sikka Minta P2SP Jaga Tenggat

Sebanyak 58.482 guru tersebut akan mengikuti pelatihan dengan beban 80 jam pelajaran (JP). Pelaksanaannya dibagi menjadi 40 JP pembelajaran tatap muka dan 40 JP pembelajaran mandiri secara daring melalui aplikasi Ruang GTK.

Dalam pelatihan tatap muka, peserta akan memperoleh penguatan materi Bahasa Inggris, penyusunan perangkat pembelajaran, praktik dan simulasi mengajar, serta strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik murid SD.

Menurut Nunuk, program tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan diri guru kelas yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Bahasa Inggris agar mampu mengajarkan materi dasar secara komunikatif dan menyenangkan.

Untuk menjangkau peserta, Kemendikdasmen menyiapkan 3.002 kelas pelatihan yang melibatkan 101 perguruan tinggi. Masing-masing kelas menampung 10 hingga 33 peserta.

Pelatihan dirancang agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perguruan tinggi yang menjadi penyelenggara akan mendatangi lokasi para guru peserta, bukan mengharuskan seluruh guru mengikuti pelatihan di kampus.

“Jadi mekanismenya bukan mengirim guru ke perguruan tinggi, tapi para pengajar dari kampus itu yang datang ke lokasi supaya guru-guru tetap bisa mengajar jam pertama, kedua, dan ketiga, baru setelah itu boleh mulai pelatihan. Jadi esensinya meskipun pelatihan, guru tidak meninggalkan para siswanya,” ujar Nunuk.

SOS Flores Latih Calon Fasilitator dari 21 Kecamatan dan 12 Sekolah di Sikka

Penyiapan guru tersebut berjalan seiring dengan arah pembelajaran yang ditetapkan Kemendikdasmen. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan Bahasa Inggris di tingkat SD tidak ditujukan untuk langsung menghasilkan murid yang mahir tata bahasa, melainkan memperkenalkan dasar-dasar bahasa dan membangun keberanian berkomunikasi.

“Titik tekan dari program ini bukanlah pada ekspertis dalam Bahasa Inggris bagi anak-anak, tetapi lebih kepada mengenalkan dasar-dasar dan juga menumbuhkan rasa cinta untuk anak-anak belajar Bahasa Inggris,” kata Abdul Mu’ti dalam kegiatan yang sama.

Ia meminta guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful). Kegiatan belajar dapat dilakukan melalui lagu, film, permainan, dan aktivitas lain yang sesuai dengan usia anak.

Abdul Mu’ti juga mengingatkan guru agar tidak terlalu ketat mengoreksi tata bahasa maupun struktur kalimat pada tahap awal pembelajaran.

“Yang penting bagaimana mereka mampu menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi,” ujarnya.

Menurutnya, kesalahan dalam penggunaan tata bahasa atau ekspresi merupakan bagian dari proses belajar. Murid perlu didorong untuk berani berbicara dan menyampaikan pendapat, meskipun kemampuan bahasanya belum sepenuhnya tepat.

Sudaryono Ungkap Dugaan Jual-Beli Titik Dapur MBG hingga Rp350 Juta, Klaim Efisiensi Rp44 Triliun

Rencana penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib kelas 3 SD sebelumnya disampaikan Abdul Mu’ti dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat malam (2/10/2026). Saat itu, ia memastikan kebijakan mulai berlaku pada tahun ajaran 2027/2028.

Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa tahap awal persiapan akan mengutamakan pelatihan guru kelas. Pengangkatan guru Bahasa Inggris secara khusus belum menjadi kebijakan utama, kecuali apabila kebutuhan tersebut masuk dalam formasi calon pegawai negeri sipil yang dibuka.

Sebelumnya, rencana itu telah disampaikan saat Abdul Mu’ti meresmikan Program Revitalisasi Pendidikan di SMKN 1 Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (17/5/2026). Ia menyebut pelatihan guru SD sebagai salah satu persiapan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara nasional.

Dengan pelatihan bagi 58.482 guru dan keterlibatan 101 perguruan tinggi, Kemendikdasmen mulai menyiapkan tenaga pendidik untuk mendukung penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027/2028.»(bert)