Fraksi Golkar DPRD Ngada meminta penjelasan atas sejumlah pos dalam Perubahan APBD 2026, termasuk kenaikan BTT, belanja pegawai, data inflasi, stunting dan kesiapan pelayanan publik pascagempa.
Anggaran penyelenggaraan Pilkades direncanakan diusulkan dalam APBD 2027.
Pemerintah menegaskan tidak mempertimbangkan pemutusan kontrak P3K dengan alasan dampak sosial, namun belum merinci skema penyeimbangan belanja.
Defisit anggaran akan ditutup dengan SILPA. Belanja Pegawai mencapai Rp683,58 miliar, pos pengeluaran paling dominan.
